Kabar Dairi Sumut – (24), Relawan Jokowi Kab. Dairi Prihatin Banyak Dana Desa Yang Salah Guna !

KoranJokowi.com, Kab. Dairi : Membangun Indonesia dari pinggiran dan daerah terdepan sebagai wujud nyata keseriusan dan komitmen Presiden Republik Indonesia – Ir.Joko Widodo membangun Indonesia wujudkan keadilan sosial dan berkeadilan merata bagi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan merencanakan, mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Tak tanggunggung tanggung Pemerintah Pusat pun mengalokasikan dan mengucurkan dana desa berkesinambungan untuk keberlangsungan program program dan pelaksanaan pembangunan didesa yang selama pemerintahan sebelumnya terabaikan. Lebih dari Rp.200 trilyun Dana Desa sejak tahun 2015 disebarkan ke seluruh Desa di tanah air ini.

Relawan Jokowi Kab. Dairi yang juga KoranJokowi.com pastinya bersyukur arena perjuangan sejak Pilpres 2014 telah tergantikan lelahnya

Namun di Kabupaten Dairi harapan itu untuk masyarakat Kabupaten Dairi secara umum menyayangkan, pesimis program membangun dari desa hanya untuk kelompok dan oknum tertentu. Hal ini adalah fakta dan terbukti, dimana menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak sebanyak 106 Desa di 15 Kecermatan di Kabupaten Dairi, terkuak sudah kebobrokan dan pelanggaran yang dilakukan oknum oknum kepala desa selama ini.

KoranJokowi.com sangat menyayangkan instansi dan pejabat yang terkait dengan aturan tentang desa dan terkait dana desa, dimana regulasi yang ada hanya mantap diatas kertas. “Jangankan abang sebagai jurnalis. Kami, pun sebagai warga biasa memastikan bahwa sebagian besar Kepala Desa, Camat, Dispemdes maupun Inspektorat belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mana mestinya pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan sesuai regulasi yang dan saling lempar tanggung jawab” demikian seorang warga Sidikalang initial “RH” kepada kami.

Ditambahkan RH, bahkan beberapa Badan Perwakilan Desa (BPD) yang menjalankan tugasnya dan menegakkan aturan antara lain, BPD Desa Pegagan Julu VII Dan Pegagan Julu IX Kecamatan Sumbul, BPD Kau Sirene dan BPD Desa Kau Bagot Kecamatan Tigalingga, Desa Gundaling Kecamatan Gunung Sitember pun mempertanyakan kewajiban dan tanggung jawab melalui Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa pada akhir tahun anggaran dan masa akhir jabatan sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 47 Tahun 2020 tidak dipatuhi namun masing masing Kepala Desa kembali ikut mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa pada Pilkades serentak November Tahun 2021.

KoranJokowi.com merasa keprihatinan yang mendalam atas hal ini sebagaimana yang disampaikan RH , sehingga wajar pula jika warga mempertanyakan tugas , profesionalisme juga tanggung jawab para pejabat seperti Camat, Dinas Pemerintahan Desa dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dairi yang kesemuanya selalu saling ‘lempar lempar tanggung jawab atau buang badan kalau pun tahu banyak Pilkades mendatang sarat pelanggaran aturan.

KoranJokowi.com menyimpulkan bahwa peraturan yang ada hanya ecek Ecek dan formalitas karena faktanya Permendes Nomor 6 Tahun 2014 , Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, Perbup Dairi Nomor 9 Tahun 2015 dan Perbup Dairi Nomor 47 Tahun 2020 tidak dilaksanakan oleh sebagian Pemerintahan Desa di Kabupaten Dairi.

“Betul itu bang, ini bertolak belakang dengan tujuan dan harapan Pemerintah Pusat mengucurkan dana atau anggaran dana desa, dimana seharusnya untuk kepentingan juga dinikmati masyarakat desa, ini terbalik, dana desa hanya untuk kepentingan dan memperkaya oknum dan kelompok tertentu saja”, tutup RH

Saya manggut manggut memahami sebagaimana tulisan sebelumnya bahwa banyak dana desa hanya untuk BANCAKAN POLITIK . ‘Tipu tipu saja. DAN KAMI RELAWAN JOKOWI KAB. DAIRI AKAN TERUS MENGAWAL PROGRAM KERJA PRESIDEN JOKOWI HINGGA AKHIR JABATAN BELIAU.

(Delon Sinaga).