Predator Politik Itu Bernama Nasdem

Predator Politik Itu Bernama Nasdem

Koranjokowi.com, Bandung :

Yth Pimp.Umum/Redaksi Koranjokowi.com,

Artikel ini ditulis oleh relawan senior bernama  Mahesa Wirang, yang hampir satu bulan ini viral di somed, jika berkenan saya kopaskan tulisan ini agar bermanfaat bagi kita semua, terima-kasih.

Ada yang jarang diketahui publik dan banyak pengamat politik soal kegelisahan Partai-Partai Koalisi Pendukung Jokowi terhadap tingkah laku Partai Nasdem selama melakukan koalisi yaitu Nasdem menjadi pemangsa brutal kader penting partai-partai koalisi dengan melakukan politik tekanan dan ancaman serta melakukan iming-iming dana. Segala cara dilakukan Nasdem untuk menggembosi rekan-rekan koalisinya tanpa etika dan menghalalkan segala cara. Selain politik penggembosan Nasdem memanfaatkan perlindungan hukum dari kelakuannya merampok anggaran negara.

Nasdem sebagai sebuah Partai Politik sama sekali tidak dibesarkan oleh ideologi. Ia hanya selubung politik kepentingan bisnis Surya Paloh dalam mengakumulasi kekayaan, memperluas jaringan bisnis dan melakukan politik transaksional yang ujung-ujungnya perampasan anggaran negara yang kemudian hasilnya disalurkan ke konglomerasi Surya Paloh. Nasdem sendiri adalah ‘anak kandung’ demokrasi liberal, tapi tingkahnya tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang fair, justru Nasdem melakukan brutalitas dalam melakukan kecurangan-kecurangan dengan memanfaatkan siapa yang berkuasa. Nasdem selalu lihai memanfaatkan celah dalam kebekuan politik, lalu tampil seolah-olah dialah ‘Ice Breaker’ yang merasa berhak atas kekuasaan lalu memanfaatkan celah itu untuk membajak, melakukan politik tekanan dan iming-iming.

Partai-partai dalam koalisi Jokowi yang paling dirugikan atas kelakuan predator Nasdem adalah Golkar dan PAN. Golkar yang di tahun 2014 meraih suara 14,75% turun menjadi 12,31% , penurunan ini diakibatkan opsus politik Nasdem dalam menggembosi Golkar yang merebut basis wilayah Golkar dengan ancaman akan diseret kasus oleh kejaksaan dan juga pembajakan dengan iming-iming dana kampanye setelah pendekatana berhasil kader Golkar direkrut Nasdem. Sementara PAN banyak dirugikan atas pembajakan kader PAN yang memimpin daerah kemudian dibajak ke Partai Nasdem dengan cara-cara mempermainkan lembaga kejaksaan yang saat itu dipimpin Jaksa Agung Prasetya dari Nasdem. Pembantaian suara terhadap Golkar oleh Nasdem dilakukan dengan sistematis dan massif dimana Golkar dan PAN adalah korban terbesarnya permainan Surya Paloh.

Kejadian di dalam koalisi Jokowi adalah contohnya. Bagaimana Nasdem menjadi predator bagi Partai-Partai lain sekoalisi.

Langkah pertama Nasdem setelah kemenangan Jokowi tahun 2014 adalah merebut institusi kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaannya, di masa awal pemerintahan Jokowi, Nasdem menjadikan gedung bundar Kejaksaan sebagai Pusat Opsus Politiknya dalam menggembosi partai incaran.

