Koranjokowi.com,
“NASIB LAPOR MAS WAPRES PASCA GIBRAN MUNDUR?”
(Harapan Karam Di Ujung Tiket Pengaduan)
.
Malam di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, selalu datang membawa cemas. Di kawasan transmigrasi yang telah dihuni sejak era 1980-an itu, gelap gulita bukan sekadar soal ketiadaan cahaya. Dari ratusan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berdiri, hanya lima hingga sepuluh tiang yang benar-benar menyala. Termasuk minimnya infrastruktur jalan desa dan tiadanya ketersediaan air bersih sehingga warga hanya mengandalkan sumur tanah atau tadah hujan.
Di balik pekatnya malam hingga menjelang subuh itulah, warga harus bertaruh nyawa dan mempertahankan lahan hidup mereka dari bayang-bayang konflik puluhan tahun dengan gajah liar.
Secercah harapan sempat muncul ketika pintu Istana Wakil Presiden di Jakarta dibuka lebar-lebar. Tepat pada 11 November 2024—sebulan setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024–2029—aplikasi Lapor Mas Wapres (LMW) resmi diluncurkan.
.

Berlandaskan amanat Pasal 28D UUD 1945, UU Pelayanan Publik, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU HAM, hingga Perpres Nomor 76 Tahun 2013, Gibran Rakabuming raka meresmikan kanal ini sebagai jembatan bagi rakyat kecil. Siapa pun boleh datang langsung ke Istana Wapres atau mengadu lewat WhatsApp untuk menyuarakan persoalan yang buntu di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.
Antusiasme publik pun meledak. Dalam catatan resmi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), hingga 27 November 2025, kanal ini telah menampung 16.505 laporan dari seluruh penjuru negeri. Dimana seluruhnya diklaim telah diteruskan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
.
Namun, bagi warga Air Sugihan berinisial SMD, angka belasan ribu laporan itu terasa begitu jauh dari kenyataan di lapangan. Sejak mendaftarkan aduannya dengan nomor tiket R40E3X / 4093284 pada 9 Januari 2026, hari-hari SMD hanya diisi oleh penantian panjang. Balasan otomatis dari WA Center LMW tertanggal 14 Januari 2026 berbunyi singkat: “Laporan pengaduan saudara dalam proses verifikasi dan penelaahan.”
.

Sebelas bulan berlalu, status itu tak bergeming sedikit pun.
“Ya betul, sampai hari ini, tanggal 21 November 2026, kami belum mendapat laporan perkembangan apa pun,” tutur SMD lirih. Ia adalah saksi hidup sekaligus pelapor yang rela menempuh perjalanan jauh dari Kabupaten OKI langsung menuju Setwapres demi mencari keadilan.
Di kampung halamannya, kemarahan warga sudah lama mendidih. Konflik yang menahun tak hanya merusak kebun dan sumber penghidupan, tetapi juga menebar teror berkepanjangan—bahkan menelan korban luka hingga meninggal dunia yang kerap luput dari sorotan media nasional.
.
Ironisnya, di tengah kebuntuan respons pemerintah hingga akhir Januari 2026, warga dan relawan justru memilih jalan sunyi untuk meredam emosi. Mereka membentangkan spanduk-spanduk di berbagai sudut desa. Bukan berisi makian, melainkan pengingat bagi sesama warga agar menahan amarah dan tidak menyakiti satwa dilindungi tersebut karena ancaman jerat hukum.

.
Sementara manusia menahan diri, jejak kaki gajah liar terus mendekat sepanjang tahun 2026:
-
- Pertengahan Maret 2026, seekor gajah liar yang terpisah dari kawanannya menyusup hingga ke tepian sungai dan mendekati permukiman warga di wilayah Kuala Sujian.
- Awal April 2026, ketegangan kembali pecah saat gajah liar masuk ke area permukiman Air Sugihan. Tim gabungan personel TNI dan warga terpaksa turun tangan melakukan penggiringan demi menghalau sang raksasa menjauh dari rumah penduduk.
- Malam 19–20 Mei 2026, pemandangan tak biasa terjadi di Pasar Jukung, Desa Bukit Batu, Sungai Baung/Sungai Batang. Dua ekor gajah liar—diduga induk dan anaknya—melintas tenang tepat di lorong tengah pasar. Untuk pertama kalinya, satwa berbelalai itu masuk hingga ke jantung aktivitas ekonomi warga.

