Kinerja Pemkab Dairi tahun 2019-2021 - (3), "BOLA ADA DI DPRD KAB. DAIRI, MAU GOAL ATAU APA, TERSERAH !"

Kinerja Pemkab Dairi tahun 2019-2021 – (3), “BOLA ADA DI DPRD KAB. DAIRI, MAU GOAL ATAU APA, TERSERAH !”

KoranJokowi.com, Dairi, Sumut : Alhamdulillah, Puji Tuhan, Akhirnya sikap KoranJokowi.com selama ini dengan mengkritisi KInerja Pemkab Dairi pun tersambut baik DPRD Kab. Dairi, ibarat main bola , sekarang ‘Bola itu ada di mereka.

IIni bisa kita lihat bagaimana Anggota DPRD Dairi soroti kebijakan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi cq. Bupati Dairi ,Eddy Kelleng Ate Berutu. Di sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dairi dalam Agenda menyampaikan tanggapan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dairi tentang pelaksanaan APBD TA 2020 yang dilaksanakan diruang sidang DPRD Kabupaten Dairi Rabu (21/7/2021) penuh dengan pertanyaan dan pernyataan TIDAK TERIMA/MENOLAK ?

Dan dari 35 Anggota DPRD ada sepuluh (10 ) yang membacakan pandangan masing masing, sementara tiga (3) diantaranya menyerahkan pemandangan masing masing langsung secara tertulis kepada pimpinan sidang alias tidak dibacakan. Kalau skore ibaratnya 10 VS 3, kan?, Ahahah….

Pantauan KoranJokowi.com ke-7 anggota itu tegas menyoroti dengan tajam kebijakan dan pengalokasian APBD TA 2020 yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak transparan.

Adapun yang menjadi sorotan dari Anggota DPRD Jembal P.Ginting dari Fraksi Partai Nasdem, mempertanyakan fungsi Posko di Perbatasan Kabupaten Dairi untuk Pengawasan Pencegahan Penyebaran Covid – 19, dimana dinilai tidak efektif karena warga Kabupaten Dairi yang terkonfirmasi Covid – 19 jumlahnya semakin meningkat bahkan sempat dinyatakan Zona Merah penyebaran Covid -19.

Rudianto Banjar Nahor dari Partai Perindo meminta Bupati Dairi mengevaluasi pembuatan dan pendistribusian Masker senilai Rp.1, 42 Millyar, dimana masker tersebut hanya didistribusikan ke delapan kelurahan di Kabupaten Dairi, juga untuk pengadaan bibit ubi kayu untuk ketahanan pangan karena yang diberikan adalah uang tunai kepada anggota kelompok tani sehingga diduga banyak disalahgunakan anggota kelompok tani.

Lamhot Edward Munte dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Dairi mengevaluasi penempatan Oknum Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi karena dinilai tidak memahami bidang tersebut.

Tak tanggung tanggung 5 Anggota DPRD Kabupaten Dairi dari Partai Demokrat antara lain Wanseptember Situmorang, Mardaulat Girsang, Cipta Karo Karo, Rukiatno Nainggolan dan Bona Sitindaon juga serentak dengan pandangan masing masing menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi tidak mampu mengelola anggaran dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat umum terkhusus dalam situasi Pandemi Covid – 19.

Juga legislator muda Kabupaten Dairi dari PDI Perjuangan dengan lantang menyayangkan dan meminta agar Bupati Dairi menjalankan Birokrasi sesuai dengan Peraturan dan Undang Undang yang berlaku yang intinya menempatkan PNS sesuai dengan kemampuan dan profesionalisme.

Dalam pengamatan KoranJokowi.com, dari keseluruhan pandangan anggota DPRD Kabupaten Dairi yang dibacakan masing masing legislator tersebut , adalah bahwa Bupati Dairi gagal menjalankan Visi Misi dan janji kampanye nya. Dimana pengangkatan bebarapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) tidak mampu menunjukkan kinerja lebih baik. Diantaranya RSUD Sidikalang, bidang Pertanian, bidang Kesehatan dan Infrastruktur khususnya jalan jalan di Kecamatan yang menghubungkan antar Desa.

Dan sangat berbanding terbalik dengan penyematan WTP yang ketujuh kali berturut turut dimana kali ini Pemerintah Kabupaten Dairi tidak mampu mengelola Uang Daerah sementara Pemerintah Pusat bekerja keras mencari sumber dana untuk APBN dan dikuncurkan ke daerah untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid – 19, peningkatan ekonomi demi kemaslahatan masyarakat banyak. Sementara APBD Kabupaten Dairi Silpa Rp.114 Milliyar.

(Delon Sinaga).

Hal lain catatan Pimp.Umum/Redaksi KoranJokowi.com

>. Dalam link website yang dikelola Diskominfo Kab. Dairi > Demografi | PEMKAB DAIRI (dairikab.go.id)

Data mengenai jumlah penduduk, jumlah orang miskin, Pengangguran, IPM, dsb adalah masih data tahun 2014-2015, bukankah saat ini

Jika Diskominfo kekurangan SDM sehingga ‘lelet Update bagaimana jika pelajar/mahasiswa teladan diperkerjakan khususnya yang memahami aplikasi website?, soal honor ‘cengli lah… bisa diselipkan di dana lain

>.Rilis jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Dairi hingga Maret 2021 didominasi oleh perkara Narkotika, parameternya ada kenaikan hingga 50% setiap bulannya. Misalnya, Tahun 2017 – 39 perkara, Tahun 2018 – 81 perkara, Tahun 2019 – 42 perkara, Tahun 2020 – 62 perkara dan Tahun 2021 di Bulan Maret sudah 9 perkara. Sehingga bolehlah disebut KAB. DAIRI DARURAT NARKOBA ?

.Pelengseran Gubernur DKI Jakarta – Ir.H. Joko Widodo, saya dan teman-teman Relawan Jokowi sekitar bulan Mei 2013 lalu pernah ‘menggembok pintu gerbang DPRD DKI Jakarta, karena terbukti sudah ada 30 anggota DPRD DKI (dari 106 anggota) … yang ber-tanda tangan untuk impeachment atau hak tanya terkait kabar mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program KJS. Yang akhirnya kita tahu ada ‘Grand-Design dibalik itu, namun setelah terus menerus dilawan, rencana itu pun ‘batal.

Nah kita tidak tahu apa ‘Grand-design DPRD Kab. Dairi atas hal ini, kita lihat saja nanti.