PROGRAM PRESIDEN JOKOWI TENTANG E-WARUNG DI LAMPUNG TENGAH SUDAH WAKTUNYA DIEVALUASI !?

PROGRAM PRESIDEN JOKOWI TENTANG E-WARUNG DI LAMPUNG TENGAH SUDAH WAKTUNYA DIEVALUASI !?

KoranJokowi.com, Lampung Tengah: Sejumlah petugas E-Warung dibeberapa kampung  kab.Lampung Tengah mengeluhkan adanya interfensi dari pihak terkait seperti camat dan kepala kampung terkait tehnis pengadaan bahan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di wilayah masing2 kecamatan bahkan terkesan telah dikondisikan secara bersama melalui kesepaktan sepihak antara pihak kecamatan dan kepala kampung bersama supplier pegadaan bahan2 berupa beras10 kg telor 1 kg buah pir 1kg ,kacang hijau 1/2 kg nilai nya sebesar 200.000.per Kpm.

Maryono petugas E Warung kampung Purwodadi kecamatan Trimurjo mengatakan selama dia melaksanakan penyaluran Bpnt  sudah berjalan cukup baik dengan mitra supplier PT.MJM dari 2019 hingga maret 2020.selanjutnya diganti diduga ada interfensi dari pihak kecamatan dan salah satu anggota DPRD , akibatnya mitra dengan Pt MJM terputus secara sepihak .selanjutnya direruskan oleh CV Barokah yang beralamat di totokaton kec Pungggur namun hanya berjalan 1 bulan sedangkan untuk bulan Mei – Oktober2020 supplier di ganti lagi yaitu PT Trisula yang beralamat di Adipura trimurjo Lampung tengah.

Terkait hal itu Maryono diminta untuk menyepakati oleh pihak terkait dikecamatan agar ikut bergabung dengan supplier baru tersebut. Kata mereka sebagaimana yang dihimpun KoranJokowi.com E-Warung sebenarnya keberatan namun apa daya merreka terpaksa jika tidak pengurus E-Warung mau diganti oleh kepala kampung masing2. ereka juga mengatakan berdasarkan juklak dan juknis dari Kementrian sosial RI E-Warung posisinya ada didalam struktur BRI -TKSK-E-Warung dan kantor kemensos kabupaten. “Sudah jelas E-Warung seharusnya belanja tidak harus melalui supplier kami bisa belanja langsung”, kata Maryono.

Hal senada juga dikatakan, pengurus E Warung kampung Sritejo kencono kecamatan Kota gajah juga tidak sendapat dengan apa yang terjadi sekarang ini  karena pengadaan BPNT melalui supplier seharusnya mereka belanja sendiri dan jika ada keuntungan tentunya untuk penguatan modal E-Warung, bahkan pada waktu akan ada tim turun kami diminta oleh petugas dari kabupaten dan kecamatan diminta mejawab pertanyaan tim pelaksana yang kata mereka sudah sesuai dengan juklak juknis Kemensos RI intinya. “Jadi Kami harus menutup nutupi apa yang sebenarnya terjadi ?” tutup sumber yang tidak mau disebutkan namanya ini kepada KoranJokowi.com, demikian hal diatas disampaikan oleh Afrizal wartawan KoranJokowi.com Kabupaten Lampung Tengah kepada Redaksi pusat (11/10) lalu.

E-WARUNG, E-WARONG: TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK RAKYAT ?

Sebagai tambahan, Redaksi Pusat mersa perlu untuk menginformasikan kembali apa yang disebut dengan E-Warung (E-Warong). Ini merupakan salah satu Program Presiden Jokowi yang telah dijalankan sejak tahun 2015 lalu dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguuran.

Diharapkan ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai bagi warga tidak mampu. Dengan sistem ini setiap bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai menggunakan sistem perbankan. Tujuannya untuk mengurangi penyimpangan, kemudahan kontrol serta tepat sasaran, waktu dan jumlah juga adanya KORUPSI.

Tidak hanya sebagai tempat membeli kebutuhan bahan pokok, ia juga berfungsi sebagai mini Automatic Teller Macine (ATM) yang melayani pencairan bantuan sosial, belanja non tunai, buka tabungan, setoran dan tarik tunai, transfer, pembayaran listrik, telepon, BPJS, PAM, cicilan, tiket, token listrik bahkan pulsa. Bahkan gas elpiji tabung ukuran 3 kilogram hanya bisa diperoleh di e-warong. ATM yang digunakan adalah kartu yang bernama Combo.

Di awal, Presiden Jokowi melalui Kementerian Sosial (Kemsos) menargetkan lebih dari  74 kabupaten/kota sebagai daerah percontohan dengan target 3 juta E-Warung. Dan dalam pengelolaannya, Kementerian Sosial menunjuk Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 

Teman, Jika melihat laporan Afrizal ini bisa kita katakan kasus diatas adalah ‘potret suram’ E-Warung di Lampung Tengah bahkan di 74 kabupaten/kota lainnya?, apapun terima-kasih atas upaya Afrizal ‘memunculkan’ hal ini sebagai kontrol-sosial semua pihak yang berada didalamnya. Kita tunggu hasilnya, nuhun ! (Red-01/Red-02)