#SahabatKPK!, " APAKABAR KASUS UANG DI KARDUS DUREN THN. 2011

#SahabatKPK!,

” APAKABAR KASUS UANG DI KARDUS DUREN THN. 2011 – 2026? “

[ HAK RAKYAT UNTUK TAHU DAN JEJAK YANG TAK PERNAH PADAM ]

Pagi ini (14/11) saya diminta menemui Presiden Republik Fabeliano – Miss Pussy Noni di Istana Negara Republik Fabeliano – Kota Bandung. Dari beberapa hal yang kami diskusikan , ada satu hal yang menarik dan mungkin telah dilupakan manusia di RI. Yaitu tentang kasus “Uang di Kardus Duren tahun 2011”

Kata Miss Pussy, dalam negara hukum yang demokratis, transparansi bukan sekadar pemanis pidato pejabat. Dan, masyarakat berhak tahu sejauh mana sebuah proses penegakan hukum berjalan—apalagi menyangkut uang negara dan penyelenggara negara.

Hak itu dalam kehidupan manusia di RI dijamin tegas dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta Pasal 11 ayat (1) yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi terkait hasil keputusan berikut pertimbangannya. Bahkan, secara spesifik UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019) pada Pasal 15 huruf b mewajibkan KPK memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan data berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.

Kemudian Miss Pussy memberikan Hp-nya untuk saya membaca sebuah WA dari sahabatnya di RI, yang intinya jika bertemu Koranjokowi.com mohon tanyakan kelanjutan kasus ini. “Atas dasar hak konstitusional inilah, teman saya atau publik sah-sah saja kembali bertanya: Apa kabar kasus lawas “Uang di Kardus Duren” di RI tahun 2011–2026, begitu kan, Kak?”, saya mengangguk sambil mencicipi singkong rebus yang disajikan.

KRONOLOGIS

Yang saya tidak duga, Miss Pussy demikian runtut menceritakan kronologis kasus ini , yang mana saya sendiri sudah lupa.

1. Operasi Tangkap Tangan (25 Agustus 2011)
Semuanya bermula dari proyek Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di 19 kabupaten/kota pada APBN 2011 senilai total Rp500 miliar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), saat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjabat sebagai Menakertrans.

Pada 25 Agustus 2011, tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Kemenakertrans. KPK mengamankan dua pejabat kementerian—Sesditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan Kabag Perencanaan dan Evaluasi Program Dadong Irbarelawan—bersama Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati (pemenang proyek di empat kabupaten di Papua/Papua Barat senilai Rp73 miliar). Barang bukti yang disita sangat ikonik hingga melekat dalam ingatan publik sampai hari ini: uang tunai Rp1,5 miliar yang dibungkus rapi di dalam kardus durian sebagai commitment fee.

2. Fakta Persidangan & Vonis (2012)
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2012, pengakuan para terdakwa di bawah sumpah memantik perhatian luas. Dharnawati dan Dadong mengungkap bahwa uang commitment fee Rp1,5 miliar tersebut sedianya ditujukan untuk Menteri (Muhaimin Iskandar) melalui orang dekatnya bernama Fauzi dan perantara bernama Ali Mudhori.

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga pelaku lapangan:

- I Nyoman Suisnaya: 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta.
- Dadong Irbarelawan: 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta.
- Dharnawati: 2,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Sementara itu, H.Muhaimin Iskandar – Cak Iminyang sempat diperiksa sebagai saksi pada Oktober 2011 membantah keras mengetahui, memerintahkan, maupun menerima aliran dana tersebut.

3. Gugatan Praperadilan MAKI (April 2023)
Dua belas tahun berlalu tanpa kejelasan kelanjutan di level pengambil kebijakan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jakarta Selatan.

Dalam jawaban resmi di persidangan pada 4 April 2023, tim Biro Hukum KPK sempat memaparkan bahwa nama Muhaimin Iskandar memang masuk dalam uraian “turut serta” pada surat dakwaan terdakwa 2012, namun majelis hakim saat itu tidak mengakomodasinya karena dinilai belum cukup alat bukti. Gugatan praperadilan MAKI akhirnya ditolak PN Jakarta Selatan pada 10 April 2023 karena persoalan syarat administratif (error in objecto dan kedaluwarsanya surat keterangan terdaftar ormas), bukan karena pokok perkaranya diuji ulang.