“Alhamdulillah, mereka tidak mengganggu warga maupun merusak lahan, hanya melintas mencari makan,” cerita SMD lewat sambungan telepon kepada redaksi. “Warga mengusirnya pelan-pelan memakai bunyi-bunyian benda dan suara knalpot motor, tanpa petasan. Siskamling sekarang kami perketat dengan lebih banyak warga.”
Upaya SMD mengetuk pintu negara sejatinya bukan baru kali ini dilakukan. Jauh sebelum melapor ke LMW, tepatnya pada 10 Agustus 2025, redaksi sempat mendampingi SMD mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatutan HAM Surat bernomor
03107/kp/VII/2025 tertanggal 31 Juli 2025—diterima langsung oleh Staf disana – FA. Gofar beserta jajaran. Namun, jejak langkah itu pun hingga saat ini belum berujung pada solusi nyata di lapangan.
Jeritan dari Rejang Lebong yang Ikut Membeku
Kisah penantian tanpa kepastian ternyata tidak hanya dialami warga di tepian hutan Sumatera Selatan. Di ruang tunggu keadilan yang sama, berdiri seorang relawan sekaligus koordinator lapangan asal Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berinisial AK.
Persoalan yang dibawanya berakar sejak Juli 2020. Kala itu, AK bersama enam mitra kontraktor lokal menandatangani 28 Surat Perintah Kerja (SPK) untuk proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp195 juta per unit. Seluruh pekerjaan fisik selesai dikerjakan di tiga kabupaten: 19 titik di Rejang Lebong, 8 titik di Kepahiang, dan 1 titik di Lebong. Namun, total tagihan senilai Rp5,46 miliar tidak kunjung dibayarkan, sementara oknum pejabat pembuat komitmen di Kementerian PUPR terkait menghilang tanpa kontak, meninggalkan AK, para mitra kerja, dan keluarga mereka terimpit utang bertahun-tahun.

Dengan menggenggam tiket pengaduan nomor 4566832, AK mendatangi langsung Setwapres pada 13 Februari 2026 sembari melayangkan surat resmi bernomor 01301/kp-b/I/26 yang ditembuskan ke Wakil Presiden dan Kantor Staf Presiden. Ia menyerahkan berkas kronologi, SPK, bukti polis jaminan uang muka, foto pengerjaan lapangan, hingga identitas serta Nomor Induk Pegawai (NIP) oknum terduga pelaku. Namun, sama seperti tiket milik SMD, aduan yang menuntut ‘negara hadir ‘ sebagai fasilitator dan penegak keadilan itu seolah membeku tanpa tindak lanjut—sebuah keadaan yang mencederai Pasal 17 UU HAM dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil

Ujian Kemanusiaan Pasca Gibran Mundur
Kini, situasi politik nasional berubah drastis pascamundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden. Di tengah transisi dan tanda tanya besar publik, nasib kanal Lapor Mas Wapres ikut berada di persimpangan jalan.
Apakah pintu pengaduan itu akan tetap terbuka? Jika masih bertahan, untuk siapa dan untuk kepentingan apa ia bekerja?
.

Pada akhirnya, kekuasaan bisa berganti dan jabatan bisa ditinggalkan. Namun, Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat abadi—ia melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak pernah bisa dicabut oleh keadaan apa pun. Sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab mutlak negara, terutama pemerintah. Pertanyaannya kini tinggal satu: di mana negara saat warga seperti SMD dan AK menagih hak dasar mereka untuk hidup aman dan mendapatkan keadilan?
(Red-01/Foto.ist)
Be the first to comment