Arief P Suwendi, "SIAPA PENGGANTI JENDERAL MOELDOKO !?"

Arief P Suwendi,

“SIAPA PENGGANTI JENDERAL MOELDOKO !?”

Koranjokowi.com, Bandung :
Tulisan ini pernah dimuat di Kompasiana, tgl.29 Desember 2019. Dan, saya merasa penting untuk re-publish di Koranjokowi.com ini sebagai ‘remind saja, bahwa isu ini masih seksi untuk dikupas kembali. Apalagi banyak pihak yang telah lama mengincar kursi Kastaf Presiden RI, ahahaha. Check it dot.

Seperti kita tahu, presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP – Kantor Staf Presiden RI. Dimana diantaranya berisi adanya ‘kursi untuk Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) RI, yang sampai saat ini masih kosong. Dan, hal ini ter-amanahkan dalam Pasal 4 Perpres Nomor 83 Tahun 2019, yang menyebutkan akan susunan KSP, yaitu:

1. Kepala Staf Kepresidenan
2. Wakil Kepala Staf Kepresidenan
3. Deputi
4. Tenaga Profesional

Selaku Relawan Jokowi , bagi kami, kinerja Jend.TNI.Purn. Moeldoko selama ini cukup baik, kedepan , menuju tahun 2024 apakah beliau perlu ‘wakil Kastaf yang selaras dengan beliau juga Presiden Jokowi?

Pasca menjabat selaku Presidensi G20, pastinya kerja presiden Jokowi kedepan lebih ‘edun-suradun, bahkan disaat para menteri dan gubernurnya telah sibuk ‘nyapres 2024. Kami telah sibuk bagaimana ‘menominasikan beliau selaku Sekjend OKI atau Sekjen PBB’ , ahahaha.

Jadi diperlukan penguatan orang orang KSP sejak sekarang, jika Jenderal Moeldoko sudah teruji, tinggal bagaimana jajaran dibawahnya termasuk para deputinya dsb, apakah mampu ‘beradaptasi’ pasca Jenderal ini ‘lengser selaku Kastaf? , atau bagaimana jika Presiden mendatang ‘membubarkan’ KSP?

Menjelang Pilpres 2024, kerja Presiden & Jenderal Moeldoko akan semakin ‘high, maka Wakil KaStaf atau pengganti Kastaf yad harus mampu mengimbanginya. ‘titik !

JENDERAL MOELDOKO CAPRES 2024 ?

Derasnya permintaan agar beliau menjadi Capres tahun 2024 mendatang pun demikian mewarnai politik pre-Pilpres 2024 mendatang, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi beliau adalah Ketum Demokrat versi KLB Deliserdang lalu. Punya masa dan relawan sendiri. Kepiawaiannya sejak menjadi Panglima TNI dan Kastaf Presiden RI 2 periode cukuplah sebagai ‘pematangan mengurus bangsa dan negara besar ini.

Disaat para Capres baik yang saat ini selaku menteri atau gubernur telah sibuk sejak tahun lalu, hanya beliau & Jenderal Prabowo yang masih setia bersama Presiden Jokowi. Apapun, beliau saat ini adalah Ketum Demokrat versi KLB, yang tahun 2019 lalu Demokrat meraih suara > 10,8 juta suara (7,7% suara nasional) & tersebar di 54 kursi DPRRI thn.2014-2019.

Lalu kemudian ada KLB Demokrat, berarti suara itu kini tidak utuh, asumsi kotor saya ada 50% suara Demokrat saat ini ditangan Jenderal Moeldoko. Tidak terbayang jika kemudian Demokrat versi KLB ini dilamar parpol lain menuju Pilpres 2024. Dan kenapa tidak mungkin beliau ‘disiapkan’ pula kursi RI-1 nya.

Pasti akan banyak pihak yang menelan ludah pahit

bahkan banyak kemudian yang dirawat di UGD karena jantungnya kumat.

Ahahaha.

Kita lihat saja, pasti seru.

Jika beliau adalah purnawirawan TNI, lalu siapa yang layak menjadi Wakil, atau menjadi penggantinya selaku Kastaf; apakah akan dari Purnawirawan TNI?, purnawirawan Polri atau ‘orang sipil?

Yang jelas wakil atau penggantinya kelak, harus mampu men-delivery, meng-eksekusi dan bersinerji dengan Presiden Jokowi juga kementerian dan instansi terkait lainnya, dsb.

KSP adalah ‘lembaga non-tekhnis, sehingga dalam langkahnya suka ‘terbentur kementerian atau instansi yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana disampaikan beliau saat dirumdis atas pertanyaan Koranjokowi.com mengapa masih ada temuan yang dilaporkan ke KSP namun ‘jalan ditempat.

“Kita ibaratnya sudah berupaya maksimal, sebagaimana perintah bapak Presiden, bahwa darah yang tidak mengalir , ibaratnya dalam tubuh, itu harus ditotok. Biar berjalan semestinya, namun karena KSP lembaga non-tekhnis hal itu bisa saja mengendap di dikementerian, instansi juga di pemda pemda”, demikian Jenderal asal Kediri itu (16/2) lalu .

Sebagai Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia (Akarjokowi2013 / Koranjokowi.com) , Saya pribadi lebih memilih Wakil atau pengganti Jenderal Moeldoko adalah ‘orang sipil’, sehingga tercipta keseimbangan dan harmonisasi kerja yang baik dalam mengawal Presiden Jokowi hingga akhir jabatan 2024 yad.

Just Remind: Jauh sebelum jenderal Moeldoko menjadi Kastaf Presiden RI Thn. 2015, banyak Pengamat hukum tata negara yang menilai bahwa tidak tepat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kewenangan Kantor Staf Kepresidenan untuk mengevaluasi kinerja kementerian. Sebab , bertentangan dengan Undang Undang Kementerian No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Disebut juga bahwa yang berhak mengevaluasi menteri yakni presiden langsung atau bisa didelegasikan kepada wapres. ‘Ahahaha, kenapa takut?

Bahkan sebagian dari mereka mengatakan jika KSP itu ‘tidak efektif’ , bahkan akan menimbulkan tumpang tindih antar lembaga pemerintah yang berada di bawah presiden sehingga KSP dirasa tidak perlu ada bahkan kata mereka daripada ada KSP lebih baik maksimalkan saja lembaga pemerintah yang sudah ada.

Dan, perdebatan ini semakin ‘kacau’ pasca Presiden Jokowi pada 23 Februari 2015 lalu menandatangani Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang KSP, sekaligus mencabut Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan.

Masih kata mereka KSP hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana sebelumnya dilakukan melalui Unit Staf Kepresidenan, juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional. Jadi jangan sampai KSP ikut ‘mengawasi’ kementerian.

Ahahahaha…

SIAPAPUN YANG AKAN JADI WAKIL KASTAF ATAU MENGGANTIKAN JENDERAL MOELDOKO SEBAGAI KASTAF PRESIDEN RI. PASTINYA ORANG ITU ADALAH PANCASILAIS, BUKAN MANTAN KORUPTOR, BUKAN TOKOH PENGUSUNG POLITIK IDENTITAS, BUKAN MANTAN PECATAN MENTERI /TNI-POLRI & BUKAN NEO-ORBA.

‘Ahahahaha…

Bandung, Tgl. 02 Juli 2022

Arief P. Suwendi

KordNas Akarjokowi2013 / Koranjokowi.com

(Red-01/Foto.ist)