Kab. Dairi Sumut – (18), “MENGAPA ASN/PNS PEMKAB & KONTRAKTOR BANYAK DARI LUAR !?”
( Otonomi Daerah?! Proyek Pemerintah Kabupaten Anggaran Besar Didominasi Rekanan Dari Luar Kabupaten Dairi)
KoranJokowi.com. Dairi, Sumut : Berdasarkan Undang Undang No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, defenisi atau arti Otonomi Daerah adalah : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan”.
Sebagaimana tujuan pemberian otonomi daerah antaranya :
•Distribusi regional yang merata dan adil
•Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat
yang semakin baik
•Adanya keadilan secara nasional
•Menjaga hubungan yang harmonis antara
•Mendorong pemberdayaan masyarakat
•Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas,
meningkatkan peran serta masyarakat dan
mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
Dan yang tak kalah penting dalam Otonomi Daerah yaitu, masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan ,pelaksanaan dan pengawan kebijakan publik di daerahnya.
Namun tujuan Otonomi Daerah kepemimpinan Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu jauh dari apa yang dimaksud dan tujuan Otonomi Daerah, saya selaku StafSus KoranJokowi.com Kab. Dairi banyak mendapat laporan warga dimana mereka ‘ menyalahkan & mempertanyakan’ kebijakan Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu yang mendatangkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari luar Kabupaten Dairi melukai dan menghilangkan kesempatan untuk berkarya bagi Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Dairi yang sudah lama mengabdi.
Adapun Pimpinan OPD yang datang dari luar Kabupaten Dairi antara lain, Kepala Dinas Kesehatan dari Siantar ( Simalungun), Kadis Pendidikan dan Dirut RSUD Sidikalang, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Kadis Pertanian dan Perindakop serta Kepala Inspektorat Kabupaten Dairi dari Kabupaten Pakpak Bharat.
“Apa memang di Kab.Dairi tidak ada orang yang tepat di posisi posisi itu bang, jangalah macam gitu, mengapa tidak lelang jabatan seperti pak Jokowi-Ahok waktu di Jakarta lalu?”, kata warga initial ‘WS’ seorang ANS di Pemkab.
Masih hasil pengamatan KoranJokowi.com dari sekian Pimpinan OPD yang didatangkan dari luar Kabupaten Dairi hanya Dinas Dukcapil Dairi karena mampu ‘memberikan warna baru dalam pelayanan publik atau terlihat ada terobosan baru dan dinikmati masyarakat, sementara Kepala Dinas yang lain belum alias ‘nothing ! , bahkan di beberapa Dinas menambah permasalahan baru seperti, pemberhentian secara sepihak Tenaga Harian Lepas (THL) di RSUD Sidikalang, Dinas Pendidikan, pemberhentian salah seorang Tenaga Guru Honorer yang sudah sembilan tahun mengabdi masih banyak lagi termasuk 43 Sekolah, sampai saat ini masih dipimpin Pelaksana Tugas.
Yang sangat dipertanyaan KoranJokowi.com terkait kebijakan Pemkab Dairi Cq PUPR Kabupaten Dairi adalah pekerjaan Proyek DAK maupun DAU khususnya TA 2021 Pemkab Dairi yang nilainya diatas Rp 1 Miliyar, pemenang lelang didominasi Rekanan atau Pemborong dari luar Kabupaten Dairi bahkan kebutuhan material seperti batu didatangkan dari luar Kabupaten Dairi yakni Kabupaten Tanah Karo sementara material Batu dari Kabupaten Dairi digunakan Kabupaten lain seperti Kabupaten Samosir, Pakpak Bharat bahkan diangkut / di jual ke Kota Medan.
INI YANG DISEBUT PEMBEGALAN POTENSI ALAM KAB. DAIRI !
Adapun Pekerjaan atau Proyek Pengaspalan Hotmix Tahun 2021 Pemerintahan Kabutan Dairi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.44, 4 Miliyar lebih yang dikerjakan oleh Rekanan dari luar Kabupaten Dairi antara lain,
1.Jalan Jurusan Sip.Tiga – Jumlah
Teguh, Link 017 Kec.Siempat Nempu (PT Dian
Dian Perkasa)
2.Jalan Jurusan Parongil – Lae Panginuman Link 019 Kec.Silima Pungga Pungga ( PT Dian ) Perkasa)
3.Jalan Jurusan Bunturaja – Pardamean Link 013 Kec.Siempat Nempu ( PT Rumah Ukir Mulia)
4.Jalan Jurusan TWI / Letter S – Sitinjo Link 252 Kecamatan Sitinjo (PT Putri Seroja Mandiri).
5.Jalan Jurusan Silalahi – Binangara Link 142 Kecamatan Silalahi (PT Machasa Valentino Perkasa).
Dipastikan Hasil / Jasa hasil dari Pekerjaan / Proyek tersebut tidak ada untuk Rekanan/ Kontraktor yang domisilinya di Kabupaten Dairi. Bukan itu saja warga Kabupaten Dairi termasuk pengusaha Angkutan Dum Truck , Supir dan Tenaga Ahli / Tekhnik juga dari luar sehingga masyarakat Dairi ibarat ‘penonton setia dikampung halamannya
Ada lagi yang menjadi pertanyaan, kenapa Rekanan dari luar Kabupaten Dairi sementara pada tahap sedang pengerjaan banyak aturan yang tidak dilaksanakan oleh Rekanan dilapangan , seperti Plang Proyek tidak ada, pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mutu atau kwalitas jalan tersebut diduga rendah seperti ruas jalan Parongil – Lae Panginuman.
-Tanpa perlengkapan K3?-
Terkait hal ini beberapa pelanggaran yang dilakukan para Rekanan / Kontraktor saat sedang pengerjaan Pengaspalan Hotmix dan bangunan pendukung lainnya dibeberapa ruas Jalan tersebut, KoranJokowi.com mengkonfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR Kabupaten Dairi – Ucok Nahampun mengabaikan konfirmasi melalui jaringan seluler, ketika dijumpai ke ruang kerjanya susah untuk ditemui walau sudah berulang ulang.
Anggota DPRD Dairi saat diminta KoranJokowi.com memeriksa Pengaspalan Hotmix,
ybs prihatin dan memastikan kwalitas Pekerjaan rendah
Informasi yang diperoleh kami dari beberapa sumber yang dipercaya dan juga beberapa Kontraktor di Kabupaten Dairi bahwa penetapan pemenang lelang Proyek di Pemkab Dairi (diduga) ditunjuk Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu yang didatangkan dari luar Kabupaten Dairi, Tahun 2020 berinisial RS dari Kabupaten Batubara dan Tahun 2021 , TP dari Kabupaten Tanah Karo, sementara kedua orang tersebut tidak ada jabatan, maupun Staf Khusus atau Staf Ahli. Terbukti ketika TP dikonfirmasi apa kedudukan atau jabatannya di Pemkab Dairi, TP menjawab tidak ada.
“Tidak ada Pak”. ketua TP dari ujung sambungan seluler.
MENGAPA KITA MALU MEMAKAI PRODUK & SDM KITA SENDIRI !?
Saat kami meminta tanggapan dari Pemilik & Putra daerah dari PT SASTA & UD BERES Dan sebagainya , sedangkan mereka memiliki Alat dan Tenaga Ahli tersedia dan lengkap pun tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan Proyek. Mereka enggan menjawab. “Sudahlah bang biar masyarakat yang menilai sendiri saja”, kata mereka hampir bersamaan jawab melalui seluler (11/9)
Ya Tuhan !
(DelonS/Foto.ist)
1 Trackback / Pingback