Kab. Dairi Sumut – (20), "Banyak Bangunan Terlantar, Pemkab Dairi Tutup Mata !? "

Kab. Dairi Sumut – (20), “Banyak Bangunan Terlantar, Pemkab Dairi Tutup Mata !? “

KoranJokowi.com. Kab. Dairi, Sumut : Ketika Pemerintah Pusat Republik Indonesia bekerja keras menghadapi musibah Nasional akibat Pandemi Covid – 19, sehingga Penggunaan Anggaran harus dapat di alokasikan untuk menyelamatkan Keuangan Negara. Sehubungan dengan berangsur angsurnya penyebaran Covid – 19 di daerah dan secara Nasional dampak dari kebijakan Pemerintah dan kesadaran masyarakat menjalankan Prokes dan mengikuti Vaksinasi Nasional.

Pengamatan dan penelusuran saya selaku Wkl.PimRed KoranJokowi.com di Kabupaten Dairi begitu banyak perencanaan dari Pemerintah Kabupaten Dairi yang tidak memperhatikan manfaat dan memaksimalkan bangunan atau fasilitas yang sudah ada yang bersumber dari Uang Negara.

Adapun yang dimaksud KoranJokowi.com bahwa Pemkab Dairi melakukan kebijakan pemborosan anggaran dengan tidak memanfaatkan bangunan yang sudah menjadi aset Pemkab Dairi antara lain Pembangunan Pasar Tradisional Sumbul di Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul Tahun Anggaran 2021 dengan Anggaran Rp.5 Miliyar, sementara Pajak Tradisional yang lokasinya juga di Kelurahan dan Kecamatan yang sama sudah dibangun Pasar Tradisional sekitar Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 4 Miliyar.

Pengamatan kami, Pasar Tradisional yang dibangun Tahun 2014 tersebut sudah seharusnya digunakan melihat dari kelengkapan fasilitas yang tersedia seperti jaringan listrik sudah terpasang, akses jalan menuju lokasi juga dibangun juga dapat menghindari kemacetan Jalan Lintas Merek – Sidikalang – Toba dimana setiap Hari Pekan ruas jalan tersebut sering macet sehingga mengganggu pengguna jalan.

Bangunan lainnya juga diterlantarkan yang dibangun dengan dana cukup besar saat kepemimpinan MP Tumanggor sebagai Bupati Dairi, bangunan Coldstorage dan Terminal Angkutan Umum di Sitinjo.

Demikian juga dengan bangunan Pengolahan Sampah Tahun Anggaran 2019 dengan Anggara hampir Rp.700jt dari Dinas PUTR Pemerintah Kabupaten Dairi yang berlokasi di Kelurahan Pegagan Julu I Kecamatan Sumbul, hingga saat ini belum berfungsi, sementara jaringan listrik sudah tersembung dan beberapa alat mesin terlihat ada.

Koran Jokowi.com menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi dibawah pimpinan bupati Dairi – Eddy Berutu belum mampu membuat kebijakan ataupun perencanaan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil dan menengah akibat dampak Pandemi Covid – 19.

Sehingga konsep Kerja Pemerintah Pusat yang dipimpin Presiden Jokowi dalam melaksanakan Program Pembangunan yang merata dan berkeadilan sangat dipertanyakan kepada Bupati Eddy Berutu yang sudah mendatangkan Pejabat sebagai Pimpinan beberapa Dinas ( OPD) di Pemerintahan Kabupaten Dairi.

Tak tanggung tanggung informasi yang diperoleh Koranjokowi.com dari beberapa sumber, bahwa setiap tahun Bupati Dairi Eddy Berutu mendatangkan Staf Khusus Bupati dari luar Kabupaten Dairi diduga untuk membantu Perencanaan dan Pemenangan Lelang Proyek di Kabupaten Dairi dan informasi sangat tepat dimana sebelum Eddy Berutu sebagai Bupati Dairi untuk mengerjakan Proyek DAK dan DAU memanfaatkan Kontraktor Lokal dan Sumber Daya Alam yang ada misalnya material batu untuk kebutuhan proyek namun saat ini Pekerjaan / Proyek yang anggarannya Miliyaran Rupiah dimenangkan para Kontraktor dari luar Kabupaten Dairi seperti Pengerjaan lima ruas jalan Hotmix di PUPR Kabupaten Dairi.

Namun saat ini Kontraktor Kabupaten Dairi diajak menjadi penonton yang setia dan Budiman dikampung halamannya, dengan kata akhir bahwa jasa atau untung yang seharusnya milik warga Kabupaten Dairi menjadi milik warga dari luar Kabupaten Dairi, ini juga dikategorikan pemborosan.

( Delon Sinaga )