
Kabar Purwakarta – (2), ” KASUS IJASAH PALSU DI PILKADES KEC. SUKATANI PURWAKARTA SAMPAI KE PRESIDEN JOKOWI ?”
KoranJokowi.com, Kab. Purwakarta : “Selamat malam Pimpinan, ijin melaporkan kembali, sebagaimana ijin yang diberikan, saya dan seorang warga initial AT telah mendatangi Kantor Staf Presiden di Jakarta menyerahkan surat No. 015/11/KJ/Red/XI/2021 , Perihal : Mohon arahan atas dugaan ijasah palsu Kades terpilih”, kata saya membuka percakapan dengan Pimp.Umum/Redaksi KoranJokowi.com melalui seluler (26/11) lalu
“Bagaimana yakin itu ijasah palsu?” , jawab pimpinan
“Ada surat resmi dari Disdik Kab. Purwakarta dan keberatan Panitia Pilkades, pimpinan. Bahkan saat ini sedang diproses oleh Polres Purwakarta”
Saya menceritakan awalnya akan bersama saya lebih dari 50 orang warga dengan 10 mobil akan menemani ke Jakarta, berikut pemuka agama dan tokoh masyarakat. Namun karena pertimbangan Prokes, PPKM dan hal lain maka dengan berat hati saya menolaknya , warga pun mengurungkan niat dengan menahan kecewa.
Diskusi berlanjut, dengan detil saya ceriterakan sbb,
1.Kab. Purwakarta Jawa Barat melaksanakan PIlkades serentak yang diikuti sekitar 170-an desa tgl.16 Oktober 2021
2.Khusus di Kec. Sukatani, ada 13 Pilkades (Desa Cijantung , Cibodas , Cianting Utara, Cipicung , Cilalawi, Sukatani, Malangnengah , Sukamaju , Pasirmunjul , Tajursindang , Sukajaya , Panyindangan dan Sindanglaya)
3.Pilkades Sukatani sejak jauh hari (2/9) di-anggap bermasalah, sehingga Komisi I dan IV DPRD Kab. Purwakarta memanggil dan menanyakan kepada Disdik, DPMD dan Panitia Pilkades Sukajaya terkait ‘dugaan ketidak beresan administrasi atas pencalonan salah satu calon Kepala Desa Sukajaya, initial NH. Yang dianggap memalsukan Ijazah Paket B
4.Entah bagaimana ceriteranya initial NH – mantan Ketua Karang Taruna – ini pun dapat mengikuti Pilkades (16/10) dan menang > 40% suara. kemudian dilantik Bupati (18/10) bersama Kades lainnya
5.Panitia Pilkades tidak bertanggung-jawab atas ini ?
6.JIka ini kemudian menjadi masalah hukum karena masuk pasal pidana dengan dugaan pemalsuan dan penipuan berkas, ada dua kemungkinan NH diistirahatkan kemudian digantikan PAW Kecamatan/Pemkab , jika tidak bersalah maka jabatan dilanjutkan jika bersalah maka Kades terbanyak suara setelah NH otomatis menggantikannya, atau ada solusi lain?, biarkan semua berjalan sebagaimana ketetapan Allah SWT.
6.Pilkades Purwakarta dinilai Kemendagri melalui Dirjen Binapemdes Kemendagri – Yusharto Huntoyungo telah sukses dan sesuai dengan Permendagri 72 Tahun 2020, dimana penerapan protokol kesehatan Covid-19 sudah diterapkan dengan baik. Semoga dengan kami kirimkan tembusan atas surat untuk Presiden itu, Kemendagri dapat melihat ada realita lain dilapangan.
Saya sengaja ke Istana Presiden Jokowi melalui Kantor Staf Presiden adalah sebagai bagian mencari keadilan kalau pun saat ini sedang dalam penyidikan Polres Purwakarta, juga surat yang sama kami sampaikan Kemendagri up.Dirjen Pem.Desa, Gubernur Jawa Barat dan Bupati.
“Presiden Jokowi mempunyai semangat tegas dan mulia mengenai penegakan aparatur Negara /pemerintah agar bersih, jujur dan kredibel dalam segala hal, termasuk dalam pesta demokrasi Pilkades sekali pun. Kami selaku Relawan Jokowi pastinya mendukung hal ini . Karena jika diawali dengan niat salah maka Allah tidak akan meridhoi apalagi menipu dalam arti pemalsuan ijasah”, jawab saya saat ditanya Pimpinan, percakapan sempat beberapa kali terhenti karena sinyal, saya di Purwakarta pimpinan di Bandung , hujan deras pula.
“Apa kami salah, pimpinan?”
“Tidak, itu bahkan dibenarkan dalam hukum. Sambil kita tunggu bagaimana proses di Polres Purwakarta”
“Apa saja isi surat yang disampaikan kepada Presiden?”, tanya pimpinan kemudian
“Kopi KTP/KK , kopi .ijazah , Kopi Paket B , Kopi Surat Disdik Kab.Purwakarta, Kopi Berita acara Pilkades, Kopi Pakta Integritas Peserta Pilkades, dsb. Dan semua milik initial NH”
-BERSAMBUNG-
(Red-01/Sae-Foto.ist)
Lainnya,
1 Trackback / Pingback