Melawan Lupa (105), " Mahfud MD, Peran Pers & Emak2 Di Kasus Sambo, Komisi III/DPRRI ?"

Melawan Lupa (105),

” Mahfud MD, Peran Pers & Emak2 Di Kasus Sambo, Komisi III/DPRRI ?”

Koranjokowi.com, Opini:

Saya kerap mengikuti narasi & tulisan tulisan ‘unik’ seorang Relawan Jokowi, sebut saja namanya Erizeli, salah satunya sebagaimana dibawah ini, yang pastinya ada sedikit ‘editing’ disana – sini, eheheh. ‘check it dot.

Tidak perlu sekolah tinggi untuk tahu bahwa masalah Irjen Ferdi Sambo (FS) ini tidak sederhana. Mengapa ? Mahfud MD (MMD) itu menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Dia orang kepercayaan Jokowi. Tapi perhatikanlah. Sebagai Menko Polhukam, dia tidak leluasa menggunakan instrument kekuasannya terhadap Polri. Dia terpaksa gunakan kekuatan Media massa untuk memaksa Polri mau terbuka. Mudah? engga juga. Bahkan Presiden RI yang dipilih langsung oleh rakyat, butuh empat kali ngomong baru didengar dan dilaksanakan. Itupun setelah semua rakyat bersuara keras lewat media massa. Saya rasa hanya Jokowi Presiden di dunia ini yang diperlakukan begitu oleh aparatnya.

Anda perhatikan. Mengapa di DPR pak Mahfud tidak bicara banyak. Hanya bicara apa yang sudah dia sampaikan kepada Media massa. Itupun tidak sulit untuk mengetahui alasanya. Apa pasal? Karena dalam konteks kasus ini, MMD tidak begitu percaya kepada Anggota DPR. Kalau DPR minta agar pak MMD membuka apa saja yang belum disampaikan kepada media massa. Itu bisa saja jebakan pasal kebohongan publik. Jelas saja MMD tidak mau. Karena informasi yang dia terima itu sebagian besar informasi intelijent, yang tidak mungkin bisa divalidasi.

Apa yang dilakukan oleh MMD, itu disebut dengan Politik Hukum. Dia mengkontruksi hukum melalaui teater panggung politik. Itu cara terindah dalam sistem demokrasi untuk melakukan perubahan terhadap sistem yang sudah terlanjur brengsek. Kekuasaan dibenturkan dengan kekuatan ke empat yaitu media massa. Dari proses ini dia bisa mendorong terjadinya perubahan dan menjebol lingkaran konpirasi atas obstruction of justice yang melibatkan 97 perwira polisi. Itu engga mudah loh.

” Anda bayahgkan. Seorang Mahfud yang jelas Menko Polhukam masih menggunakan Politik Hukum untuk mendapatkan kebenaran sebagaimana perintah Presiden. Nah apalagi seorang Komaruddin Simanjuntak. Dia hanya lawyer keluarga Josua. Dia tahu yang dia hadapi tidak sederhana. Lawannya berat. Engga percaya? Seorang FS yang sudah mengaku membunuh, masih berani banding atas pemecatan tidak hormatnya. Apa artinya ? Bahwa di belakang dia ada kekuatan besar dan dia mungkin sangat yakin kekuasaan itu lebih besar dari kekuasaan Presiden RI.” Kata teman.

” Mengapa Komaruddin bicara melebar kemana mana.Soal Taspen lah. Soal dana Pemilu lah. Soal Judi dan lainnya. Mengapa ? tanya saya

“ Itu dia bicara tentang contoh kasus yang pernah dia hadapi dan informasi yang bisa dia pertanggung jawabkan kebenarannya. Narasi itu hanya ingin meyakinkan kepada publik bahwa tidak mudah mendapatkan kebenaran di republik ini. Apalagi keadilan. Kemanapun melapor, akan tabrak tembok tebal. Dan lagi dia tidak bicara kalau tidak ditanya wartawan. Ya itu dia sampaikan sekedar memperkuat argumen bahwa hukum itu sedang dipermainkan.” Kata teman.

Tampa dukungan rakyat luas lewat media massa, tidak mungkin perintah Jokowi bisa dilaksanakan dengan baik. Bisa saja keputusan pengadilan justru meringankan FS dan lainnya. Dan ini akan jadi bad legacy bagi Jokowi. Akan sulit mendapatkan simpati rakyat bila Jokowi mengendorse calon Presiden. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam kasus FS dan POLRI sebenarnya Jokowi sedang melakukan perang mental. Benar benar perang mental. Tembakannya kemana mana. Dan sekarang semua elite politik deaduck. Tiarap. Berusaha cari selamat. Maka saat itulah jalan Jokowi melakukan perubahan politik. Setidaknya dia bisa jadi kingmaker secara tidak langsung dan rakyat mendukungnya.

…. Rakyat, media / pers juga termasuk sosial media melalui HP android ‘nya emak emak rempong’ pun punya jasa besar dalam hal ini, saling menguatkan , saling bantah dan saling membenarkan bahkan lebih seru dari rapat komisi 3/DPRRI. Kasus Sambo menjadi milik rakyat Indonesia, hingga warung warung kopi desa terpencil. Maka jika penegakan hukumnya kemudian ‘plintat – plintut’ nisaya Allah akan murka dan tiada yang kuasa menghalanginya…..

(Red-01/Foto.ist)