PAK PRESIDEN, PAK MENTERI PUPR MOHON  ‘SIDAK’ ADANYA DUGAAN PAT GULIPAT DI PROYEK IPAL PARAPAT SUMUT SENILAI RP.59,4 MILYAR

PAK PRESIDEN, PAK MENTERI PUPR MOHON  ‘SIDAK’ ADANYA DUGAAN PAT GULIPAT DI PROYEK IPAL PARAPAT SUMUT SENILAI RP.59,4 MILYAR

KoranJokowi.com, Bandung : Sedang viral saat ini dengan adanya dugaan Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah  (IPAL) di kota turis Parapat kabupaten Simalungun  senilai Rp. 59,44 Milyar  dari APBN kementerian PUPR thn anggaran 2020 menjadi ajang jual beli proyek dikalangan penyedia jasa  (rekanan/kontraktor) penyelenggara atau pengguna dan pihak lain non rekanan dari kalangan oknum ASN pejabat di lingkungan pemprov  SU.

Sources:PUPR

Dugaan itu menyasar adanya  praktik “jual beli” paket proyek pada pekerjaan IPAL Parapat yang beresiko kepada kualitas kerja dari program pengembangan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN ) Danau Toba ,baik aspek menajemen maupun aspek konstruksi fisik bangunan yang meliputi beberapa unit sub proyek di lokasi.  Pihak rekanan yang tercatat dalam surat kontrak proyek IPAL Parapat itu secara tertulis pada kertas bermaterai ternyata mengaku kalau dia hanya ‘menumpang nama’ pada perusahaan kontraktor itu.

Pemilik perusahaan pelaksana proyek itu sebenarnya diduga adalah initial ‘H’ seorang oknum ASN di Pemprov Sumut. Berdasarkan data yang beredar berupa copy ktp,kk,dan surat atau buku nikah, ‘H’ ini adalah mantan kadis kebudayaan dan parawisata (Disbutpar) Sumut yang sebelumnya kadis lingkungan hidup Provinsi Sumut. Praktik jual beli proyek dengan modus pinjam perusahaan yang berpotensi terjadinya korupsi.

Sehubungan dengan hasil tinjauan langsung ke lokasi proyek di Parapat,persisnya diujung dermaga Pantai Atsari pada tanggal 6/7 Januari lalu KoranJokowi.com dugaan ini memang harus segera diusut sebelum terjadinya praktik korupsi melalui sejumlah modus, misalnya manipulasi material proyek, amputasi kualitas kontruksi dan kamuflase tenaga ahli hingga berpotensi penyalagunaan anggaran proyek.

Data-data hasil temuan lain berupa profil proyek,item-item pekerjaan,rencana anggaran biaya(Rab),dokumen tender,surat perjanjian,akte notaris,perjanjian kontrak,dan surat keterangan khusus kontraktor pelaksana semula (PT.HMP)  yang mengaku hanya numpang nama karena pemilik perusahaan dan proyek itu adalah ‘H’, oknum ASN itu. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan bermaterai (tanpa tanggal) pada Oktober 2020 yang ditanda tangani Riza Azhari, selaku kuasa direktur PT HMP.

Lokasi Proyek IPAL itu hanya beberapa meter dari Proyek penataan Pantai bebas Parapat yang sedang di kerjakan oleh BUMN lainnya. Dilokasi,tim peninjau tidak satupun pekerja yang sedang bertugas di lokasi Proyek dan satupun pegawai atau staf yang ada di kantor Proyek (milik KEM – PUPR yang hanya beberapa meter dari kantor koramil Parapat),  bahkan plang merk pekerjaan proyek justru terpajang di belakang kantor yang sama sekali tidak terlihat oleh publik,sebagaimana mestinya.

Ketika akan dikonfirmasi langsung ke lokasi Proyek IPAL tersebut di Parapat,pihak pelaksana proyek langsung menghadang para awak media dengan alasan harus ada ijin resmi dari kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya. Bahkan pihak kementrian PUPR di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Cipta Karya Sumut,maupun ‘H’ oknum ASN Pemprov Su itu  yang diduga bermain dalam proyek ini sama-sama bungkam ketika dikonfirmasi . Juga,  Kepala Satuan kerja Proyek IPAL Parapat KSPN Danau Toba, Walid Guntur Cahyadi St.Msc dan pejabat pembuat komitmen (PPK) BPPW wilayah 3 Sumut, Sahhru Ramadhan St, maupun ‘H’sendiri, tidak merespon telepon dan tidak juga membalas atau menjawab semua pesan-pesan lampiran data- data melalui wa.

KoranJokowi.com pastinya ‘menyayangkan’ hal diatas jika memang seperti itu, apalagi kami semua adalah Relawan Jokowi yang demikian mendukung program Presiden Jokowi terhadap cita – cita presiden akan membangun 28 pusat destinasi di Kawasan Danau Toba (KDT)  dengan anggaran > Rp.3,5 trilyun.

Tepatnya, dengan dibangunnya jaringan IPAL akan mencegah pencemaran perairan Danau Toba sekaligus untuk  mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, sebagai salah satu bagian terkecil dari ‘integrasi’ Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Maka,  jika KDT sulit dibenahi karena  prilaku – prilaku  semacam ini memang ada , apa kata dunia !?,  ‘Mari kita main ! (Lambok BH/Foto.ist)

#jokowi3periode

Tentang RedaksiKJ 1950 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan