JIKA WALHI BERTANYA NGAPAIN PRESIDEN JOKOWI KE KALSEL, BAGAIMANA KALAU RELAWAN JOKOWI JUGA BERTANYA ‘NGAPAIN WALHI DI KALSEL’ ?

JIKA WALHI BERTANYA NGAPAIN PRESIDEN JOKOWI KE KALSEL, BAGAIMANA KALAU RELAWAN JOKOWI JUGA BERTANYA ‘NGAPAIN WALHI DI KALSEL’ ?

Cambodia children of kampong thom

 

NOVEMBER 2014

Berdasarkan data Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL) DAS 2014, sasaran prioritas pertama kegiatan RHL pada DAS Barito seIuas 741.519 hektar. Pada Tahun 2014- 2019 ini Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Barito menargetkan penanaman RHL dalam rangka pemulihan DAS seluas 8.300 hektar. Jumlah itu merupakan bagian dari target pemulihan lahan kritis secara nasional seluas 206 ribu hektare. Pemprov Kalsel mengklaim dalam waktu 3 tahun Kalsel berhasil mengurangi luas lahan kritis dari 640.078 hektar menjadi tersisa 511.000 hektare. Pemprov Kalsel menargetkan penanaman 35 ribu hektar/tahun, dan Penurunan luas lahan kritis ini berpengaruh pada peningkatan nilai IKLH Kalsel yang naik dari 57,51 menjadi 60 dan posisinya meningkat dari peringkat 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia.

18 OKTOBER 2018

Dalam acara memulai penanaman pohon serentak pada rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) IPPKH di Dusun Sungai Luar, Desa Tiwingan, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Rabu (18/04/2018). Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan dana Rp.200 miliar untuk merehabilitasi lahan demi mendukung gerakan Revolusi Hijau di provinsi setempat. Gerakan ini sudah masuk tahun ketiga sejak dicanangkan pada 3 Februari 2016.

TargetĀ  35 ribu hektar/ tahun merupakan pekerjaan berat, perlu kajian, penelitian, dan pengembangan teknologi agar bisa terwujud. Sekaligus kebersamaan sikap semua elemen masyarakat. Peran serta pemegang izin konsesi seperti IPPKH, IUPHHK Hutan Alam, dan Hutan Tanaman, mutlak diperlukan demi merealisasikan target rehabilitasi lahan kritis 35.000 hektar/tahun di Kalimantan Selatan maka wajar jikaĀ Pemprov menargetkan 20 tahun, untuk merehabilitasi lahan kritis di Kalsel.

Jika mulai gencar di tahun 2014, maka 20 tahun kedepan adalah sekitar tahun 2034 lahan kritis di Kalsel yang tersisa sekitar 511 hektar ini akan selesai.

2 JANUARI 2019
Apapun kinerja KemenLHK + Pemprov Kalsel mulai terlihat, salah-satunya INDEKS Kualitas LingkungĀ­an Hidup (IKLH) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang meningkat tajam dari urutan 26 menjadi urutan ke-19 dari 34 provinsi di Indonesia. Keberhasilan program Revolusi Hijau mengurangi luasan lahan kritis di sana dan ikut membantu pencapaian peningkatan IKLH Kalsel.

Program Revolusi Hijau ini berupa kegiatan penanaman pohon besar-besaran guna mengurangi lahan kritis, pemulihan daerah aliran sungai serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Bahkan, Program ini juga mendapat penghargaan dari Kementerian LHK untuk kategori Kepala Daerah Peduli Lingkungan. Kalsel juga dinilai berhasil memerangi peneĀ­bangan liar dan menangani karhutla.

Tantangan kedepan untuk program Revolusi Hijau Ā menurut KoranJokowi.com adalah bukan hanya terletak ā€˜mengecilnyaā€™ jumlah lahan kritis, namun bagaimana terus ‘mengurangi’ pula angka pembalakan liar dan karhutla.

Kembali ke laptop, Ā indikator penilaian IKLH meliputi areal tutupan lahan, pencemaran udara dan air semakin berkurang. Nilai IKLH Kalsel tahun 2019 naik dari 57,51 menjadi 60 dan posisinya meningkat dari peringkat 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia, hal ini salah satunya disebabkan dalam kurun waktu tiga tahun (2016-2019) Kalsel berhasil mengurangi luas lahan kritis dari 640.078 hektar menjadi tersisa 511 ribu hektar

7 AGUSTUS 2019

Melihat situasi seperti ini, mungkin salah satunya, itulah yang melahirkan Presiden Jokowi mengeluarkan Ā Inpres Nomor 5 Tahun 2019,Ā  sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Pastinya Inpres ini belum maksimal ā€˜membuatā€™ banyak orang senang,Ā  salah satu kelemahannya yakni tidak ada tranparansi data dan informasi terkait peta kehutanan.Ā  Bagaimana publik bisa mendapat informasi jika izin prinsip tersebut tidak dibuka kepada publik? Jadi sampai saat ini publik tidak tahu seberapa besar izin prinsip yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, karena pemerintah tidak pernah terbuka. Ini yang harus dikritisi secara Obyektif !

Namun dalam hal ini, jangan lupa , WALHI mendukung Inpres, sebagaimana yang disampaikan melalui cuitan tweeternya (22/8/2019); WALHI sambut baik diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang resmi ditandatani @jokowi #InpersMoratoriumLahanGambut

20 OKTOBER 2020

Saat terjadi Karhutla di Kalsel Oktober 2020 lalu, apapun, luasannya menurun dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, jika tahun 2018-2019 lalu mencapai 137.848 hektar namun diĀ  tahun lalu menurun hingga 1.011 hektar. Angka ini merupakanĀ  bagian dari luasan Karhutla Nasional yang juga menurun dari 1,6 juta hektar menjadi 206.751 hektar.

