Pendidikan Publik 113, "FEMINISME DAN KEADILAN IKLIM"

Pendidikan Publik 113,

“FEMINISME DAN KEADILAN IKLIM”
Koranjokowi.com, Jakarta :

Krisis iklim kerap dianggap sebagai persoalan alamiah dan netral gender, padahal jika ditelusuri secara kesejarahan, krisis iklim merupakan implikasi dari relasi-relasi timpang dalam masyarakat. Sejumlah feminis percaya, pola penindasan alam beriringan dengan pola penindasan perempuan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan
feminis untuk mencapai keadilan iklim. Dalam rangka peluncuran Jurnal Perempuan (JP) edisi
113, Yayasan Jurnal Perempuan bekerja sama dengan Australian Volunteers Program
menyelenggarakan Pendidikan Publik 113 bertema ” Feminisme dan Keadilan Iklim”. Acara ini
dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Januari 2023 pukul 13.30—15.30 WIB melalui Zoom dan
YouTube Video Jurnal Perempuan.

Narasumber:
1.Ikhaputri Widiantini (Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia)
2. Yogi Paramitha Dewi (Peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada)
3.Widya Hasian Situmeang (Dosen Sekolah Vokasi IPB & Pegiat KRKP).

Berikut catatannya:

Lapisan penindasan lingkungan beriringan dengan pola
penindasan perempuan,Krisis iklm berdampak secara interseksi dengan gender berbagai
kategori sosial lainnya dan Unevironment dalam OHCHR ( 2002),menyatakan bahwa 80%
orang yang terlantar karena perubahan iklim adalah perempuan
Faktor Penyebabnya Ketimpangan kultural dan struktural dalam
masyarakat telah menghasilkan penyingkiran perempuan dari akses informasi Pendidikan
ekslusi di ruang publik kemiskinan perempuan dan lainnya sehingga kekuatan mereka dalam
menanggapi bencana sangat minim.
Karena itu diperlukan partisipasi perempuan sebagai (a). bentuk penerapan pengalaman konkrit. (b).Untuk mnguatkan kapasitas individu untuk menyuarakan dan mendorong suatu perubahan atau transformasi sosial bagi dirinya dan orang lain, termasuk penanganan krisis iklim. (c).Inisyatif kolektif merupakan bentuk solidaritas yang penuh kepedulian akan ekosistem.

4.Perkembangan teknologi pada dasarnya dapat memudahkan kehidupan manusia dan lingkungnnya, hanya saja sering kali keputusan manusia dalam memanfaatkan teknologi tidak mempertimbangkan terhadap lingkungan yang pada kondisi ini terhadap kehidupan non manusia.

5.Pengabaian akan alam akan mencemari pula nalar dari emosi,keterikatan dan perwujudan kepedulian .
Rasionalitas,seharusnya tidak digunakan untuk mendominasi, melainkan digunakan sebagai
upaya pembebasan dekat dengan kehidupan (Plumwood 2002). Kita bisa memulai dengan
mendengarkan dan berbagi pengetahuan melalui pengalaman mereka memunculkan
inisiatif tidak mendominasi, melibatkan seluruh aspek ekologis untuk bertanggung jawab
bersama dalam perawatan kehidupan, sekaligus membangun solidaritas.

6.Kendala dilevel kebijakan terkait perubahan iklim ( evaluasi penerapan program kampung
iklim); Indikator keberhasilan program yang masih bergantung pada aspek ekonomi dan ekologi
belum pada sejauh apakah akses dan inklusifitas masyarakat dijamin dan diimplemntasian. Belum tebentuknya kelembagaan dan system pengorganisasian yang inklusif dalam proses pengambilan kebijakan perikliman serta alat ukur untuk menjamin perwujudan hak atas informasi,partisipasi dan keadilan (hak akses yang belum tercipta).

( Ring-o/Foto.ist)