E- WARUNG DI KAB.LAMPUNG TENGAH JADI ‘AJANG BISNIS ?

E- WARUNG DI KAB.LAMPUNG TENGAH JADI ‘AJANG BISNIS ?

Koranjokowi.com. Kab.Lampung Tengah : Polemik bantuan pangan non tunai BPNT,untuk keluarga PKH,semakin rumit ini sepertinya ada kesengajaan yang dilakukan oleh Dinas sosial  kabupaten Lampung tengah.Sebelum Mentri sosial Juliari di tangkap Komisi pemberantasan korupsi KPK,para suplyer  dan TKSK bersama Dinsos kabupaten berpestapora menikmati hasil dari penyaluran BPNT ke masarakat. Hal ini diungkapkan salah seorang kepala kampung di kecamatan Kota Gajah yang tidak mau disebut namanya, mengatakan, “E-warung seharusnya bisa membelanjakan uang bantuan untuk kerperluan KPM yang setiap bulan menerima transferan Rp 200 ribu ,E Warung bisa menyetok sendiri keperluan tanpa harus melalui suplyer.Dengan demikian E- warung bisa mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar ,tidak seperti sekarang ini semua di tangani oleh suplyer  bekerja sama dengan pihak ke tiga dan yang lebih aneh kata kakam tersebut ada campur tangan beberapa orang oknum anggota DPRD Lampung tengah”,

Masih kata Kakam,ada beberapa suplyer  seperti PT.MJM alamat tanggul angin Punggur,ada juga CV TSL di Trimurjo yang (konon) oknum anggota DPRD Kab. Lamteng.

Kementrian sosial RI berulang kali mengingatkan kepada kepala daerah seluruh Indonesia untuk menjalankan instruksi presiden terkait penyaluran bansos harus betul betul tepat sasaran .Kenaikan jumlah nilai bantuan per Maret 2020 lalu bantuan BPNT per bulan yang sebelumnya hanya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan.Di Lampung tengah penyaluran BPNT masih ditangani suplyer , padahal Mensos Tri Rismaharini menegaskan penyaluran bantuan harus di terima tunai tidak berupa sembako ,para KPM belanja sendiri tanpa harus melalui suplyer.

Namun di Kab. Lamteng, himbauan menteri dianggap angin lalu, tidak digubris, karena hingga bulan Agustus 2021 penyaluran BPNT masih tetap berupa barang bukan dalam bentuk tunai ,

Salah seorang warga dusun 3, RT 11 mengatakan hanya ada 6 KK yang menerima bantuan itu juga hanya berupa beras 10 kg,sedangkan bantuan dalam bentuk uang saya tidak mendengar kata warga yang tidak mau namanya di sebutkan.Dia juga mengatakan pada 2020 lalu dia sendiri mendapat BST tapi di tahun 2021 tidak lagi mendapat bantuan,  kepada perangkat kampung dia sempat menanyakan tapi hanya mendapatkan jawaban dialihkan,tapi kepada warga yang mana tidak dijelaskan .Dia juga menambahkan minta kepada pihak kepolisian polres Lampung tengah segera melakukan pengusutan ke kampung jika ditemukan ada penyelewengan harus di beri tindakan tegas harapnya.

(Farizal/Suko)