KORBAN COVID 19 DI KAB.KUTAI BARAT SUDAH BERGELIMPANGAN, “BUPATI TIDUR !?”
Koran Jokowi.com , Kutai Barat, Kaltim : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, provinsi Kalimantan Timur menilai Pemerintah kabupaten Kutai Barat tidak serius tangani kasus covid-19. Pasalnya semakin banyaknya warga terpapar virus covid-19 yang sudah merenggut ratusan nyawa, pemerintah justru dinilai tidak mampu mengelola anggaran yang ada.
Yang membuat wakil rakyat menjadi heran, pemerintah beralasan belum bisa beli mesin PCR karena tidak ada gedung khusus untuk menempatkan mesin PCR. Bahkan gedung yang direncanakan menaruh alat tersebut pun baru akan dibangun tahun ini. Sementara itu justru ada klinik swasta di Kutai Barat telah lebih dulu mampu beli mesin PCR. “Apa sih hebatnya klinik Permata itu dibanding dengan pemerintah kabupaten Kutai Barat kok gak bisa beli itu. Padahal Klinik Permata sanggup untuk beli mesin PCR itu.” tanya Ketua DPRD Kubar Ridwai, saat memimpin rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar di kantor DPRD Kubar, Rabu (28/07/21).
“Penjelasan dari dokter Akbar bahwa kurang lebih di awal tahun depan itu baru bisa mesin PCR ini dipakai karena alasan gedung ,sementara korban kita ini sudah berkelimpangan berjatuhan. Nah kalau kita harus menunggu kurang lebih 6 bulan kedepan,… bah gak ngerti lagi saya,” ucap Ridwai kesal.
Yang lebih membuat heran anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat adalah pengelolaan anggaran di Kabupaten ini, contohnya tahun 2020 Pemkab Kubar harus mengembalikan dana hingga Rp 708 Miliar. “Artinya banyak uang kita ini tidak bisa dibelanjakan,” ucap Ridwai heran.
Menurutnya, selama ini tim satgas covid-19 Kubar selalu mengeluh anggaran terbatas. Sementara anggaran ratusan miliar dalam APBD tidak digunakan. “Makanya kami ini kena sasaran masyarakat yang menilai seolah olah kami ini tidak ada fungsi pengawasannya. Jadi hari ini kami gunakan pengawasan kami dari DPRD terkait dengan kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait dengan OPD-OPD yang memang tergabung didalam gugus tugas ini,” ungkap Ketua Dewan.
“Jadi Bapak Ibu sekalian khususnya dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, masyarakat Kubar sekarang ini mengatakan bahwa penanganan covid ini memang mohon maaf, artinya tidak serius,”tegas
Dibanding anggaran yang tersedia, Ridwai menilai ketidakmampuan dalam pengelolaan dana bisa terlihat dari minimnya sarana prasarana penting di RSUD HIS. Khususnya peralatan medis seperti alat pelindung diri, tabung oksigen hingga mesin PCR (Polymerase Chain Reaction). Dia sangat menyayangkan pihak RSUD HIS maupun dinas kesehatan dengan anggaran ratusan milliar namun tidak bisa membeli mesin PCR. Padahal harga alat tes covid-19 itu hanya sekitar Rp 1,4 miliar.
Sementara itu Direktur RSUD HIS dr Akbar mengaku kasus covid 19 di Kubar di luar perkiraan tim satgas. Sehingga meskipun ada anggaran pihak rumah sakit merasa belum perlu langsung mengadakan mesin PCR. Mereka lebih memilih membeli mesin Tes Cepat Molekuler (TCM).
Dengan tidak adanya mesin PCR milik pemerintah daerah justru bisa dimanfaatkan pihak ketiga bermain bisnis. Sebab menurut Sopian, masyarakat terpaksa membayar sendiri ke klinik swasta dengan harga paling murah Rp 900.000.. Disayangkan, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dr Ritawati Sinaga justru tak mampu menjelaskan soal belum dibelinya mesin PCR.
(HSG-TEAM/Foto.ist)
1 Trackback / Pingback