Aliansi Produk Digital Merah Putih, Menggugat (3):
“SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”
Nomor: 003/RILIS/VI/2026
Perihal:
Permohonan Perlindungan, Kepastian Hukum, dan
Keadilan bagi Ruang Digital & Kebebasan Suara Relawan Prabowo – Gibran.
Kepada Yth.,
Presiden Republik Indonesia
Bapak H. Prabowo Subianto
di Istana Negara – Jakarta
Tembusan:
1. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)
2. Menteri Sekretariat Negara (Setneg)
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham)
4. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Bapak Presiden Yang Terhormat,
Kami menyampaikan surat ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab warga negara, sekaligus suara dari banyak pihak yang selama ini hanya dilihat sebelah mata, dianggap remeh, atau bahkan dibungkam. Surat ini kami tulis bukan semata menyampaikan keluhan, melainkan menyuarakan prinsip besar: bahwa dunia digital, produk karya cipta, dan kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional, bukan anugerah yang bisa dicabut semena-mena.
Seperti yang telah kami sampaikan dalam pernyataan sebelumnya, kami membawa isu ini bukan sekadar soal satu media atau satu nama, melainkan soal nasib seluruh ekosistem digital Indonesia. Ketika sebuah platform atau media yang bekerja sesuai aturan tiba-tiba dibungkam, dibatasi, atau dihambat aksesnya tanpa alasan hukum yang jelas dan transparan, sebagaimana yang dialami media relawan Prabowo – Gibran yaitu Koranprabowo.id sejak tgl. 1 Mei – hari ini (4/6/2026) dengan lasan ‘insiden CPanel / SSL – nya PT. QCI -Qwords kami atas nama Aliansi Produk Digital Merah Putih (APD-MP) merasa marah, kecewa dan tersakiti. Karena CPanel / SSL dijadikan ‘kambing hitam’ oleh PT. QCI / Qwords sehingga mereka dapat lepas tangan dan tidak-bertanggung-jawab.
Kami tahu relawan Koranprabowo.id telah 2 kali mengirim somasi tgl. 4 dan 11 Mei 2026 kepada PT. QCI, bahkan mereka juga telah mengirim SOS melalui email kepada pembantu – pembantu / kabinet bapak terkait kasus ini: KSP, Setneg RI, KumHAM RI, Komdigi RI, Ombudsman RI, Mabes Polri, dsb.
namun sampai hari ini Kamis, Tgl. 4 Juni 2026 tidak juga ada respon / di-indahkan. Diamnya mereka ini menjadi tanda – tanya besar teman teman Koranprabowo.id. Apakah UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang Mengatur hak warga negara dan kewajiban penyelenggara pelayanan untuk merespons permintaan di era Kabinet ini sudah tidak berlaku, pak, Apakah email teman teman Koranprabowo.id itu salah alamat semua?
Bapak Presiden Yang Terhormat,
Kami masukkan produk digital ke dalam perdebatan ini karena kami ingin Bapak dan seluruh jajaran pemerintahan paham: jika di era sekarang, karya, data, dan informasi adalah aset bangsa. Setiap tulisan, setiap konten, setiap karya yang teman teman relawan bapak itu adalah hasil pikiran, keringat, dan hak cipta yang dilindungi undang-undang. Sebagai Produk Digital Merah Putih thn.2024-2029 kami mempertanyakan adakah kedaulatan digital, keadilan, dan perlindungan bagi setiap warga negara yang berani menyampaikan kebenaran sebegaiman yang dilakukan teman teman relawan Koranprabowo.id selama ini?
Atas hal ini Kami memohon perhatian Bapak, agar dilakukan evaluasi dan tindakan nyata atas apa yang terjadi kepada web Koranprabowo.id, sepertinya ada (dugaan) ‘PEMBUNGKAMAN SUARA RELAWAN PRABOWO – GIBRAN’ yang setia mengawal Program ASTA CITA. Jika itu benar, siapa yang melakukan?, apa kepentingannya?
Bapak presiden yang terhormat,
Diamnya 9 instansi terhadap kasus Koranprabowo.id ini pastinya akan mempengaruhi publik khususnya para relawan yang mendukung bapak saat Pilpres 2024 lalu di tahun 2029 mendatang. Diamnya PT. QCI adalah perlawanan kepada pemerintah dan kebenaran yang terjadi jika mereka memang ‘bersalah.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar suara ini didengar, ditindaklanjuti, dan menjadi langkah awal memajukan demokrasi digital Indonesia dan Kedaulatan informasi relawan diruang publik. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih.
Bandung, Tgl. 4 Juni 2026.
Hormat kami,
[Nama/Kelompok Anda]
[Kota, Tanggal]
Be the first to comment