Pagi ini (20/11), Presiden Republik Fabeliano – Miss Pussy Noni masih di rumah, masih di meja kerja teras belakang. Tidak lama muncul Mak Odah – ART sejak Miss Pussy berusia 4 tahun membawa nampan berisi teh hijau panas dan singkong rebus berlumur gula merah idolanya.
“Silakan Non, mumpung masih panas,” kata Mak Odah. “Terima kasih, Bi.”
“Maaf Non, hari ini Bang Sayuti supir kan sakit, lalu siapa yang akan mengantar Non kerja?” “Nggak apa-apa, Bi, biar nanti saya naik ojek atau busway saja.” “Hah, Non kan presiden. Masa naik angkutan umum, Non?” “Ahaha, Bibi, Bibi… Presiden itu jabatan dan titipan Allah, saya lebih senang dekat rakyat. Bibi kan ingat pesan ayah dan ibu sejak kecil kepada saya. Disiplin, jujur, jangan suka mencemooh orang lain, dan jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya.” Mak Odah mengangguk dan pamit ke dapur.
Miss Pussy pun melanjutkan kerjanya, waktu telah menunjukkan pukul 05.15 pagi. Semua pekerjaan rumah telah diselesaikan usai salat Subuh, kali ini dia sedang menulis artikel untuk koranjokowi.com. Kita intip yuk!
.
Yth Redaksi Koranjokowi.com
Berikut draft artikel sebagaimana yang diminta, mohon koreksi.
Judulnya,
“OMBUDSMAN ANTI PANSOS, KERJANYA OKE GAS!”
Di dalam kegaduhan dan tekanan politik, termasuk himpitan penilaian minus 37% atas pelayanan pemerintahan saat ini, kami menilai Ombudsman Republik Indonesia yang lahir sesuai amanah UU No. 37 Tahun 2008 bersifat mandiri dan permanen ini tetap ‘tegak berdiri’. Minus pansos para pejabat dan jajarannya, mungkin jika satu hari itu 48 jam, mereka akan tetap loyal dan total tanpa pencitraan.
.
OMBUDSMAN berasal dari bahasa Swedia Kuno yang berarti pelindung atau wakil masyarakat. Di dunia, lembaga ini telah ada sejak tahun 1809, tepatnya di Swedia. Di Indonesia berdiri sejak 10 Maret 2000 (awalnya bernama Komisi Ombudsman Nasional lewat Keppres No. 44 Tahun 2000) yang bertujuan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar bebas dari maladministrasi. Saat ini Ombudsman RI dipimpin oleh H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si. sejak tanggal 1 Oktober 2026.
.
Dalam perjalanannya, lembaga ini telah dipimpin oleh 6 orang ketua, yaitu Antonius Sujata (2000–2011), Danang Girindrawardana (2011–2016), Amzulian Rifai (2016–2021), Mokhammad Najih (2021–2026), Hery Susanto (April 2026), dan kini Nuzran Joher.
.
Ujian tahun 2026 sempat mengguncang karena tertangkapnya Ketua Ombudsman saat itu, Hery Susanto, oleh Kejaksaan Agung pada 16 April 2026 dengan dugaan kasus suap tata kelola pertambangan nikel terkait pengurusan perhitungan PNBP senilai Rp1,5 miliar. Masalah boleh datang, namun bendera pengawasan tidak boleh turun. Dan buuummm! Publik dikejutkan dengan langkah-langkah nyata yang dilakukan lembaga ini, di antaranya:
.
BUKTI PERTAMA: LAPAS CIBINONG Rabu, 23 September 2026. Tanpa pemberitahuan. Rombongan Ombudsman RI datang ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Bukan sidak seremonial. Bukan sidak yang sudah diatur panggungnya.
Yang mereka temukan? Deretan bangunan mirip rumah klaster di dalam lapas. Ada sofa, kulkas, TV, meja makan, kitchen set, hingga kamar tidur layak apartemen. Bahkan ditemukan minuman keras di dalam kulkas. Belakangan terungkap, penghuninya diduga terpidana korupsi dan investasi bodong, termasuk Jimmy Masrin hingga Indra Kenz.
