BANIREJO MENGGUGAT PRESIDEN JOKOWI !? – (2)

“PRESIDEN JOKOWI ADALAH UPAYA TERAKHIR KAMI !?”

KoranJokowi.com, Lampung Timur : Ini merupakan tulisan kali ke-2 dengan judul yang sama , dan kami akan melakukan ini , kalau perlu ‘berjilid-jilid’ hingga mendapat kejelasan atas keinginan mereka. Pada jilid-1 lalu telah kami sampaikan bahwa BANIREJO – Paguyuban Petani Relawan Jokowi , merupakan kordinator dari warga¬† ‘Tri-Desa’¬† (Mekarmulyo, Trisinar & Mekarmukti) yang memohon kepada kami (KoranJokowi.com) untuk kiranya meneruskan mimpi / harapan mereka atas ‘ke-engganan /¬† lambannya instansi terkait melepas status lahan / tanah ¬†Register 37 Gedung Wani¬† ¬†yang terletak di Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur. Padahal janji Presiden Jokowi di tahun 2020 ini punya target pemberian sertifikat tanah sekitar 12 juta di seluruh Indonesia, termasuk janji ATR/BPN Prov. Lampung sekitar 200.000 sertifikat , sedangkan Tri-Desa ini hanya meminta atas sertifikasi untuk¬† 1.051 ha yang kini didiami lebih dari¬† 1.987 KK. ‘Tidak lebih hanya itu harapan mereka, jika mudah mengapa dipersulit?

Purwanto, Ketua Umum BANIREJO – Paguyuban Petani Relawan Jokowi , kordinator dari Tri-Desa tersebutmengatakan beberapa hal :

1.Sejak thn 1963 mereka di fasilitasi negara sebagai Transmigran yg berasal mayoritas dr Pulau Jawa. Dilegalisasikan melalui surat izin pembukaan area hutan ( hutan kawasan ) di Propinsi Lampung yg di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Tingkat I /Lampung pada thn 1966 dan Perda Provinsi Lampung No.6/2001 yang ditanda-tangani oleh Gubernur Umarsono tentang Alih fungsi lahan eks-kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Bukan HPK.

2.’Tri-Desa’ ini awalnya dari pemekaran¬† Desa Tri Mulyo¬† thn 1967.

3.Di thn 2018 terjadi proses PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ),namun sayangnya tidak semua terjadi atas ‘Tri-Desa’¬† sehingga tersisa 1.051 hektar di-3 desa tersebut. Beberapa kali dimohonkan, jawaban instansi terkait (KemenLHK, Kementerian ATR/BPN & Pemda) tetap tidak ‘digubris’ karena bertentangan dengan aturan hutan cadangan dibawah 30%, cilakanya tidak ada pejabat/instansi yang menjelaskan langsung kepada mereka

3.Masyarakat ‘Tri-Desa’¬† memohon kepada Presiden Ir.H.Joko Widodo kiranya melepaskan Status tanah Register 37 Gedung Wani mereka seluas +/- 1.051 hektar di akhir tahun 2020 ini

4.Masyarakat ‘Tri-Desa’¬† memohon kepada Presiden Ir.H.Joko Widodo kiranya meninjau atau menunda kembali tentang rencana adanya Penlok (Penetapan Lokasi) tahap-II (final) Pembangunan Bendungan Marga III Kab. Lampung Timur di thn¬† 2020 ini . Karena pembangunan bendungan tersebut salah-satunya berada diatas lahan Register 37 yang selama ini kami minta pelepasan statusnya,, khususnya di Desa Mekar Mulyo +/- 130,81 hektar dan Desa Tri Sinar +/- ¬†167,52 ¬†hektar

5.Sejak tahun 1967, Tri-Desa aktif membayar pajak sejak IPEDA hingga PBB , contoh

tahun 2019 lalu (Desa Mekarmulyo РRp.34.244.714/thn, Mekarmukti РRp.78.532.011/thn & Trisinar РRp. 36.512.055 /thn) total pajak yang dibayarakan  Rp.149.288.780/tahun. Dalam arti mereka telah melakukan kewajibannya kepada negara!

6.Masyarakat ‘Tri-Desa’ sejak thn 2014 adalah Relawan Jokowi dengan nama BANIREJO ( Paguyuban Petani

Relawan Jokowi ), yang juga ikut andil dalam perolehan suara di 2 desa PilPres 2014-2019 antara 65- 72 % suara.

“Setelah puluhan tahun kami berharap namun tidak ada realisasinya, kepada Presiden Jokowi kami berharap besar, jika juga tidak terealisasi kemana lagi kami berharap?, hanya melalui¬† KoranJokowi.com kami percayakan semua ini¬† setelah apatis bertahun-tahun lamanya”, tutup Purwanto. Inshaa Allah..(Red/Foto.Ist)

Sebelumnya,

ADA TAPAK PRESTASI DI DESA MEKAR MULYO SEKAMPUNG KAB.LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 – 2018

 

BANIREJO MENGGUGAT PRESIDEN JOKOWI?

Tentang RedaksiKJ 901 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan