Gubernur Jambi – Al Haris, “AKHIR TAHUN 2021 BANK TANAH MULAI BEROPERASI”

Gubernur Jambi – Al Haris, “AKHIR TAHUN 2021 BANK TANAH MULAI BEROPERASI”

Koranjokowi.com , Jambi : Gubernur Jambi Al Haris membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil, saat bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 di halaman Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Jumat (24/09/2021).

Dalam sambutannya Sofyan A DJalil mengatakan Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berupaya memberantas Mafia Tanah. Sofyan juga mengingatkan pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari Mafia Tanah sebab dirinya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat.

Sofyan A DJalil juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN juga terus berbenah diri dan melakukan penguatan sebagai upaya pencegahan munculnya kasus baru pada masa yang akan datang. Adapun  Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah sudah pada tahap akhir, ia berharap pada akhir tahun 2021 lembaga Bank Tanah sudah beroperasi pada tahap awal.

Bank Tanah sebagai badan khusus (sui generis) akan hadir dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat karena sebagian akan digunakan untuk Reforma Agraria. Bank Tanah akan menjadi ‘saudara kembar’ Kementerian ATR/BPN sebagai instrumen untuk pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN menjadi lebih efektif, lanjut Al Haris.

Dikatakan juga, Kedepannya Bank Tanah akan mengelola tanah yang selama ini tidak dikelola dengan baik, seperti tanah terlantar, tanah yang sudah ditinggalkan lama oleh pemiliknya dan tidak diketahui dimana pemiliknya, dan tanah yang bermasalah dengan aset/PTPN juga akan diselesaikan dengan Bank Tanah.

Gubernur Jambi Al Haris mendapat ajakan Menteri ATR untuk bersama-sama Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait mendorong untuk dapat diberikan akses reform kepada penerima sertifikat redistribusi tanah agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. (Todak)