Apa akibatnya? Dua hari setelah sidak Ombudsman, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ikut turun. Barang-barang mewah itu mendadak hilang. Lima pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan: Kalapas, KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, dan Kepala Urusan Umum. DPR RI pun ikut turun langsung. Tanggal 30 September, 10 bangunan yang jadi sorotan itu dibongkar.
Itu namanya keberanian yang berakibat.
Bukan keberanian yang cuma jadi konten.
.
BUKTI KEDUA: KOPERASI MERAH PUTIH Ombudsman tidak berhenti di lapas. Ombudsman juga menguji program prioritas pemerintah: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Rabu, 18 November 2026, Anggota Ombudsman – Radian Syam memaparkan hasil pengawasan langsung ke 14 koperasi di 6 daerah: Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Jakarta Selatan, dan Demak.
Hasilnya tidak manis-manis. Di Batam, gerai koperasi sulit diakses. Di Mamuju, lahan pembangunan berbatasan langsung dengan rawa. Di Purworejo, pengurusan PBG dan SLF masih bermasalah. Di Tual, belum ada kepastian lokasi lahan. Di Jakarta, ratusan kendaraan operasional menumpuk karena koperasinya belum beroperasi maksimal. Bahkan ada manajer yang mundur karena penempatannya tidak sesuai dan jauh dari keluarga.
Ombudsman juga mencatat sudah ada 8 laporan masyarakat terkait Koperasi Merah Putih—6 sudah ditutup, 2 masih diperiksa. Hasil pengawasan ini akan disampaikan langsung kepada Menteri Koperasi dan Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara.
Artinya, program sebesar 80.000 unit koperasi pun tidak luput dari pengawasan. Tidak ada program yang terlalu besar untuk diperiksa. Tidak ada proyek yang terlalu sakral untuk dikritik.
.
BUKTI KETIGA: KASUS KOMDIGI Dan sekarang, giliran laporan rakyat kecil yang disentuh Ombudsman. Seorang warga melaporkan dugaan penundaan berlarut dan ketidakjelasan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Laporannya bukan ditolak. Bukan digantung. Laporan itu sudah resmi diterima Ombudsman RI lewat Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (SIMPeL 4), dengan status masuk ke dalam sistem dan sedang dalam proses verifikasi serta pengecekan.
Satu lagi laporan rakyat kecil yang tidak dibiarkan menguap. Satu lagi instansi besar yang harus siap menjelaskan: kenapa pelayanan bisa berlarut-larut? Kenapa tidak ada kejelasan?
Di sinilah bedanya Ombudsman dengan lembaga yang hobi pansos. Ombudsman tidak butuh joget “oke gas, oke gas” untuk terlihat kerja. Ombudsman itu “gas keun” beneran. Datang, periksa, buka temuan, minta tindakan korektif. Tidak ada drama. Tidak ada settingan.
Dan ini yang harusnya membuat kita bangga. Relawan, khususnya Gen Z dan Milenial, yang jumlahnya lebih dari 60 juta pemilih pada Pilpres 2024 kemarin, pasti bangga punya lembaga pengawas seperti ini. Generasi yang dulu dibilang apatis, generasi yang dulu dibilang cuma bisa main HP, justru sekarang yang paling keras menuntut negara hadir dan transparan.
Mereka tidak butuh lembaga yang pandai bikin konten. Mereka butuh lembaga yang berani bikin perubahan. Semoga keberanian Ombudsman ini ditiru instansi lain. Jangan lagi ada yang lebih senang pansos, lebih senang tampil di kamera, tapi saat rakyat melapor, malah diam, ditunda, dan tidak diberi kejelasan.
.
Dipenutupnya ada yang menarik, Miss Pussy menulis.