Jaksa Agung Prasetyo yang merupakan kader Nasdem dan anggota DPR dari fraksi Nasdem diloloskan Surya Paloh memimpin lembaga Kejaksaan. Disinilah permainan dimulai tim Jaksa Agung Prasetyo bermain politik dengan mengincar para tokoh politik partai incaran dan diancam akan diperkarakan kasusnya, sementara di pihak lain Nasdem mengiming-imingi kader partai lain yang diincar dengan bantuan logistik dan pendanaan untuk kampanye-nya. Banyak dari tokoh politik yang terancam taktik seperti ini. Pernah ada satu momen jelang Pilkada, seluruh jaksa-jaksa di Indonesia dikumpulkan di satu tempat, dan diperintahkan Jaksa Agung para jaksa tersebut untuk turun ke daerah-daerah melakukan inventarisir atas permasalahan tokoh-tokoh politik, dan menekan dengan pilihan ke penjara atau bergabung dengan Nasdem. Bahkan banyak kasus yang dituduhkan seperti dibuat-buat. Inilah yang menimbulkan kemarahan besar Partai Politik lainnya terhadap Nasdem.

Di level kementerian Nasdem juga banyak melakukan tindakan fraud, kasus yang paling terkenal adalah manipulasi impor gula yang dilakukan Menteri Perdagangan asal Nasdem, kelakuan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ini untuk membiayai kampanye kader-kader caleg Nasdem yang dinilai potensial dalam perebutan wilayah pada Pemilu 2019. Dalam tindakan manipulasi impor pangan seperti gula dan bawang putih Nasdem bekerja sama dengan grup Tomy Winata.

Enggar melakukan manipulasi dengan mempermainkan peraturan Menteri Perdagangan agar bisa mendapatkan konsesi impor yang dijalankan PT Angel Products dibawah Tomy Winata, fee dari impor inilah yang masuk ke dalam kantung Nasdem dan digunakan untuk membiayai kampanye caleg.

Kasus ini sebenarnya sudah menjadi temuan KPK namun berkat intel-intel Nasdem mereka mempengaruhi agar KPK menghentikan penyidikan. Bisa diusut bagaimana ‘orang-orang’ Nasdem menghentikan kasus ini kepada jaringan gelap di KPK di masa Novel Baswedan.

Kementerian KLH yang dipimpin Siti Nurbaya kader dari Nasdem juga sangat bermasalah dalam banyak kasus manipulasi ijin hak guna usaha (HGU) pengelolaan hutan termasuk untuk bisnis kelapa sawit. Kasus terbaru adalah kasus Surya Darma dari Palma Grup. Sebenarnya kasus Surya Darma (SD) ini sudah ada sejak lama, tapi ada yang baru terjadi di masa KLH dipimpin orang Nasdem Siti Nurbaya Bakar yaitu : Kasus revisi alih fungsi hutan Riau yang merugikan negara Rp. 78 Trilyun dengan melakukan suap yang melibatkan pejabat KLH.

Kasus usaha penguasaan lahan hutan di Papua Barat juga dilakukan pihak Menteri Siti Nurbaya untuk kepentingan konglomerasi Surya Paloh. Pengalihan HGU Hutan di Papua barat juga perlu diselidiki dan banyak kemungkinan hasilnya mengalir ke Nasdem seperti kasus manipulasi impor gula dan bawang di Kementerian Perdagangan yang hasil manipulasinya mengalir ke Nasdem untuk kepentingan kampanye caleg dan pembiayaan Partai serta memperbesar konglomerasi Surya Paloh.

Kasus yang besar juga terjadi Kominfo, lembaga kementerian yang dipimpin Sekjen Nasdem, Johnny G Plate. Kasus ini bila bocor ke publik bisa menjadi tsunami bagi Nasdem karena kasus ini amat besar dan melibatkan tokoh penting Nasdem. Saat ini kasus sudah naik ke kejaksaan karena pihak kejaksaan menemukan unsur pidana korupsi di dalam kasus pengadaan satelit di daerah pinggiran. Kasus ini juga yang membuat Nasdem panik dan melakukan gertakan ke Presiden Jokowi dengan menaikkan Anies Baswedan sebagai bentuk negosiasi politik untuk meredam kasus korupsi di Badan Aksebilitas dan Komunikasi dan Informatika (Bakti) Kominfo. Dan manipulasi proyek ini dirancang oleh Menkominfo Jhonny G Plate dengan Dirut Kominfo, Anang Latief.

