BUPATI LAMTENG BILANG TIDAK ADA JUAL BELI JABATAN, TAPI MASYARAKAT MERAGUKAN. “NAH LU !”

BUPATI LAMTENG BILANG TIDAK ADA JUAL BELI JABATAN, TAPI MASYARAKAT MERAGUKAN. “NAH LU !”

KoranJOkowi.com, Kab. Lamteng : Antara optimis dan pesimis terkait rotasi jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lampung tengah pada Oktober 2021 beredar di tengah masyarakat, wajar saja. Sebagaimana yang diterima laporannya kepada KoranJokowi.com , intinya warga berharap ada peninjauan ulang terhadap penempatan yang terkesan ada transaksional kendati pada saat bupati Musa Ahmad pada kesempatan pelantikan mengatakan tidak ada jual beli jabatan.

Sebuah sumber dilingkungan Pemda, menyebutkan pada pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II ,III dan IV ada indikasi campur tangan yang dilakukan oleh oknum yang ada Di DPRD .Akibat dari semua itu menimbulkan keraguan akan integritas pejabat tersebut,karena berdasarkan catatan sejumlah masyarakat dimana asal pejabat tersebut melaksanakan tugas sebelum mereka menempati posisi yang barunya . Diantara pejabat yang sekarang menjabat diposisi yang sama seperti ada beberapa nama di eselon III , mereka ada yang mempunyai catatan hitam dan tidak memilik prestasi tapi aneh oleh Bapejakat mereka tetap di tempatkan diposisi yang sama namun beda wilayah saja.

Sumber yang tidak mau disebut namanya mengatakan,seharusnya oknum tersebut tidak ditempatkan ditempat yang sama,karena ada kehawatiran prilaku yang tidak pantas terjadi lagi diwilayah yang baru dimana oknum tersebut ditempatkan . “Kami minta Bupati yang mempunyai otoritas dan hak preogratif  mengaji ulang karena penunjukan pejabat pejabat baru ini sarat kepentingan politik.” ujar sumber tersebut.

Masih kata sumber ,ada beberapa camat yang menurut masyarakat mempunyai prilaku yang agak menyimpang dan sering menyalah gunakan jabatan hanya untuk kepentingan pribadi dan kurang berpihak kemasyarakat.Seharusnya orang seperti itu tidak layak di beri jabatan,kalau Bupati tidak jeli atau salah memilih pembantunya pasti akan merusak citra dan program sang bupati itu sendiri.

Saat di tanya identitas siapa saja yang dianggap tidak layak, sumber tersebut tidak bersedia menyebut nama sang pejabat tersebut,dia mengatakan biar waktu yang menjawab pungkas nya.

(Farizal/Foto.ist)