Kabar Jabar 2 (20). " PAK PRESIDEN, JIKA MERUGIKAN WARGA TUTUP SAJA BENDUNGAN CIPANAS SUMEDANG ITU !"

Kabar Jabar 2 (20).

” PAK PRESIDEN, JIKA MERUGIKAN WARGA TUTUP SAJA BENDUNGAN CIPANAS SUMEDANG ITU !”

Koranjokowi.com, Jabar 2:
Pagi ini saya ditelpon Pimp.Umum/Redaksi Koranjokowi.com – Arief P. Suwendi mengenai ‘isue tidak sedap’ atas proyek Bendungan Cipanas Sumedang Jawa barat, “Siap, siang ini saya akan sampaikan laporannya”, jawab saya terbata – bata, karena saya selaku StafRed Koranjokowi.com wilayah kerjanya di Kota/Kab. Bogor memang tidak paham soal ini.

Masih kata pimpinan, beredar isue ada sekitar 1800 atas nama lahan dari 400 hektar lahan warga dari empat desa diantaranya Desa Karanglayung, Desa Cibubuan, Desa Ungkal, Desa Conggeang Kulon di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang yang belum dibayar dampak pembangunan Bendungan Cipanas. ‘Dugh.…., setelah seluler ditutup saya pun mencari tahu kebeberapa teman dan jaringan akan hal ini.

Sekitar badha adzan dhur saya pun memberikan laporan sbb:

1.Ini memang program Kementerian PUPR yang punya target selesai pembangunannya akhir tahun 2022, nyatanya jauh dari harapan dan terkesan mengabaikan rasa keadilan masyarakat sekitar yang terdampak akibat pekerjaan tersebut.

2.Ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun sejak 2017 dengan daya tampung 250,81 juta meter persegi tersebut, setidaknya ada sekitar 400 hektar lahan pertanian warga dari 4 (empat) Desa yang hingga kini proses pembayaran ganti ruginya terkatung-katung dan tidak terekspos.

3.Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung Kementerian PUPR – Ismail Widadi mengakui jika saat ini progres konstruksinya sudah 90 persen dan hampir selesai.

4.Namun warga merasa jika proses perencanaannya tidak memperhatikan lahan pertanian warga, AMDAL, dan proses pembayaran ganti rugi lahan pertanian warga.

5.Ojo (62 thn) warga sekitar yang mempunyai lahan seluas 2 hektar mengakui jika hampir setahun ini lahanya tidak lagi produktif dikarenakan kekawatirannya Bendungan Cipanas segera akan dioperasikan. “Sudah sekitar 1 tahun saya tidak bertani pak. Saat ini saya sedang mencari lahan baru yang bisa disewakan atau dibeli untuk bertani. Saya berharap pembayaran ganti rugi segera terlaksana, sehingga saya tau harus melakukan apa,” jelas Ojo kepada Koranjokowi.com, Selasa (6/9/2022), di saung pertaniannya.

6.H. Dio (66 tahun) warga sekitar pun menambahkan, proses pembangunan Bendungan Cipanas patut diduga banyak kejanggalan. Mulai dari pembebasan lahan material bendungan, hingga proses pembayaran ganti rugi lahan pertanian warga yang hingga kini belum ada kejelasan. “Ratusan warga yang masih kerabat saya meminta menyelesaikan proses tersebut. Setelah saya tindaklanjuti, semua pihak seolah diam dan menutup informasi. Tak hanya belum di bayar, ribuan warga yang mengantungkan hidupanya dari bertani, harus siap banting setir berfikir keras mencari pekerjaan atau lahan lain guna menyambung hidup sesuai keahliannya. Apa pemerintah memperhatikan sejauh itu sebelum bendungan itu dilaksanakan,” tegas Dio.

7.Kades Karanglayung, Kec. Conggeang, Kabupaten Sumedang – Bambang Imam Makhron pun mengamini kasus ini, bahkan sejak lama pihaknya sudah mengumpulkan data-data dan dokumen terkait pembayaran lahan warganya, sejak tahun 2020 lalu kepada pihak BPN sebanyak sekitar 901 atas nama bidang lahan, dari sekitar 150 hektar. Dan memang belum ada pembayaran apapun terkait ganti rugi lahan warga.

Usai melaporkan ini, pimpinan pun menelepon kembali. “Kang Wawan, ini harus dilaporkan langsung ke Presiden jangan dibiarkan, apalagi anggaran proyek sebesar Rp1,92 triliun ini bersumber dari APBN, berarti ada uang kita juga disitu”, kata pimpinan.

‘Dugh, saya makin bingung.

(Wan/Foto.ist)