See the source image

Setelah Jhonny G Plate mendapatkan posisi Menteri Kominfo, maka laporlah Dirut Bakti Kominfo ke Menteri Jhonny G.Plate tentang potensi proyek Bakti. Setelah mengetahui potensi proyek yang besar maka Menkominfo meminta diadakan gabungan perusahaan diarahkan jadi konsorsium yang diberi nama Nusantara Jaya. Konsorsium Nusantara Jaya yang terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera. Jhonny G Plate dan Anang Latief melakukan rekayasa agar proyek Bakti jatuh ke tangan perusahaan ini saja yang diajukan sebagai konsorsium.

Kemudian Bakti Kominfo mendapatkan proyek dari anggaran negara dalam jumlah trilyunan namun dalam pelaksanaan penentuan tender dilakukan secara ekslusif dan tidak terbuka dengan tujuan agar Konsorsium Nusantara Jaya yang mendapatkan penugasan atas proyek itu. Proyek tersebut adalah pengadaan satelit satria senilai Rp 7,68 triliun, dan proyek satelit cadangan HBS dengan nilai Rp 5,2 triliun.

Walaupun proyek bernilai trilyunan namun dieksekusi secara eksklusif dan tidak transparan dalam penugasan kepada pihak Nusantara Jaya. Dalam proses tender publik tidak bisa melihat jalannya progres tender dan tiba-tiba pihak Bakti Kominfo mengumumkan pemenang tendernya. Saking tertutupnya proses lelang, dalam rencana umum pengadaan Bakti Kominfo yang dipublikasikan hanya proyek di tahun 2022, hanya 15 paket pengadaan. Padahal Bakti Kominfo menjalankan banyak proyek di tahun 2022. Adapun informasi proyek di tahun lainnya benar-benar kosong. Ini juga sesuai arahan dari Jhonny G.Plate dalam mengatur penyelenggaraan proyek.

See the source image

Adanya kejanggalan dalam proses tender satelit “Satria” adalah dalam lelang para pemenang tender menawarkan perangkat dengan merek yang sama. Padahal, di luar merek itu, ada merek lain yang memiliki spesifikasi yang sama, dan dalam dokumen sangat jelas tidak tidak tertera merk. Kemudian waktu klarifikasi yang ditetapkan Bakti Kominfo juga aneh karena dilakukan setelah diumumkan Konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemenang.

Tidak hanya satelit satria, proyek satelit cadangan HBS juga diduga dibumbui permainan. Hal ini dilakukan Jhonny G. Plate dan Anang Latief dimana kemenangan tender didapatkan pada konsorsium Nusantara Jaya.

Dalam proses lelang Bakti Kominfo hanya meloloskan Kemitraan Nusantara Jaya pada tahapan prakualifikasi. Kejanggalan lainnya terlihat dari nilai proyek, berdasarkan Rencana Umum Pengadaan 2022, Bakti Kominfo menetapkan pagu Rp3.975.687.100.000. Sementara dalam perjalanannya anggaran proyek satelit HBS mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp 1,3 triliun, menjadi Rp 5,2 triliun.

Kasus ini sudah dibaca oleh pihak kejaksaan dan sekarang sedang naik ke tahap penyidikan. Tapi secara politik Nasdem melakukan strategi “Menggebuk Jokowi, merangkul Anies” agar jika korupsi ini bocor ke publik maka Nasdem dapat perlindungan dari publik terutama dari para pendukung Anies.

See the source image

Dalam media-nya juga Surya Paloh menggunakan senjata untuk menekan. Bila dalam hitung-hitungan bisnis mestinya stasiun Metro TV seharusnya sudah ditutup karena bangkrut tapi Surya Paloh menggunakan media TV-nya untuk bermain politik dan menjadi alat tekan. Kasus Menara BCA dan Apartemen Kempinsky adalah contoh kasus bagaimana Media Metro TV memainkan berita penggelapan lahan fasilitas umum yang merugikan negara Rp.1,2 trilyun untuk mendapatkan cuan. Setelah berhari-hari mempersoalkan kasus ini kemudian ada deal antara pihak yang bermasalah dengan pejabat Metro TV, maka kasus ini tidak disiarkan kembali.