“Di mata kami, Ombudsman RI hari ini layaknya seorang ksatria berbaju zirah yang siap mengayunkan palu godam ketegasan dan mengangkat perisai keadilan bagi rakyat kecil—tanpa perlu banyak gaya di depan kamera.”
Miss Pussy melihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 05.45. Laptop ditutup dan ia bergegas berangkat kerja ke Istana Negara Republik Fabeliano di Jalan Praboesiliwangi No. 240865, Kota Bandung. Diambilnya seluler dan kemudian menelepon Nona Rusarusi – Plt. Seskab/Mensesneg.
.
“Assalamualaikum Nona, tolong jaga agenda saya hari ini. Beberapa catatan dari saya adalah: SATU – Cek anggota kabinet yang belum menyerahkan LHKPN siapa saja karena deadline-nya adalah minggu kemarin. Jika masih ada yang belum menyerahkan maka saya perintahkan polisi untuk menangkapnya. DUA – Para tersangka karhutla/pembakar hutan siang nanti diumumkan dan ditampilkan di televisi nasional.
TIGA – Anggota kabinet yang menyusup ikut tender adalah kejahatan, apa pun alasannya, tangkap dan rendam di rawa selama seminggu tanpa konsumsi—jangan tiru RI—tanpa listrik, tidak boleh dibesuk, dan cabut BPJS-nya. EMPAT – Bakda Jumat jangan lupa saya ada acara bertemu dengan para BEM Mahasiswa, Kord. Relawan & aktivis. Materi tolong siapkan dengan tema ‘Mengapa ada simbol 3 Jari di RI?’. LIMA – Tunggakan masyarakat atas iuran BPJS sekitar Rp26 triliun tolong bayar pakai uang pribadi saya. ENAM – Tolong hubungi asprinya bapak Jokowi bahwa Insyaallah besok pagi saya jadi datang kerumah beliau di Solo mengenai rencana pembangunan Universitas Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Unifpeka) di Republika Fabeliano bahkan saya sudah hubungi Mas Gibran yang mau datang juga.
TUJUH – Tolong hubungi asprinya Ketua Ombudsman RI, saya mau silaturahmi sekaligus mau tanyakan bagaimana cara membuat lembaga Ombudsman di Republik Fabeliano.
…. Itu dulu ya, Nona. Sampai jumpa di kantor, saya OTW”
tutup Miss Pussy dan langsung meng-order aplikasi ojek.
.
Ckckckckck….. Ikan hiu muter-muter, see you later.
(Seluruh karakter hewan dalam tulisan ini adalah personifikasi satire untuk ikut serta mengkampanyekan antikorupsi)
“When humans fear to speak against corruption, animals take over!”
“Disaat manusia bingung dan takut bicara tentang antikorupsi maka hewan akan ambil alih!”
CATATAN REDAKSI :
Pada kesempatan ini pula. kami, atasnama manajemen dan redaksi Koranprabowo.id , mohon maaf karena sampai saat ini, Jumat, Tgl. 20 November 2026 sejak hari Sabtu, tgl. 2 Mei 2026 web Koranprabowo.id ‘tidak bisa di-akses / mati total’ karena kelalaian perusahaan penyelenggara layanan (PT. QCI) – yang juga telah diakuinya tgl. 6 Mei 2026 lalu. Maka untuk sementara seluruh informasi teman teman relawan akan kami migrasi/tayangkan disini , di Koranjokowi.com. Somasi sudah 2 kali diabaikan, kita pun telah minta 9 instansi negara ‘ikut perduli akan kasus ini (KSP, Setneg RI, KumHAM, Komdigi, Mabes Polri, Polda Jabar, BPKN dan BPSK) , tenang saja teman – teman. Mohon hindari isu tentang dugaan ada kesengajaan ‘pembunuhan’ terhadap media relawan Prabowo-Gibran, atau dugaan ‘Konspirasi politik. Nyantai aja teman..Semua akan indah pada waktunya. Dan mohon maaf ya atas segala ketidak-nyamanannya.
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.
Be the first to comment