PASCA PILKADA SERENTAK 2020, ” MASIHKAH PRESIDEN JOKOWI DIKELILINGI KORUPTOR !? “

PASCA PILKADA SERENTAK 2020, ” MASIHKAH PRESIDEN JOKOWI DIKELILINGI KORUPTOR !? “

KoranJokowi.com, Bandung : Sobat KoranJokowi.com dimana saja berada, kalau tidak salah …. Pilpres 2014 dan 2019 lalu bertepatan dengan Pileg, maka saat itu banyak Caleg yang memanfaatkan ‘popularitas’ Presiden Jokowi, semua APK  pastinya disertai foto beliau , baik di spanduk, baliho, dsb. Namun ada juga APK caleg-caleg yang berasal dari parpol pendukung yang ‘masa-bodoh’.

Nah, sebentar lagi akan digelar pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 pada Rabu, 9 Desember 2020. Dimana ada 270 daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada 2020 dengan rincian; 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten atau akan ada sekitar 715 pasangan calon siap meramaikan Pilkada 2020 di 270 daerah.

Dari 715 paslon, 24 di antaranya merupakan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersebar di sembilan provinsi. Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 691 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota. Jumlah ini tersebar di 260 kabupaten/kota. Ironisnya akan ada ‘calon tunggal’ di 25 kabupaten/kota, maaf, … apa yang harus kita banggakan karena ‘calon tunggal’ ini?, ahahaha….

Bagi kita Relawan Jokowi, semua itu tidak ‘ngaruh, karena disinilah akan terlihat loyalitas dan totalitas 9 parpol pendukung Presiden Jokowi, bagaimana mereka ber-jualan tanpa meng-ikut sertakan lagi foto Presiden Jokowi. Apalagi masa jabatan beliau akan selesai di tahun 2024 mendatang. ‘Ahahahah….

Sobat KoranJokowi.com, di Pilpres 2019 lalu angka Golput sekitar 19,24 – 21%, memang menurun dibandingkan tahun 2014 >  30,42%, Ini menandakan kepercayaan publik dengan hadirnya Presiden Jokowi saat itu akan membawa ‘banyak perubahan’ dan lebih baik dari periode tahun 2014-2019 (Nawacita jilid-1). Seharusnya ini menjadi bekal untuk seluruh menteri dan kepala daerah, titik.

Sayangnya, di tahun 2019-2020 banyak Menteri, kepala daerah dsb yang masih ‘sibuk sendiri’, bahkan melakukan tindakan ‘tidak beradab, yaitu KORUPSI BERJAMAAH. Berikut 4 menteri  Presiden Jokowi yang melakukan ‘tindakan tidak ber-adab’ itu, maaf, memang ada kalimat yang lebih sopan dari ini, agh sudahlah, … ini nama-namanya;

1. Idrus Marham; Menteri Sosial asal Partai Golkar ini diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

2. Imam Nahrawi; Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, menyalah-gunakan  penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asisten pribadinya, Miftahul Ulum yang sama sama melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14,7 milyar melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.8 milyar

3. Edhy Prabowo; Menteri Kelautan dan Perikanan asal Partai Gerindera ini diduga korupsi  Rp.3,4 milyar dan USD.10.000, Dirinya ditetapkan tersangka atas dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

4. Juliari P Batubara; Mensos asal PDI-Perjuangan ini diduga  menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar. Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan Covid-19 di Kemensos pada periode pertama.

Tidak itu saja, KoranJokowi.com mencatat ada 38 nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi pada 2014-2020, diantaranya : Gubernur Riau, Annas Maamun, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Wali Kota Palembang, Romi Herton, Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang, Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Bogor, Rachmat Yasin, Bupati Karawang, Ade Swara, Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome, Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, Bupati Subang Ojang Suhandi, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, Wali Kota Cimahi Atty SuhartyBupati Nganjuk TaufiqurrahmanBupati Klaten Sri Hartini,

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara Sumatera Utara OK Arya Zulkarnaen, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko,Bupati Kabupaten Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, Bupati Mesuji, Khamami,Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun,Bupati Kudus, M Tamzil,Bupati Kabupaten Muara Enim, Ahmad Yani,Bupati Kabupaten Bengakayang, Suryadman Gidot,Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara,Bupati Indramayu, Supendi,Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin,Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria,Bupati Bengkalis, Amril Mukminin,Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman,Bupati Kutai Timur, IsmunandarBupati Sidoarjo, Saiful IlahWali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dsb.

Nah kualitas & program campaign seperti apa yang akan ‘di-usung’ oleh para calon kepala daerah, sedangkan publik saat ini mulai mengalami penurunan aktif dan  minat Pilkada?, apa jaminan dari 715 paslon Pilkada Serentak tahun 2020 ini mereka tidak akan melakukan korupsi?, bukankah ke-38 kepala daerah dan 4 menteri diatas juga awalnya dengan kitab suci diatas kepala mereka kemudian  ‘bersumpah demi Tuhan tidak akan  korupsi?,

So, yang salah rakyat, parpol pengusung atau Presiden Jokowi. Ahahahaha, hoaaamm… BERSAMBUNG .. (Red-01/Foto.ist)