DINAS KESEHATAN KAB. DAIRI SEOLAH 'MEMBIARKAN' APA YANG DI PERTANYAKAN !?

DINAS KESEHATAN KAB. DAIRI SEOLAH ‘MEMBIARKAN’ APA YANG DI PERTANYAKAN !?

KoranJokowi.com. Dairi : Kesehatan adalah yang paling utama, sehat Jasmani tentu sehat rohani sebuah ungkapan yang sering disampaikan agar setiap orang menjaga dan tetap mengutamakan Kesehatan masing masing. Namun instansi yang membidangi kesehatan di Pemerintahan Kabupaten Dairi,yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang dan Dinas Kesehatan menunjukkan kinerja yang sangat buruk atau jauh dari harapan juga Plin plan.

RSUD Sidikalang bukan saja saat ini menuai kritikan tajam dan pedas dari masyarakat Kabupaten Dairi namun sudah jauh dari tahun tahun sebelumnya walau Direktur atau Top Managenan silih berganti bahkan sudah berungkali di demo masyarakat, tapi belum terlihat peningkatan kinerja/ pelayanan. Mungkin saat ini karena hanya karena situasi Covid – 19 masyarakat tidak berdemo atau mengadakan aksi.

Masalah yang paling sering dikeluhkan pasien dan keluarga pasien di RSUD Sidikalang seperti pelayanan dari tenaga medis yang lamban , ketersediaan dan kesiapan Ambulance , ketersediaan kantong darah bagi pasien yang sangat membutuhkan, banyaknya pasien yang selalu dirujuk ke Rumah Sakit keluar dari Kabupaten Dairi dengan alasan ketersediaan fasilitas/ alat.

Disisi lain diduga sistem pemberian Jasa dan Insentif BPJS, Jasa Jampersal dan Jasa Penanganan Pasien Covid – 19 untuk tenaga medis dan perawat yang tidak transparan menuai pertanyaan dan protes keras dari sebagian dokter dan tenaga medis RSUD Sidikalang, juga diduga pilih kasih.

Beberapa dokter yang identitasnya dimohon untuk tidak disebut, menyampaikan hal ini kepada KoranJikowi.com. Dimana Pemberian Jasa BPJS, Jampersal dan Penanganan Pasien Covid – 19 tidak berdasarkan jam kerja dan jumlah pasien yang ditangani dan masih belum menerima Jasa dan Insentif sampai saat ini. ” Top Manageman RSUD Sidikalang tidak transparan pemberian Jasa, BPJS dan Penanganan Pasien Covid – 19″. keluh seorang dokter.

Beberapa bulan yang lalu ketidak ketersediaan Ambulance di RSUD Sidikalang,diduga kuat menyebabkan salah seorang Ibu Hamil warga Desa Lae Ambat Kecematan Silima Punggapungga yang akan menjalani persalinan akhirnya meninggal, persoalan ini menuai protes keras dari Anggota DPRD Kabupaten Dairi Hasudungan Tindaon dan Swarno Panjaitan.

Juga pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL) oleh Pimpinan RSUD Sidikalang dianggap sebanyak duabelas orang menuai protes, bukan saja dari THL dan keluarganya kerena ada yang menjadi tulang punggung menghidupi keluarga juga situasi perekonomian sulit akibat Pandemi Covid – 19, beberapa Anggota DPRD Kabupaten Dairi menyoroti dan menjadi atensi.

Demikian juga halnya dengan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Dairi Ruspal Simarmata yang menurut pandangan KoranJokowi.com banyak kebijakan yang merugikan masyarakat termasuk juga uang pengalokasian anggaran tidak efisien dan dinilai kurang bermanfaat.

Hal ini terkait dengan laporan nama nama paparan penyebaran Covid – 19 di Kabupaten Dairi yang menuai protes keras dan keakuratan data tersebut diduga asal asalan karena yang berdomisili di luar Kabupaten Dairi di catut. Namun dengan enteng, Ruspal Simarmata ketika ditanya KoranJokowi.com menjawab bahwa salah entry.” Itu salah entry” ucap Ruspal Simarmata.

Pengadaan Bidik Plasma Station (BPS) yang menelan anggaran Millyaran Rupiah itu, juga menjadi pertanyaan besar. Diduga Pengadaan Barang yang di letakkan di depan Kantor dan Puskesmas sebanyak lebih kurang 71 Unit, diduga kuat hanya untuk bancakan oknum atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan.

BPS tersebut terlihat hanya onggokan seperti barang percobaan karena dalam hitungan hari sudah banyak yang rusak dan juga tidak diaktifkan. Bahkan BPS tersebut, saat KoranJokowi.com berkunjung ke Kantor Camat Kecamatan Tanah Pinem di Kuta Buluh, sudah menjadi tempat penyimpanan barang. Dan sebagian besar Barang berbentuk kotak tersebut sudah tidak digunakan hanya sebagai pajangan. ‘Wow, masih kita diamkan saja …. !? (Delon Sinaga/Tim)