Kabar Kalimantan – (21): YTH.PAK PRESIDEN, YTH PAK MOELDOKO, YTH MENTERI DESA, YTH KAPOLRI/BARESKRIM. “BAGAIMANA BISA BLT DANA DESA DI DESA SUMBER SARI KAB. SINTANG KALBAR DIKURANGI UNTUK MATERIAL WC !?”
KoranJokowi.com, Bandung : Saya merasa terus harus mendukung upaya saudara saudara , khususnya ke-44 warga Desa Sumber sari. Kec. Ketungau tengah. Kab.Sintang,Kal-Bar yang merasa ‘di-dzolimi’ oleh oknum perangkat desa karena hak mereka menerima BLT DD Rp.3,6 juta menjadi Rp. 1,6 juta dengan berbagai alasan termasuk karena uang potongan itu dipergunakan oknum perangkat desa untuk pembangunan WC dan tanpa seijin warga.
Presiden Jokowi pasti ‘marah’ jika ada hal hal serupa ini, sebagaimana yang beliau katakan saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan penanganan ekonomi desa di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (8/20) lalu.
“Dalam jangka pendek, semua program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), bansos tunai, BLT (Bantuan Langsung Tunai) desa, betul-betul harus dipastikan tepat sasaran dan berjalan efektif,”
Masih kata beliau, pandemi Covid 19 bukan hanya menghantam seluruh masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan, dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga, menjadi buffer. “Maka saya minta agar bantuan sosial yang selama ini digaungkan pemerintah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di pedesaan yang terdampak Covid-19. … ini betul-betul harus dikawal, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari juga, maupun yang berasal dari keluarga tidak mampu di desa”
Berikut adalah bagian dari dukungan kami, Relawan Jokowi, KoranJokowi.com kepada ke-44 KK yang telah memberikan pernyataan atas hal ini agar kami ‘meneruskan’ masalah ini hingga Istana Presiden.
Bahkan kami harus merasa penting ‘bersinerji dengan tim IT Prov. Jawa Barat II dibawah Kord. StafSus Jabar II – Michael Hutasoit untuk menyebarkan hal ini kebanyak pihak, agar ada atensi kongkrit, sebagaimana tanggung-jawab kami selaku bagian terkecil dari ‘Sosial kontrol.
Karena kami yakin Presiden Jokowi pasti akan ‘marah’ jika tahu soal ini , bagaimana bisa oknum aparat desa ‘memaksakan kehendak’ tanpa memahami penolakan mereka yang berhak atas BLT DD itu. Apalagi untuk ‘keadilan’ warga lain dengan mengalihkan BLT DD mereka untuk pembangunan/peralatan WC !?
Kita lihat saja apakah oknum desa itu masih akan sombong ?
Untuk detil masalah ini silahkan buka link berita kami sebelumnya diakhir tulisan ini…
(Red-01/Ajan-Foto.ist)
Klik diantara waktu 1.20 dan 6.41
Lainnya,
2 Trackbacks / Pingbacks