4.Pilpres 2024, Kasus Kardus Duren sentimen politik?

Pada 24 Oktober 2023, Cak Imin menyatakan bahwa isu kasus kardus durian “nggak bakal laku di Pilpres 2024. Sudah nggak ada, kamu jangan mengada-ada lagi. Pemilu tahun ini sudah nggak bakal laku itu, itu pemilu tahun lalu, jualan isu itu, sekarang sudah nggak laku lagi,” ujar Muhaimin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Ini juga menjawab desakan Aliansi Mahasiswa Jakarta Antikorupsi, Anzam di Jakarta, Selasa (8/8/2023). Yang meminta KPK untuk melanjutkan proses pencarian informasi skandal kasus kardus durian

5.Tagihan Kepastian Hukum 15 Tahun Peristiwa (Agustus 2026)
Tanggal 30 Agustus 2026 lalu, tepat 15 tahun sejak peristiwa OTT 25 Agustus 2011, kasus ini kembali menggema yang disuarakan oleh aktivis masyarakat antikorupsi sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara, Advokat M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H.

Ia menuntut KPK tidak membiarkan perkara ini menggantung tanpa ujung. Prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum) menuntut kejelasan: jika memang ditemukan bukti permulaan yang cukup, lanjutkan penyidikannya secara transparan; namun jika memang tidak cukup bukti, umumkan secara resmi kepada publik agar tidak menjadi bola liar politik maupun beban praduga berkepanjangan.

KESIMPULAN

Sambil mempersilahkan minum teh hijau panas, Miss Pussy berbisik, “Kak, jika hari ini Tgl.14 November 2026, kemudian tagihan kepastian hukum sebagaimana poin ke-4 diatas Tgl. 30 Agustus 2026. Berarti tepat 55 hari kerja dari total 76 hari kalender, kami di Republik Fabeliano pun belum mendengar apa hasil/progresnya. Atau kami ketinggalan ‘kereta?”

Saya diam, tidak mengangguk, tidak juga menggeleng.

Ikan hiu muter muter, see you later.

(Red-01/Foto.ist)

#sahabatKPK! | @squad-sahabatkpk | #fabelismJournalism | #Fabjour

| #RepublikFabeliano | #Gibranism | #DariBandungKitaLawan! | #Karhutla2026

(Seluruh karakter hewan dalam tulisan ini adalah personifikasi satire untuk ikut serta mengkampanyekan antikorupsi)

“When humans fear to speak against corruption, animals take over!”

“Disaat manusia bingung dan takut bicara tentang antikorupsi maka hewan akan ambil alih!”

CATATAN REDAKSI :

Pada kesempatan ini pula. kami, atasnama manajemen dan redaksi Koranprabowo.id , mohon maaf karena sampai saat ini, Sabtu,Tgl.14 November 2026 sejak hari Sabtu, tgl. 2 Mei 2026 web Koranprabowo.id ‘tidak bisa di-akses / mati total’ karena kelalaian perusahaan penyelenggara layanan (PT. QCI) – yang juga telah diakuinya tgl. 6 Mei 2026 lalu. Maka untuk sementara seluruh informasi teman teman relawan akan kami migrasi/tayangkan disini , di Koranjokowi.com. Somasi sudah 2 kali diabaikan, kita pun telah minta 9 instansi negara ‘ikut perduli akan kasus ini (KSP, Setneg RI, KumHAM, Komdigi, Mabes Polri, Polda Jabar, BPKN dan BPSK) , tenang saja teman – teman. Mohon hindari isu tentang dugaan ada kesengajaan ‘pembunuhan’ terhadap media relawan Prabowo-Gibran, atau dugaan ‘Konspirasi politik. Nyantai aja teman..Semua akan indah pada waktunya. Dan mohon maaf ya atas segala ketidak-nyamanannya.

Ikan Hiu muter – muter, See U Later!