Jan Ferry Manurung – (3), “PAK PRESIDEN JOKOWI: NKRI HARGA MATI !!, TUTUP TPL HARGA MATI !!!”
KoranJokowi.com, Medan, Sumut : Pertemuan tujuh perwakilan Komunitas Masyarakat Adat dari Tano Batak didampingi KSPPM dan AMAN Tano Batak dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ibu Siti Nurbaya Bakar di Hotel KHAS Parapat. Pertemuan yang digagas langsung oleh Menteri KLHK ini juga dihadiri jajaran eselon I dan beberapa Direktur di instansi KLHK.
Ibu Siti Nurbaya membuka diskusi dengan menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 KLHK sudah mempelajari berbagai konflik agraria yang terjadi di Danau Toba. “Proses penyelesaian konflik yang dialami masyarakat adat ini memang tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak, sehingga harus benar-benar dipelajari, dan dalam pertemuan ini kami semua yang ada di sini hanya akan mendengarkan apa yang dialami dan diharapkan oleh masyarakat adat, sehingga segera bisa dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi”, jelas Bu Siti Nurbaya saat itu kemudian meminta maaf atas proses penyelesaian yang lambat sehingga masyarakat menunggu lama. Karena menurutnya, KLHK harus bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku dan melibatkan banyak pihak. Namun KLHK sudah menyusun beberapa langkah, yang pertama melakukan evaluasi terhadap semua, termasuk keberadaan TPL dan juga yang lainnya seperti food Estate.
Menanggapi pertemuan tersebut, KoranJokowi.com merasa perlu untuk meminta tanggapan dari Jan Ferry Manurung – Ketua Umum Rakyat Permata Nusantara (RPN), “Kalau boleh saya bilang pesimis atas pertemuan tersebut. Karena pertemuan dan diskusi kementrian KLHK dengan masyarakat adat yang ada di Toba seperti itu, tidak akan menyelesaikan konflik dan jauh dari harapan masyarakat, karena kementrian KLHK tidak memberikan solusi yang kongkrit, tetapi Kementrian KLHK sifatnya hanya menampung keluhan masyarakat ,mereka ‘tidak berjanji dalam sesegera mungkin’ akan segera mencabut ijin konsesi HPH dan menutup PT Toba Pulp Lestari ( PT. TPL), padahal masyarakat adat mengingikan kepastian secara hukum mengenai hak hak masyarakat adat. Itu yang kami sayangkan dari pertemuan itu”
Ditambahkan Jan, beberapa catatan hitam tentang PT. TPL bagi RPN, yaitu:
1.PT. TPL telah mengingkari 10 butir kesepakatan paradigma baru PT. IIU sebelum berubah nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) seperti : Tidak akan memperluas HTI mereka walau mereka ada ijin mengelolanya, tetapi kenyataannya PT. TPL berupaya memperluas HTInya.
2.Pencemaran Lingkungan dan kerusakan hutan di daerah Toba dan sekitarnya akibat aktivitas PT. TPL.
3.PT . TPL tidak ada transparansi dalam pemberian dana penebusan dosa ( kesalahan) kepada masyarakat yang merupakan hak masyarakat di lingkungan PT. TPL selama beroperasional sebelum berubah nama.
4,Ada pembiaran terhadap PT. TPL selama ini sehingga kerusakan LHK seputar Danau Toba pun semakin parah. Atau semua pihak memang menunggu habisnya kesabaran masyarakat untuk bergerak menuntut yang menjadi hak hak masyarakat.
“Terima-kasih kepada KoranJokowi.com yang ikut ‘menyuarakan suara kami , prinsipnya RPN yang merupakan salah satu ormas Pendukung Presiden Joko widodo di pemilu tahun 2019, memohon dan meminta agar Presiden Jokowi segera mencabut ijin PT. Toba Pulp Lestari dan menutupnya, dan apabila pemerintah tidak segera merealisasikan dalam waktu segera , RPN siap sebagai garda terdepan memimpin masyarakat untuk menutup TPL. NKRI harga mati !!!, Tutup TPL harga mati !!! “, demikian Jan melalui seluler (15/6) lalu.
…… Hagagalon dibahen dua hal, ima jolma namarpikkir ale dang mangulahon dohot jolma namngulahon alai dang jolo marpikkir.”, Kegagalan disebabkan dua hal, yakni orang yang berpikir tetapi tidak berbuat dan orang yang berbuat tetapi tidak berfikir… (Red-01/Foto.ist)
-BERSAMBUNG_
1 Trackback / Pingback