18 JANUARI 2021

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rilisnya mengatakan penyebab tingginya curah hujan di sekitar Kalimantan Selatan selama lebih dari satu pekan sebelumnya berujung dengan bencanaĀ banjir Kalsel. Yang dipicu oleh dinamika atmosfer yang berkembang di sekitar Kalimantan. Selain saat ini adalah periode puncak dari Muson Asia, di Kalimantan juga terdapat Borneo Vortex, semacam pola sirkulasi massa udara yang menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi di sebagian wilayah Indonesia, termasuk juga di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur ini.

Dalam kunjungan bencana banjir di Kalsel, PresidenĀ  Jokowi menyatakan bahwa bencana alam berupa banjir di Kalsel adalah yang terbesar selama 50 tahun terakhir. Curah hujan yang tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut, kata Jokowi, menyebabkan daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik tidak lagi mampu menampung debit air yang mencapai sebesar 2,1 miliar kubik air. Dilain sisi beliau menyindir terjadi degradasi lingkungan, mulai dari lubang tambang yang tidak ada perbaikan hingga pembukaan lahan sawit yang kebablasan. Hanya orang2 tertentu yang paham sindiran ini.

Presiden JokowiĀ  bergerak cepat sebagaimana kejadian Karhutla tahun-tahun lalu di provinsi ini, kalau pun ‘dicibir’ banyak pihak sebagai pencitraan, 3 hal yang menjadi target beliau yaitu; Perbaikan segeraĀ  kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan, proses evakuasi masyarakat terdampak, dan memastikan distribusi bantuan logistik berjalan lancar. Beliau punĀ  melihat langsung bencana itu merusakĀ  27.111 rumah yang terendam dan 112.709 warga mengungsi, bukan duduk manis di Istana , bukan itu tipe beliau.

WALHI MEMPERTANYAKAN KEHADIRAN PRESIDEN JOKOWI KE KALSEL !?

Dalam keprihatinan yang demikian dalam karena bencana itu, kepada pers Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan – Kisworo Dwi Cahyono meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menyalahkan curah hujan sebagai penyebabĀ banjir Kalsel. “Kalau hanya menyalahkan hujan mending enggak usah ke sini,” kata Kisworo kepada Pers , Senin, 18 Januari 2021

Kisworo menilai kedatangan Jokowi ke lokasi banjir Kalsel semestinya menjadi momen untuk berani memanggil pemilik perusahaanĀ tambang, sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH). “Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil,” ujarnya.

Untuk perusahaan tambang bahkan jauh hari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini berada di pemerintah daerah diserahkan ke pemerintah pusat mulaiĀ  Jumat (11/12/2020) lalu. Sebagaimana amanah Presiden Joko Widodo melaluiĀ  UU Minerba tgl.10 Juni 2020. Mengenai aturan IUP yang diserahkan ke pemerintah pusat ini diatur di dalam ketentuan Pasal 35 UU Minerba.

Hal lain, rilis Ā Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Februari 2019 laluĀ  menyebut dari 70 perusahaan kelapa sawit di Kalsel yang terdaftar, baru sekitar 51 % perusahaan kelapa sawit yang memiliki Sertifikat ISPO. Siapa awal yang memberi ijin, apakah Presiden Jokowi?

Sobat KoranJokowi.com dimana saja berada,

Bukankah data2 diatas sudah merupakan jawaban bagaimana kerasnya Pemerintah Pusat cq. KemenLHK ,Ā  Gubernur serta para Bupati di Kalsel selama ini telah bekerja keras menurunkan angka lahan kritis disana?, bukankah dari 640.078 hektar menjadi tersisa 511.000 hektar bukan prestasi mereka selama ini?

Jika WALHI bertanya ngapain Jokowi kesana, pertanyaan relawan Jokowi pun akan sama, ā€˜Ngapain WALHI disana?

Sobat KoranJokowi.com dimana saja berada,

Kalimantan Selatan itu bahkanĀ  lebih kaya dibanding Brunei Darussalam. Syaratnya, Kalsel yang dianugerahi sumber daya alam yang sangat melimpah harus digarap dengan baik dann oleh orang2 yng amanah. Apalagi Kalsel Ā memiliki hak terhadap dana reboisasi yang nilainya cukup besar . Mari kembalikan masa ke-emasan Kalsel dimana saat itu mempunyai puluhan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang kini sebagian besar telah gulung tikar. Dimana saat itu pula HPH-HPH tersebut berkewajiban menyetor dana reboisasi ke pemerintah pusat > Rp.400 milyar/tahun.

Nah, ini yang perlu terus ‘dikawal’, bagaimana timbal-balik pusat ke daerah, peran serta Pemda dan DPRD sangat dibutuhkan sebagaimana konstitusi telah amanahkan. Atau jika Kalsel terkena Karhutla dan Banjir lagi maka kita salahkan saja Presiden Jokowi dan tanyakan ‘Ngapain Presiden Jokowi ke Kalsel?, Ahahaha.

Agh sudahlah, Mohon maaf lahir bathin.

#Jokowi3Periode

(Red-01/Foto.ist)

Tentang RedaksiKJ 901 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan