“KEPALA DAERAH YANG SERAPAN ANGGARANNYA DIBAWAH 90% WAJIB DIHUKUM LARI KELILING MONAS TUJUH HARI TUJUH MALAM ?, AHAHAHAHA..”

“KEPALA DAERAH YANG SERAPAN ANGGARANNYA DIBAWAH 90% WAJIB DIHUKUM LARI KELILING MONAS TUJUH HARI TUJUH MALAM ?, AHAHAHAHA..”

KoranJokowi.com, Bandung : Sejak Pandemi Covid 19 Presiden Jokowi demikian fokus dan serius menjaga bagaimana ekonomi rakyatnya hkan anggaran Covid 19 pun dinaikan menjadi lebih dari Rp.600 trilyun. Sayangnya, anggaran pemerintah daerah sebesar Rp. 239 trilyun masih mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Seharusnya, uang sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian masing-masing wilayahnya serta meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Namun ini malah sebaliknya, sob !

Maka wajar jika Presiden Jokowi ‘ngamuk’ , pertanyaannya bagaimana bisa mereka melakukan itu, apalagi di tengah pandemi Covid 19, pelaksanaan anggaran belanja khususnya di daerah seharusnya menjadi penting untuk menjaga perekonomian dan pendapatan masyarakat.

Sebelum ‘ngamuk’ pastinya Presiden Jokowi telah mendapat laporan dari Menkeu – Sri Mulyani bahwa hingga Oktober 2020 total saldo yang ada RKUD masih sekitar Rp. 239 trilyun atau 1/3 dari APBN, Bah !

Dan dengan mengendapnya dana tersebut, berakibat kepada ‘mandeg-nya’ perputaran ekonomi hingga desa-desa terpencil. Kemiskinan dan pengangguuran bertambah, lalu warga desa yang ‘lugu’ dikompori agar menyalahkan Presiden Jokowi?,… itu memang realitanya, sob. ‘Apik nemen…..

Sobat KorajJokowi.com dimana saja berada, Bagaimana sektor pertanian, UMKM tetap produksi dan keperluan rumah tangga di daerah masing-masing dapat berjalan lancar jika perputaran uang ‘segar’ tidak terjadi. APAKAH INI MEMANG ADA KESENGAJAAN UNTUK MELENGSERKAN PRESIDEN JOKOWI ?, Husssss…. !!, maaf. +_+

Tapi karena ini, saya jadi berpikir apa perlukah Presiden Jokowi bersama Menkeu, Mendagri & Polri mengeluarkan Kepres/Inpres atau apapun itu namanya bagi Kepala Daerah yang ‘serapannya dibawah 90%’ dikenakan hukuman tertentu, misalnya ………. keliling monas tujuh-hari-tujuh malam, sambil guling-guling?, Ahahaha…

Sobat KorajJokowi.com dimana saja berada, Jauh hari (Oktober 2020) Kemendagri mengeluarkan rilis atas 41 provinsi atau Kabupaten/Kota yang persentase realisasi Belanja masih dibawah 30% , entah apakah ini prestasi Kemendagri atau apa hanya Tuhan dan Kemendagri yang tahu. namun Presiden Jokowi tersenyum kecut, pantes Mendagri – Tito Karnavian sekarang ‘mahal senyum’, Ahahaha…

Atas hal ini Kemendagri ‘ngeles’, mereka mengatakan bahwa permasalahan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor. PERTAMA, pendapatan daerah diantaranya pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi kurang optimal akibat dampak dari pandemi Covid-19. KEDUA, Pemda terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki; KETIGA, terjadinya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara dampak dari pandemik Covid-19.’Ahahah..

Bagi Relawan Jokowi, itu bukan alasan seharusnya, karena Pemda dapat melakukan , langkah-langkah atau strategi percepatan penyerapan belanja daerah, diantaranya ; Melakukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah khususnya home industry (sektor UMKM). Termasuk merevitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan guna meningkatkan daya beli masyarakat, dan bukankah sudah diantisipasi Presiden Jokowi dengan Rp. 600 Trilyun lebih itu?, Ahahah...