Kabar Dairi Sumut - (25 ), "SALAHNYA DIMANA JIKA RELAWAN JOKOWI MEMPERTANYAKAN KINERJA CAMAT /KADES DI KAB. DAIRI ?"

Kabar Dairi Sumut – (25 ), “SALAHNYA DIMANA JIKA RELAWAN JOKOWI MEMPERTANYAKAN KINERJA CAMAT /KADES DI KAB. DAIRI ?”

KoranJokowi.com. Kab. Dairi : Miris, masyarakat semakin meragukan dan mempertanyakan kebijakan beberapa Camat di Kabupaten Dairi terkait pembinaan dan pengawasan kinerja Pemerintahan Desa dalam hal tanggung jawab masing masing Kepala Desa sebagai Pejabat dan Penanggung jawab Anggaran Dana Desa.

Hal ini terbukti dengan kesewenang wenangan Kepala Desa dengan mengabaikan peraturan peraturan yang sah yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri), dan Peraturan Bupati Dairi Tentang Desa.

Seperti tulisan KoranJokowi edisi sebelumnya dimana dari hasil penelusuran dan pengamatan KoranJokowi.com selama dua tahun terakhir, sebahagian besar para Kepala Desa di Kabupaten Dairi dalam memimpin dan menjalankan tugasnya, bekerja dan membuat kebijakan seenaknya sendiri. Sehingga laporan dan pertanggunggung jawaban pengelolaan anggaran dana desa banyak manipulasi data yang merugikan masyarakat dan adanya potensi kerugian uang negara.

Pada faktanya, pejabat terkait Pemerintahan Desa di Kabupaten Dairi antara lain , Pemerintahan Kecamatan, Dinas Pemerintahan Desa (Dispemdes) dan Inspektorat Kabupaten Dairi lebih melindungi Oknum Kepala Desa dibanding hasil kinerja dan fakta fakta dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu bukti keberpihakan bebarapa Camat kepada oknum Kepala Desa di tunjukan Camat Gunung Sitember Jonatan Ginting, dimana Jonatan Ginting lebih memihak Kepala Desa Gundaling Elis Situmorang.

Oknum BPD ,Perangkat Desa dan sekelompok masyarakat mengeluhkan kebijakan Kepala Desa Gundaling baik dalam pengelolaan Pemerintahan Desa dan pengalokasian anggaran untuk fisik asal asalan yang merugikan masyarakat perorangan maupun kelompok masyarakat sebagai pemanfaat anggaran.

Jonatan Ginting ketika dicecar berbagai pertanyaan dari KoranJokowi.com terkait kinerja Pemerintahan Desa Gundaling malah balik bertanya, kenapa KoranJokowi.com terus menyoroti Pemerintahan Desa Gundaling. ” Kenapa bapak terus menyoroti Desa Gundaling, ada apa?!”. tanya Jonatan Ginting.

Demikian halnya dengan Camat Sumbul – Ramson Simamora ketika dikonfirmasi KoranJokowi.com kepada Camat Sumbul dimana Kantor Desa Pegagan Julu VII pada hari dan jam kerja sekitar pukul 14: 29 Wib sudah tutup dan pintu Kantor Desa digembok. Bahkan , Camat Sumbul memilih tidak menjawab atau mengabaikan pertanyaan KoranJokowi.com.

Demikian halnya dengan Camat Kecamatan Siempat Nempu Hilir – Swanto Sitakar, dimana sesuai kondisi masa pandemi Covid – 19 berdasarkan informasi dari berbagai sumber bahwa dana penanganan dan pencegahan penyebaran Covid – 19 diduga banyak laporan yang dimanipulasi dan pemahalan harga barang, KoranJolowi.com mencoba konfirmasi ke Pemerintahan Desa di Kecamatan Siempat Nempu Hilir dan Swanto Sitakar mengatakan bahwa jawaban tertulis sudah dikumpulkan melalui Camat. ” Jawaban para kepala desa sudah ada sama saya” kata Swanto Sitakar.

Namun faktanya hingga berita ini ditulis dan ditayangkan, jawaban para Kepala Desa di Kecamatan Siempat Nempu Hilir terkait realisaasi penggunaan anggaran dana desa khususnya pengalokasian anggaran untuk pencegahan penyebaran Covid – 19 yang sudah ada ditangan Camat Swanto Sitakar sesuai dengan pengakuannya belum jelas alias nihil. ‘Bah…

Hal ini dipertegas oleh warga initial ‘WS’, “Coba abang check saja, umumnya para Kepala Desa yang memasuki masa akhir jabatan itu mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa pada Pilkades serentak bulan November ini,kalau pun beberapa kepala desa belum menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masa Akhir Jabatan kepada BPD sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 dan Perbup Dairi Nomor 47 Tahun 2020″

Masih kata ‘WS’ para Kepala Desa yang belum menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tiga bulan sebelum masa akhir jabatan itu adalah Desa Pegagan Julu VII dan Desa Pegagan Julu IX Kecamatan Sumbul, Desa Lau Bagot dan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga dan Desa Gundaling Kecamatan Gunung Sitember. Abang check saja langsung”

Atas semua hal ini, wajar jika KoranJokowi.com. meyimpulkankan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan juga audit terkait penggunaan dana desa di Kabupaten Dairi asal asalan dan terkesan ada konsfirasi antara Kepala Desa dan Okn pejabat terkait Pemerintahan Desa.

Sehingga harapan Pemerintah Pusat.” Membangun dari Pingggiran” sia sia yang ada di Kabupaten Dairi bagi sebahagian Pemerintahan Desa justru membangun oknum dan kelompok dengan Dana Desa.

Atas semua hal ini pula, kami,Relawan Jokowi, khususnya KoranJokowi.com pastinya tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal program program Presiden Jokowi agar tepat sasaran, khususnya tentang penggunaan dan pertanggung-jawaban DANA DESA di Kab. Dairi.

Terima-kasih atas peran serta para narasumber khususnya para warga kepada kami, Relawan Jokowi Kab. Dairi.

(DelonS-Team)