Relawan Bertanya,
“APA PERAN KPK DI PROGRAM MBG , PRESIDEN?”
Koranprabowo.id, HotNews :
Sejak diluncurkan pada Januari hingga 1 Oktober 2025, program MBG – Makan Bergizi Gratis , dikatakan pemerintah jika manfaatnya telah mencapai lebih dari 30 juta orang dengan anggaran sebesar Rp.21 triliun. Di tengah kegembiraan itu tiba-tiba ada 6.517 orang penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan periode Januari 2025 – 30 September 2025.
Relawan dan masyarakat pun ‘ngamuk dan menuding Kepala BGN – Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana dianggap ‘Gagal memimpin BGN dan salah tempat’ karena Dadan adalah S3 Entomologi – Leibniz Universität Hannover, Jerman (lulus 2000) , ilmu tentang serangga bukan soal gizi, gaez. Bijimana bisa presiden Prabowo, approved orang ini, engga ada yang lain?
Gaya komunikasi Dadan pun memang buruk , disaat angka keracunan meningkat, dia mengatakan masih dalam “batas wajar”, mengingat porsi makanan yang telah dibagikan mencapai angka yang sangat besar. “Jumlah porsi MBG yang disajikan sudah mencapai 1 miliar. Kasus keracunan hanya 4.711 porsi, masih di bawah 0,0005 persen,” kata Dadan
Pernyataan ini memicu reaksi keras, karena dinilai meremehkan keselamatan siswa yang terdampak. Banyak pihak menilai bahwa masalah kesehatan pelajar tidak seharusnya dipandang sekadar angka persentase, terlebih jika sudah menyebabkan gangguan kesehatan massal. Dan munculah tagar #PECAT DADAN BGN
Dengan latar belakang keilmuan yang jauh dari gizi dan kesehatan masyarakat, penunjukan Dadan sebagai Kepala BGN kini dipertanyakan. Berbagai pihak mengkritisi kesesuaian bidang keilmuan Dadan dengan tanggung jawabnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan pangan dan gizi nasional.Apapun Kepala BGN – Dadan Hindayana punya alasan lain, dia mengatakan mayoritas kasus keracunan terjadi karena dapur MBG /Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak memenuhi prosedur operasional standar yang sudah ditetapkan. ‘Bla, bla, bla. bla…
Dilain hal, Relawan mencatat dari beberapa sumber jika hingga akhir tahun 2025 lalu masih ada 10 ribuan SPPG dari sekitar 14.000 SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Konyolnya, Februari 2026 , Dadan mengatakan ke Presiden jika 19 Ribu Sapi Di Potong Setiap Hari Utk Keperluan Menu MBG.
Mengapa kami sebut konyol, karena banyak masyarakat yang tidak mempercayainya, check it dot;
Kalau 19 ribu sapi dipotong tiap hari pastinya anak makan dengan daging sapi tiap hari kenyataannya tiap hari menu yang diberikan ke anak tidak jauh dari daging ayam dan daging ikan itupun anak yang tidak selera faktanya Harang yang dimakan sampai habis kalau diberi MBG hanya sekedar dicicipi, terbukti masih banyak sisa makanan yg dimasukan ke plastik untuk ternak. Ini Fakta di lapangan.
Laporan Fiktif,selama berjalan MBG bulum pernah anak-anak disekolah kami makan daging sapi 
19 ribu sapi kemasan sachet kali ah
nih bapak kebanyakan bohongnya,anak saya di denpasar nggak pernah dapat daging sapi, ayam ama telor, ayampun rasanya basi, makanya anak saya bawa makanan dari rumah.ogah dikasih MBG.
Belum selesai tentang ini, Dadan kembali membuat ulah yaitu pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari bagi yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk hari libur, kata Dadan kebijakan tersebut jauh lebih efisien dibandingkan jika pemerintah harus membangun seluruh infrastruktur dari awal. Insentif tersebut bukan sekadar bantuan biaya operasional, melainkan bentuk penghargaan negara kepada pihak swasta atau yayasan yang telah berkontribusi mempercepat penyediaan fasilitas pendukung program MBG. Pertanyaannya, mengapa diawal program tidak disampaikan ke masyarakat?, jalan baru atau jalan sendiri, dan?
KEBIJAKAN ASAL ‘GDOMBRENG GAYA DADAN,
memboroskan anggaran, berpotensi tidak tepat sasaran, dan rentan korupsi apalagi diberikan kalau pun dapur belum beroperasi penuh atau saat libur.
Maka wajar jika relawan dan masyarakat meminta KPK ‘bukan hanya sekedar’ mengawasi program MBG ini, namun memang kerja total karena ada uang rakyat baik di MBG dan di KPK sendiri. Jika sudah tidak ada lagi yang dipercaya relawan dan masyarakat, maka jangan salahkan jika kemudian akan banyak muncul orang orang seperti mahasiswa TyoArdiyanto – BEM UGM atas ketidak-puasan uang rakyat yang mereka pakai.
Bohong jika KPK tidak tahu ke-anehan-ke-anehan di MBG ,lalu apa fungsi KPK di MBG, wahai Presiden? Kami juga meminta KPK lebih jeli dalam hal yang ‘tidak terlihat’, yaitu ; Adanya/dugaan terjadinya pemilihan mitra dapur secara sepihak/nepotisme, Pengurangan nilai makanan (kuantitas/kualitas), Data penerima manfaat yang tidak akurat, pertanggung-jawaban anggaran fisik SPPG yang sarat ‘rayap’ sehingga ber-kualitas ‘apa-adanya, dsb.
TERAKHIR, BANYAK ORANG2 PARPOL DAN BINAANNYA YANG SEOLAH KRITIS DI MEDIA NAMUN DIBELAKANG KITA MEREKA REBUTAN ANGGARAN DAPUR MBG. NGEHE KAN?
‘KAPAN DADAN DIPECAT ?
(Red-01/Foto.ist)
Be the first to comment