KORANJOKOWI.COM 'DUKUNG' MENTERI MONOARFA SELESAIKAN PENCABUTAN LAHAN REGISTER DI LAMPUNG YANG SELAMA INI MENJADI BANCAKAN POLITIK !?

KORANJOKOWI.COM ‘DUKUNG’ MENTERI MONOARFA SELESAIKAN PENCABUTAN LAHAN REGISTER DI LAMPUNG YANG SELAMA INI MENJADI BANCAKAN POLITIK !?

KoranJokowi.com, Bandung : Dalam Nawacita jilid-II tahun 2019-2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengingatkan selalu agar KemenLHK, KemenATR/BPN, Instansi dan Pemda terkait didalamnya agar bekerja secara lebih jujur, profesional, serius dan fokus

Sehingga salah-satu program capaian reformasi agraria dapat mewujudkan program INDONESIA MAJU dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar dapat cepat , tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran. Apalagi Reforma agraria telah tertuang di dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020 -2024 yang menjadi prioritas nasional ke-3 melalui peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dimana Reformasi Agraria menjadi kegiatan prioritasnya, titik !.

Sudara – sudara, Pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Untuk penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) ini, termasuk didalamnya :

Melalui pelepasan kawasan hutan;
Pelaksanaan redistribusi tanah,
Pengembangan kawasan transmigrasi;
Pemberian sertifikat tanah (legalisasi), termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatannya sebelum tahun 1998; dan

5.Pemberdayaan masyarakat penerima TORA

Sudara sudara sekalian, khususnya Sobat KoranJokowi.com dimana saja kalian berada . Presiden Jokowi berharap besar bahkan kerap ‘meng-instruksikan’ agar semua stake—holder (pemangku kepentingan) menjalankan visi-misi presiden bukan malah visi misi ‘suka – suka gue’.

Maka wajar jika Relawan Jokowi terutama KoranJokowi.com ‘memohon’ dilakukan Reshuffle diakhir tahun 2020 ini.

Bagi beliau pun, Realisasi pelepasan kawasan hutan untuk TORA hingga September 2020 lalu yang telah mencapai 2,6 juta hektar (63%) dari target sebesar 4.1 juta Ha, belumlah menjadi ‘kebahagiaan’. Karena beliau masih menganggap (belum) cepat , (belum) tepat waktu, (belum) tepat sasaran dan (belum) tepat anggaran

Jika memang hal ini salah, mengapa pula Presiden Jokowi kini ‘meminta’ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas segera menyiapkan beberapa rekomendasi usulan percepatan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial ?, ahahaha.

Maka melalui KoranJokowi.com ini, kami sampaikan kepada Yth KemenPPN/Bappenas, H. Suharso Monoarfa bahwa :

1.Alasan keterbatasan sumber daya manusia di KLHK, maka proses pelepasan kawasan hutan untuk TORA (inventarisasi, verifikasi, perubahaan batas kawasan hutan, dan penetapan) dialihkan/dilimpahkan ke KemenATR/BPN yang memiliki juru ukur hingga level kabupaten bukanlah satu solusi maka bapak Monoarfa atas se-ijin Presiden Jokowi dapat ‘mengambil-alih’ hal ini karena masyarakat khususnya Relawan Jokowi tidak membutuhkan ‘excuses’ apapun sebagaimana visi-misi Presiden yang ingin bekerja dengan cepat, tepat & profesional.

2.Adanya ‘ketidak-adilan’ dalam pencabutan lahan status Register selama ini khususnya di Prov. Lampung pastinya akan menjadi ‘bom waktu’ untuk Presiden Jokowi, maka Relawan Jokowi setuju jika bapak Monoarfa dapat ‘mengambil-alih’ hal ini sesegera mungkin selaku ‘leader—sector.

Pak Menteri Monoarfa Yth, kami saat ini memiliki data sekitar 19.506 hektar lahan warga transmigran di Prov. Lampung yang ‘belum’ mendapatkan keadilan pemerintahan/kabinet sebelumnya bahkan ada yang sejak tahun 1950-an.

Dan ini belum di-compare dengan temuan adanya permainan dibalik program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang saat ini sedang dikumpulkan teman – teman dilapangan.

Atas semua ini, kuncinya sederhana, sebagaimana yang kerap dilakukan Presiden jokowi yaitu ‘diplomasi meja-makan’, ajak mereka bicara karena itu tidak membutuhkan ‘aplikasi baru atau anggaran baru’

Jadi bagaimana bisa kita bicara maksimalisasi program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) jika dalam implementasi PTSL & Register ini keduanya masih ‘dipandang-sebelah mata’. Apalagi bicara REFORMA AGRARIA ?, alm.Gus Dur bilang, “Preet, Ahahahah..

3.Sekali lagi, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci keberhasilan dari reforma agraria ini, sudah bukan waktunya lagi ‘teorika dan produk aplikasi ‘ baru apapun atas hal ini.

Dan jika ini, khususnya tentang pencabutan lahan status Register kemudian ‘di-alihkan’ kepada KemenPPN/Bappenas, H. Suharso Monoarfa. Maka Relawan Jokowi dan publik akan mengangkat ‘dua jempol’ untuk beliau.

Ayo Pak Dhe ,

Ayo Pak Monoarfa,

Gaspol jangan kasih kendor !!

(Red-01/Foto.ist)