DR.Yulianus Henock Sumual, " Untuk IKN Presiden Jokowi Tidak Mungkin Lupakan SDM Lokal "

DR.Yulianus Henock Sumual,

” Untuk IKN Presiden Jokowi Tidak Mungkin Lupakan SDM Lokal “

Koranjokowi.com, Bandung :

Rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan telah ada sejak Presiden Soekarno meresmikan Kota Palangka Raya pada tahun 1957.Setelah menjadi wacana yang didiskusikan di setiap era kepresidenan, pada bulan April 2017, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun kajian pemindahan ibu kota negara. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan saat melakukan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2019. Pernyataan tersebut diperkuat kembali dengan penentuan letak ibu kota baru di Kalimantan Timur, yaitu sebagian dari Kab. Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan setara provinsi di Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri

Demikian DR.Yulianus Henock Sumual – Dewan redaksi Koranjokowi.com yang juga menjabat selaku Sekretaris Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), Sekretaris Dewan Pertimbangan Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DADKT), Ketua Dewan Pembina Kadin Kalimantan Timur dan Ketua Harian Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Propinsi Kaltim melalui seluler (16/3) lalu saat diminta tanggapan atas hal diatas

Ditambahkan ‘bang Henock, Pelantikan kepala dan wakil kepala otorita pada 10 Maret 2022 di Istana Merdeka , yaitu Bambang Susantono selaku kepala otorita dan Dhony Rahajoe selaku wakil kepala otorita mereka berdua akan memimpin Otorita Ibu Kota Nusantara untuk masa jabatan 2022–2027

“Dalam sumpahnya yang saya lihat di televisi dan media online, mereka berdua mengatakan ,Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. …. ‘Kan seperti itu ya sumpahnya, Maka tugas yang terpenting bagi mereka berdua diawal ini adalah ‘terciptanya keadilan bagi SDM lokal dalam keikut sertaan membangun IKN, ekstrimnya jika ini adalah akan membuat sebuah bangunan, SDM Lokal ada didalam strukturnya, terlibat aktif karena SDM Lokal pun tidak kalah mumpuni dengan yang dari luar IKN”, tambah ‘bang Henock yang juga didaulat Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (Akarjokowi2013) dan Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) sebagai CAGUB KALTIM THN.2023-2028 yad.

Masih kata ‘bang Henock, ada beberapa catatan lain yang luput tentang IKN khususnya mengenai Biaya / anggaran pemindahan ibu kota negara sebesar Rp 466 triliun yang diatur dalam 4 skema pembiayaan pembangunan IKN yang direncanakan oleh Bappenas :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditujukan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana Negara, bangunan strategis TNI/Polri, perumahan dinas ASN dan TNI/Polri, dan pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau.

2.Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ditujukan untuk penyediaan kebutuhan bandara dan pelabuhan.

3.Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ditujukan untuk penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), serta sarana dan prasarana penunjang

4.Swasta (Private sector), ditujukan untuk penyediaan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE dan sciencetechnopark, serta pembangunan shopping mall.

Dari total estimasi biaya pembangunan IKN, sebanyak Rp 340 triliun direncanakan ditutup dari skema KPBU, Rp 30,6 triliun dianggarkan dari APBN, dan Rp 95 triliun dari swasta.

“Kerja besar ini harus didukung oleh semua pihak secara jujur dan ‘profesionalsm team work, dan kami selaku putra daerah, yakin Presiden Jokowi akan melibatkan SDM Lokal sehingga ini mengurangi ‘shock-culture juga ‘ketimpangan kesejahteraan masyarakat sekitar dimasa mendatang”, tutup ‘bang Henock

(Red-01/Paul-Foto.ist)