Kabar Dairi Sumut – (23), " DANA DESA DI KAB. DAIRI MENJADI BANCAKAN POLITIK ? "

Kabar Dairi Sumut – (23), ” DANA DESA DI KAB. DAIRI MENJADI BANCAKAN POLITIK ? “

KoranJokowi.com, Kab. Dairi : Keberpihakan pemerintah untuk membangun dari desa mengangkat derajat masyarakat perdesaan dengan kota sudah seharusnya disyukuri dan terimakasih atas kebijakan dan keputusan yang diambil Pemerintah Pusat. Dan , tujuan Dana Desa yang dikucurkan dari APBN sangat sangat jelas yaitu untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa serta mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal dengan regulasi dan peraturan pemerintah tentang desa dan dana desa itu sendiri Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Namun dari hasil dan penelusuran kami, tim KoranJokowi.com Kab. Dairi Kepala Desa di Kabupaten Dairi kebanyakan dana desa itu dijadikan ‘Bancakan untuk mendapatkan keuntungan dan unjuk kekuasaan ditambah dengan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari lembaga dan instansi terkait bahkan terkesan main mata dengan Kepala Desa.

Kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa di manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dan memperlihatkan kekuasaannya terlihat seperti di Desa Lau Bagot dan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga.

Di Desa Lau Bagot , Kepala Desa Sampe Bangun menempatkan Istri dan Anak bagian dari Perangkat Desa sehingga diduga kuat penggunaan dan pengalokasian anggaran Dana Desa disetting untuk kepentingan keluarga Kepala Desa di tambah dengan keluhan warga atas hasil pekerjaan fisik Dana Desa yang tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.

Pemerintahan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga, juga memperlihatkan tindakan semena mena dengan menempatkan beberapa keluarga sebagai perangkat desa juga adanya dugaan kuat potensi kerugian uang negara dengan melihat mutu pekerjaan fisik Dana Desa yang sangat rendah dan sangat miris simbol Negara Bendera Merah Putih dibiarkan ditiang bendera dengan kondisi robek dan warnanya sudah pudar.

Demikian juga halnya dengan Desa Gundaling Kecamatan Gunung Sitember, Elis Situmorang sebagai Kepala Desa sebelumnya menempatkan suaminya sebagai Sekretaris Desa juga sebagai Ketua PKK, bukan saja realisasi anggaran yang patut diduga direkayasa sesuai kondisi hasil pekerjaan dilapangan, namun lima tahun Elis Situmorang menjabat sebagai Kepala Desa , Lambang dan Simbol Negara Republik Indonesia seperti Gambar Burung Garuda, Gambar Wakil Presiden RI dan Wakil Presiden RI ‘TIDAK ADA’ di Kantor Desa.

Ketika hal ini ditanyakan oleh kami, Camat Kecamatan Gunung Sitember Jonatan Ginting, Jonatan Ginting menjawab dengan enteng bahwa tidak adanya Lambang dan Simbol Negara di Kantor Desa bukan hanya di Kantor Desa Gundaling tapi juga di Kantor Kantor lain. “Terkait simbol simbol negara saya kira masih banyak kantor kantor pemerintah yang belum menerapkankanya”. jawab Jonatan Ginting.

Bukan itu saja Pemerintah Desa Soban Kecamatan Siempat Nempu juga membuat Tim KoranJokowi.com miris karena Lambang dan Simbol Negara tidak ada di Kantor Desa Soban dan Bendera Merah Putih dibiarkan siang dan malam ditiang Bendera sehingga warna Bendera Merah Putih selain pudar juga robek.

Ketika ditanya kepada beberapa perangkat Desa Soban, mereka terdiam dan akhirnya Sekretaris Desa Situmorang yang juga masih anak Kepala Desa Soban Ojak Situmorang mengatakan bahwa Lambang dan Simbol Negara adanya di rumah Kepala Desa. ” Ada dirumah Kepala Desa”. kata Situmorang.

Hal yang sama juga ada di Desa Adian Nangka Kecamatan Siempat Nempu dimana Bendera Merah Putih dibiarkan ditiang Bendera siang dan malam, sementara di Desa Siempung Polling Kecamatan Lae Parira Gambar Wakil Presiden TIDAK ADA di Kantor Desa.

Dengan kondisi seperti ini , kami, menyimpulkan bahwa Kepala Desa dan pemangku jabatan di Instansi dan Lembaga terkait hanya fokus menghabiskan anggaran Dana Desa namun kecintaannya dan rasa nasionalisme dan kebangsaan dianggap tidak penting bahkan patut dipertanyakan!

Melalui tulisan ini , kami, berharap Instansi dan Lembaga Pemerintah agar mengkaji, memberikan perhatian dan melakukan audit atas pengalokasian dan penggunaan anggaran Dana Desa di Kabupaten Dairi dan memberikan bimbingan dan pembinaan pentingnya wasasan kebangsaan bagi setiap warga negara Indonesia khususnya bagi pemangku jabatan sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat.

Teman teman RElawan JOkowi dimana saja berada, di Jawa barat Bancakan adalah salah satu permainan anak tradisional Jawa Barat berjenis petak umpet atau dalam bahasa sunda disebut ‘Ucing sumput (kucing bersembunyi.), Namun dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bancakan adalah : Selamatan; kenduri; hidangan yang disediakan dalam selamatan; Selamatan bagi anak-anak dalam merayakan ulang tahun atau memperingati hari kelahiran disertai pembagian makanan atau kue-kue.

BANCAKAN POLITIK?, Penggabungan kepentingan (interest aggregation), dimana aspirasi dan ragam kepentingan ini dirumuskan secara lebih – teratur dalam “perumusan kepentingan” (interest articulation). Ahahah.

NKRI Harga Mati !

NKRI Jaya 💪💪💪💪

(Delon Sinaga/ TIM).