Menguak Keseriusan Pemerintah Membangun Papua
KoranJokowi.com, Bandung : Dikutip dari Pelakubisnis.com , Papua mulai bersolek! Daerah yang dulunya terisolir kini mulai menunjukkan jati dirinya. Keseriusan membangun Papua dan Papua Barat mulai menampakkan hasilnya dengan pembangunan infrastruktur yang massif. Bagaimana langkah Pemerintah Pusat membangun daerah ini?
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua pada Sabtu 2 Oktober 2021 di Stadion Lukas Enembe pada Pukul 19.00 Waktu Indonesia Timur (WIT), Kabupaten Jayapura. Ia mengaku bangga bisa membuka PON pertama yang diselenggarakan di tanah Papua.
“Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua,” ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, pada 2 Oktober 2021.
“Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional,” papar Jokowi seraya menambahkan kemegahan Stadion Lukas Enembe bukanlah satu-satunya simbol dari kemajuan Papua. Belum lagi konektivitas laut, konektivitas darat, konektivitas udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan SDM Papua merupakan capaian-capaian lain dari kemajuan Papua yang sangat membanggakan.
Pemerintah tak hanya berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan formal di Papua. Menurut Jokowi, pemerintah berupaya mencetak wirausaha sukses yang akan meningkatkan potensi di Papua. “Saya tadi pagi meresmikan dimulainya pembangunan Papua Youth Creative Hub untuk mencetak wirausaha-wirausaha yang sukses yang bisa meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi yang ada di Papua,” papar Jokowi
Jauh sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020,” ujar Menteri Basuki dalam Workshop Pendapat BPK RI “Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat”, pada 30 Maret lalu.
Pada Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp 6,12 triliun untuk bidang SDA Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar. Sementara di Provinsi Papua Barat Rp 3,67 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.
Basuki mengatakan, untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan empat program. Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km,” ujar Menteri Basuki.
Sedangkan dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp 1 – 2,5 miliar.
Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, Kepala Satker maupun PPK.
Program ketiga yakni pelaksanaan PKT untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19. Pada TA 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 miliar menjadi 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.
Program PKT di Provinsi Papua salah satunya disaluran melalui Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR pada umumnya membangun jalan produksi dan tambatan perahu untuk memudahkan nelayan maupun petani mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Beberapa Program PISEW Provinsi Papua yang telah selesai pengerjaannya dan memberi manfaat bagi masyarakat diantaranya di Distrik Agats, Kabupaten Asmat melalui pembangunan jalan jerambah dan tambatan perahu berbahan dasar kayu.
Wilayah Distrik Agats yang didominasi dengan lahan gambut dinilai menyulitkan akses warga beberapa desa di Distrik Agats untuk menjangkau distrik lain, khususnya saat musim hujan. Akses warga satu-satunya adalah menggunakan canoe atau speed boat dengan biaya sewa cukup mahal.
Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya.
Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua. “Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi,” tutur Basuki.
Sementara berdasarkan data, perekonomian Papua berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II- 2021 mencapai Rp 56,18 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 37,60 triliun.
Ekonomi Papua triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 13,14 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, terdapat empat belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif selama triwulan II-2021. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 34,44 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang mencapai 193,55 persen.
Ekonomi Papua triwulan II-2021 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen. Naiknya angka pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena sebagian besar lapangan usaha (11 dari 17) mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan II- 2021 adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kemudian, dari sisi Pengeluaran, semua komponen mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 71,38 persen.
Sementara Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Gedung PKK, Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, pada 14 Oktober lalu.
Wapres yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.
“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa percepatan pembangunan wilayah Papua harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP),” ungkap Wapres
Sesuai strategi dalam Inpres 9/2020, Wapres menuturkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun Desain Besar Percepatan Pembangunan Papua. “Hal ini dilengkapi dengan Rencana Aksi dan Quick Wins percepatan pembangunan yang bertumpu pada lima kerangka kebijakan yaitu pembangunan SDM unggul, transformasi dan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan,” terangnya.
Lebih lanjut ditambahkan, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins tersebut telah dimuat pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2021 yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga, serta pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
“Penganggaran tersebut untuk mendukung tujuh fokus pembangunan kesejahteraan, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” paparnya.
Dalam Rakor kali ini, Wapres memastikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada TA 2022. Bahkan pada APBN TA 2022, pendanaan Rencana Aksi Inpres 9/2020 juga telah dianggarkan untuk mendukung tujuh fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
“Selain itu, juga didukung pendanaan melalui Dana Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa Specific Grant sebesar 1,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI),” ungkapnya.
Wapres menjelaskan, terkait perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
“Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar OAP. Pemerintah telah berupaya mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak, sehingga diharapkan norma yang disusun lebih kontekstual dengan Papua dan memprioritaskan sasaran pada OAP secara maksimal,” imbuhnya.
Turut hadir dalam Rakor kali ini, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Majelis Rakyat Papua Maxsi Nelson Ahoren, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor, Bupati Tambraw Gabriel Asem, Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, Pjs. Bupati Teluk Wondama Eduard Nuaki, serta Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop. Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.[]
Yuniman Taqwa
(*PimRed Pelakubisnis.com & Dewan Redaksi KoranJokowi.com)
Be the first to comment