APA BEDA DAN PERSAMAAN JOKOWI, AHOK, GIBRAN & BOBBY NASUTION ?
KoranJokowi.com, Bandung : Dalam 100 hari kerjanya, (saat itu) Gubernur DKI Jakarta – Ir. H. Joko Widodo melakukan sistem lelang-jabatan. Untuk tahap awal, lelang-jabatan itu akan diuji-coba kan di level Lurah dan Camat. Tak menutup kemungkinan, jika berhasil di tahap uji-coba, metode ini akan dipraktekkan pada level jabatan yang lebih tinggi.
Gagasan lelang-jabatan ini merupakan ‘input dari RELAWAN JOKOWI dan elemen masyarakat lainnya, Mengapa? , karena masyarakat merasa belum mendapat pelayanan yang baik. Di sana-sini masih terjadi pungutan liar (pungli), berbelit-belit, banyak hambatan, dan kurang responsif. Pemprov DKI Jakarta lebih suka ‘menjadikan yang mudah menjadi sulit, berbelit-belit, ‘wani piro.
Terobosan Jokowi ini juga bisa memutus relasi senior-junior dalam tubuh birokrasi kita. Biasanya, prioriotas untuk jabatan yang lebih tinggi diutamakan ke senior. Pertimbangan utamanya: pengabdian dan pengalaman. Namun, pada prakteknya, tak jarang mereka yang muda lebih bersemangat, punya kemampuan, tidak kaku, berdedikasi, dan inovatif. Penghancuran relasi senior-yunior akan mempercepat kaderisasi dan bisa menyegarkan birokrasi kita.
Pastinya banyak ‘badai yang menyertai, musuh musuh politik Gubernur Jokowi demikian terusik atas ide itu. Namun Jokowi tetap pada prinsipnya, salah satunya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah III-b, tertinggi III-d, dan memiliki eselon IV-A. Adapun untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-d dan tertinggi IV-b dengan minimum pendidikan sarjana S-1.
Apalagi dalam UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kini memiliki wewenang untuk memecat kepala dinas dan pegawai negeri sipil (PNS) lainnya. Yang mana ke-2 hal diatas diteruskan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) , “Wagub sekarang bisa memecat kepala dinas atau PNS yang memiliki kinerja tidak baik atau melanggar sumpah janji jabatan saat dilantik. Kalaupun usia pensiun ditambah, tetapi mereka juga bisa dipecat setiap saat. Dalam UU itu bilang kalau kerjanya nggak bener, ya pecat,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (24/1/2014) lalu.
Bagi Ahok, aturan tersebut dapat memacu kinerja para kepala dinas dan PNS di jajaran Pemprov DKI semakin lebih baik lagi. Karena masa kerja mereka sudah diperpanjang tiga tahun. Dari awalnya pensiun 55 tahun, dalam UU ASN pensiun menjadi 58 tahun. Dan diantara korban Ahok itu adalah ; Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, Kepala Dinas Tata Air , Kadis PU, Kadis Tatakota, Kepala BPKD, Kepsek SMA 3, Lurah Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dsb.
Bahkan ‘kesadisan Ahok yang seelah menjabat selaku Gubernur DKI Jakarta kian bertambah, Ahok memberi instruksi kepada seluruh pejabat wilayah yang terdiri dari wali kota, camat, dan lurah untuk memberi sanksi berupa pemecatan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) yang dinilai tidak memiliki kompetensi untuk menjadi pengawas dan pemerhati lingkungan dan warga
BAGAIMANA DENGAN GIBRAN WALIKOTA SOLO & BOBBY NASUTION – WALIKOTA MEDAN?
Dalam beberapa pekan belakangan ini Wali Kota Solo – Gibran Rakabuming dan Walikota Medan Bobby Nasution menjadi viral, pastinya ‘kinerja’ ke-2 walikota yang juga putra dan menantu Presiden Jokowi ini masih ‘seujung-kuku.
Check it dot,
1.Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka baru saja mencopot Lurah Gajahan -Suparno karena adanya tindakan pungli (pungutan liar). Namun, tindakan Gibran ini mendapat perlawanan warga disana , buktinya sejumlah spanduk mendukung Lurah Gajahan Suparno bermunculan. Warga masih meyakini eks Lurah Gajahan Suparno tidak bersalah dalam kasus dugaan pungutan liar berkedok penarikan zakat oleh oknum Linmas. Oknum Linmas berhasil menarik zakat senilai Rp 11,5 juta dari 145 toko yang ada di kawasan Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo.
2.Bagaimana dengan Bobby selaku Walikota Medan?, sama, ada 3 korban Bobby yaitu; Lurah Sidorame Timur Hermanto, Kepala Seksi Pembangunan Dina Simanjuntak yang diduga melakukan pungutan liar terhadap warganya, di Medan, Jumat (23/4). Serta Korban lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan, Edwin Effendi dengan alasan dinilai lamban dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Medan.
Jika dalam kasus Gibran, perlawanan itu bersikap nyata. Namun di Medan lain lagi, warga lebih menyampaikan kekecewaan dan dukungan itu dalam bentuk ‘gerilya. “Pak Bobby belum saatnya bersikap seperti itu seharusnya, penegakan aturan atau hukum boleh saja. Namun janganlah disebar melalui social media. Kami yakin ini malah menjadi boomerang, Pak Bobby seharusnya lebih persuasive karena biar bagaimana pun ada bayangan ‘Presiden Jokowi dalam dirinya. Dia kan menantunya”, ucap ibu ‘X’ seorang aktifis Perempuan di Kota Medan
Hal lain disampaikan Arief P.Suwendi, KordNas Alumni Kongres Relawan Jokowi (AkarJokowi) 2013 kepada KoranJokowi.com. “Jika ke-2 Walikota muda itu (Red: Gibran dan Bobby) ingin menertibkan jajarannya termasuk 5 camat dan 54 lurah di Solo dan 21 camat serta 151 Lurah di Kota Medan, jangan malu meniru langkah Jokowi dan Ahok, Sillent Operation, kalau perlu lakukan saja LELANG JABATAN ?, juga kalau perlu diseluruh ruangan Lurah dan para Kepala Dinas dipasang CCTV yang terkoneksi langsung ke ruangan Walikota Solo dan Walikota Medan, anggaran bisa disinerjikan dengan pihak swasta sebagai hibah atau dana CSR”, demikian Arief
KOTA MEDAN MASIH IDENTIK DENGAN KORUPSI , KOTA SOLO MASIH BANYAK WARGA MISKINNYA ?
Dari 33 kabupaten, kota di Sumatera Utara, terdapat 27 kabupaten, kota yang masih mengalami masalah korupsi, yang mana Kota Medan menempati posisi terbanyak terjadinya kasus korupsi sepanjang 2020.
Di Kota Solo saat ini jumlah orang miskinnya masih tinggi yaitu sekitar 40.000 – 45.000 orang dari > 522.364 jumlah penduduknya. (Red-01/Foto.ist)
JOKOWI3PERIODE
2 Trackbacks / Pingbacks