Hasil dari permainan-permainan Nasdem dalam merampas anggaran negara itu adalah pendirian Nasdem Tower yang megah tapi perlu diingat gedung Nasdem Tower yang mewah itu tidak dibangun atas nama Partai Politik Nasdem tapi dibangun atas nama PT Indocater yang perusahaan milik Surya Paloh. Ini membuktikan Surya Paloh menjalankan politik hanya untuk kelancaran bisnisnya bukan ideologi tapi murni akumulasi untuk korporasi.

Apa yang dilakukan Surya Paloh ini bukti bahwa oligarki tidak hanya dimainkan oleh pengusaha, tapi langsung ke tokoh politik. Surya Paloh adalah gambaran orang yang cerdik membaca keadaan bahwa politik bisa diperlakukan seperti hal-nya bisnis biasa tapi bonanza keuntungannya didapat dari manipulasi regulasi yang melancarkan proyek-proyek menyimpang yang ujung-ujungnya merampok anggaran negara.

See the source image

Selain merampok anggaran negara, Nasdem menjalankan operasi politiknya dengan brutal yang penting tercapai kekuasaan dari satu wilayah ke wilayah lain. Nasdem banyak melakukan praktek nepotisme dengan melakukan suap anak isteri pejabat dan menjadikan kerabat politisi incaran sebagai pejabat politik lalu merekrut mereka ke dalam Nasdem.

Yang pintar dalam membaca polah politik Surya Paloh adalah orang Aceh, terbukti Nasdem kalah total di Aceh padahal Surya Paloh adalah asli Aceh, apakah karena orang Aceh sudah banyak tahu kelakuan Surya Paloh?

Di internalnya sendiri Surya Paloh sangat licik menyingkirkan orang yang tak disenanginya. Tercatat mantan Menteri Tata Ruang – Ferry Mursidan Baldan yang membangkang Surya Paloh dikriminalisasi lewat isteri Ferry dalam kasus tuduhan penggelapan laporan saham pengalihan pemilik Batubara Lahat. Begitu juga dengan Rio Capella hanya gara-gara uang 50 juta rupiah, Surya Paloh menyingkirkan Rio. Hal itu dilakukan agar Rio Capella tidak lagi menjadi pengganggu komunikasi antara dirinya dengan Jokowi karena kedekatan Rio dengan Jokowi mengundang rasa iri Surya Paloh.

See the source image

Permainan politik Surya Paloh yang menggunakan Nasdem ini sangat bahaya bagi perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia utamanya bagi rakyat yang ingin demokrasi sehat dan tidak menjadikan kekuatan politik sebagai alat dalam merampok anggaran negara.

Karena dalam pikiran Surya Paloh, Restorasi adalah akumulasi kekayaan Surya Paloh dan terbukti Surya Paloh adalah pejabat yang kekayaannya naik signifikan setelah Luhut di masa Jokowi.

(DennyQ/Foto.ist)

Lainnya,

Lainnya,

Pilpres 2024 (89), ” JOKOWI MENGANTAR PRABOWO MENGGANJAL ANIES BASWEDAN MENUJU RI-1 ? ” – KORAN JOKOWI

Pilpres 2024 (86), ” NIAT TENGGELAMKAN NASDEM TAHUN 2024, INI CARANYA. AHAHAHA ” – KORAN JOKOWI

Melawan Lupa (52), “TAHUN 2024: PRESIDEN ANIES, WAPRES AHY . KASTAF PRESIDEN PUN DARI PKS” – KORAN JOKOWI

Pilpres 2024 (19): “JOKOWI BEBAS PKI, BAGAIMANA PARA CAPRES 2024 YAD?”

ZODIAKNYA ORANG ORANG ‘DEKAT’ JOKOWI & IDOLANYA ‘RELAWAN JOKOWI’,  JULI – DESEMBER 2022, KAMU ?

Tentang RedaksiKJ 3837 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan