SUDAH WAKTUNYA PRESIDEN JOKOWI MEMINTA JENDERAL FIRLI ‘MENYISIR’ KELANGKAAN PUPUK NASIONAL DI TAHUN 2021 !?

SUDAH WAKTUNYA PRESIDEN JOKOWI MEMINTA JENDERAL FIRLI ‘MENYISIR’ KELANGKAAN PUPUK NASIONAL DI TAHUN 2021 !?

KoranJokowi.com, Bandung : Sobat KoranJokowi.com masih ingat ‘sindiran’ Presiden Jokowi yang mempertanyakan hasil dari subsidi pupuk yang mencapai Rp.33 triliun per-tahun katanya saat membuka rapat kerja nasional pembangunan pertanian di Istana Negara, Senin (11/1/2021) lalu

“Pupuk. Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk?, setahun berapa subsidi pupuk? Rp.33 triliun ya. Returnnya apa? Kembaliannya apa? Apakah produksi melompat naik? Rp33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? 5 tahun berapa? 10 tahun berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah Rp.330 triliun. Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk seperti itu kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya ada yang salah. Ada yang enggak bener di situ ” kata beliau lagi.

Sobat KoranJokowi.com dimana saja berada,

Sayang kita tidak bisa memvisualkan bagaimana gurat wajah – wajah para hadirin saat itu, mungkin biasa biasa saja ya?

Bapak Presiden Jokowi Yth,

Bapak mungkin tidak mendapat laporan bahwa di tahun 2019-2020 lalu ada sekitar 782 perusahaan mafia pupuk yang sedang dalam proses hukum, sementara 409 perusahaan sudah dijebloskan ke dalam penjara. Mereka itulah yang menjual pupuk bersubsidi dengan harga tinggi, juga memalsukan pupuk yang diberikan untuk petani.

Bagaimanakah kelanjutannya?, itu yang kami tidak tahu pak.

Sebagai informasi lagi bapak Presiden Jokowi Yth,

Pada 2019 – 2020 lalu Kementan pun sudah meningkatkan anggaran dana sebesar Rp. 29 triliun untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,1 juta ton. Yang katanya, anggarannya ini pun dibuat berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani) kelompok tani, kepala desa, dan diketahui oleh pihak penyuluh serta pemerintah pusat. Yang kata mereka juga, mayoritas pupuk bersubsidi ini akan ditujukan bagi petani tanaman pangan sehingga Indonesia tidak akan kekurangan bahan pangan, setidaknya selama satu tahun ke depan.

Disatu sisi banyak yang ‘cuci tangan’ atas hal diatas yang bersumberkan kepada data Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2019 bahwa sejak 2013-2018 terdapat penyusutan lahan pertanian sebesar 689.000 – 865.063 hektare pada periode yang sama. Agak sulit kita memahami ini, sebagai satu kewajaran ‘alasan’.

Anggaran semakin tinggi namun setiap saat kita mendengar jeritan petani di sejumlah daerah yang mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi yang umumnya dijual Rp.90.000-93.000/karung, namun pupuk non-subsidi yang harganya Rp 160.000 – 165.000 masih bisa ditemukan dimana – mana. Namun, keberadaan pupuk non-subsidi seolah ‘raib’ ditelan bumi, entah kenapa?

Belum juga semua terjawab, kini DPRRI menyetujui Kementerian Pertanian (Kementan) menambah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021, sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair. Sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.Kenaikan ini (konon) untuk memudahkan kelangkaan sekaligus agar lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Dan ada syarat lain yaitu petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020.

Kini juga sedang viral lahirnya Kartu Tani yang disebut satuu sarana akses layanan perbankan terintegrasi, sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman, hingga kartu subsidi. Kartu yang telah direkomendasikan DPRRI ini juga (konon) bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Kartu tersebut dikeluarkan perbankan untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin electronic data capture (EDC) di pengecer resmi.

Yth bapak Presiden Jokowi Yth,

Seandainya saja kami bisa menjawab pertanyaan – pertanyaan bapak diatas pasti kami akan langsung jawab. Jika kami tidak mampu, siapa yang harus menjawabnya?

“Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk seperti itu kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya ada yang salah. Ada yang enggak bener di situ!”, pertanyaan sederhana namun sulit dijawab.

Yth Bapak Presiden Jokowi Yth,

Mungkin sudah waktunya bapak menugaskan Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. – Ketua KPK untuk bantu menjawabnya?

Ini belum termasuk permasalahan semakin meningkatnya impor kopi, jagung, singkong dsb kan?

‘Ayo Pak Dhe Gaspol,

‘Ayo pak Jenderal Firli, jangan kasih kendor !

(Red-01/Foto.ist)