Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V/KSP.RI, “MASALAH HAM DAN KEKERASAN DI PAPUA LEBIH SEKSI YA?!”

KoranJokowi.com, Jakarta : “Betul, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam era Covid 19 ini tetap fokus melakukan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden dan kabinet masih mengutamakan 3 pendekatan dalam menangani permasalahan di Papua, yaitu pendekatan kesejahteraan, antropologis, dan evaluatif”, demikian ‘mba Dhani panggilan akrab kami kepada Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan ini melalui seluler (Minggu, 26/7). Beliau memang super, kalau pun ‘Hari keluarga seperti sekarang, beliau tetap berbagi waktu dengan KoranJokowi.com. ‘Langka !

Masih kata mba Dhani, pendekatan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat memang prioritas mengingat lagi IPM – Indeks Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat cukup memprihatinkan.
“Soal Index Pembangunan Manusia, yang terendah di Papua dan Papua Barat memang demikian realitanya,  Terendah di seluruh Indonesia memang prov Papua. Terendah no 2 memang Papua Barat. Untuk Itu, Presiden Jokowi telah lama melakukan sejumlah kebijakan, misalnya pembangunan ruas Jalan Trans Papua, infrastruktur, bahan bakar minyak (BBM) satu harga, dan mengambil alih atau divestasi 51 % saham PT Freeport Indonesia. Itu juga dilakukan dengan cara Itu, pendekatan kesejahteraan, antropologis, dan evaluatif.

Masih kata beliau, sebelum ada kebijakan BBM satu harga, masyarakat Papua merasakan perbedaan harga BBM yang berbeda jauh dengan wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, dan lainnya. Mereka harus membayar BBM sangat mahal, itu bukan semata naik atau turunnya harga BBM ya, namun upaya Presiden Jokowi dalam menciptakan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Itu skala prioritas. Papua harus setara dalam segala hal dengan daerah lain.

“Salah satu upaya lainnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Memang sudah ‘expired ya, tapi sedang proses kelanjutannya kok. Termasuk fokus beliau dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum, harus secara simultan dan paralel mendapatkan perhatian yang serius. Disana (Papua) Itu multi-komplek ya, tetapi yang dihembus kok lebih sering tentang HAM dan kekerasan. Sedikit sekali yang bicara prestasi dan hasil kinerja Presiden disana sejak tahun 2014 lalu, semoga KoranJokowi.com tidak demikian ya?”, tutup mba Dhani. ‘Siap ! (Rahma/Ani/Herni/Endang)

Tentang RedaksiKJ 1725 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan