“KORANJOKOWI.COM JATIM  DIMINTA POSITIVE THINKING KE PEMKAB BOJONEGORO, KARENA YANG KORUPSI ITU OKNUM BUKAN MEWAKILI 8.494  ASN/PNS DISANA !!”

“KORANJOKOWI.COM JATIM  DIMINTA POSITIVE THINKING KE PEMKAB BOJONEGORO, KARENA YANG KORUPSI ITU OKNUM BUKAN MEWAKILI 8.494  ASN/PNS DISANA !!”

Koranjokowi.com,  Jawa timur :Pemerintah provinsi Jawa timur bersama DPRD Jawa timur telah menyetujui secara bersama sama bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa timur pada tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp 32,8 triliun, hal ini disampaikan kepada beberapa media disaat rapat paripurna digelar pada Senin 30/11/2020 lalu.

Melihat budget anggaran pendapatan Dan belanja daerah (APBD) Jawa timur yang dinilai lumayan besar dari provinsi lainnya, maka kami Koranjokowi.com Prov. Jawa timur kembali melakukan Check re-check sebagai bagian dari tanggung-jawab insan pers dan Relawan Jokowi Prov. Jawa Timur.

Dan, disaat ‘silahturahmi’ ke kantor Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bojonegoro (6/7) lalu sekira pukul 10.15 wib, kadis PU BINA MARGA Bojonegoro tidak ada dikantor dan situasi kantor pun terlihat lengang sepi, “Maaf mas, Kadis sedang ada kegiatan bersama  Kabid penataan ruang”, demikian salah seorang resepsionis disana.

Jika saja saat itu Kadis ada ditempat, saya hanya ingin menyampaikan ‘amanah dan pertanyaan’ masyarakat yang masuk ke kami di Prov. Jatim  mengenai  kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang sedang berjalan saat ini, karena berdasarkan daftar APBD Jawa timur, untuk kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang dapat anggaran pembangunan yang besar.

Di halaman kantor, saya menelpon Pimp.Umum/Redaksi meminta tanggapan, “Sepertinya Kadis enggan menerima kami, ndan”, kata saya. “Iya tidak begitu mas, kita positive thinking saja,  husnudzon,   selalu berpikir positif terhadap apa pun “, jawab pimpinan.

“Ini bukan disini saja,ndan. Saat kami berencana silahturahmi ke sektor industri, sektor pendidikan, sektor pertanian pun kami saat kami minta tanggapan dan konfirmasi menyangkut dengan besarnya anggaran yang terserap oleh pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro Jawa timur. Semua juga seolah menghindar”, bantah saya.

“Mas  Didik, semua agama mengajarkan agar kita senantiasa positive thinking, juga bagi kita yang muslim, di dalam Al Qur’an surat Al Hujarat ayat 12 diamanahkan mengenai perintah untuk tidak berprasangka buruh bahkan sampai mencari – cari kesalahan orang lain”, jawab Pimpinan lagi.

“Tapi amanah yang diberikan masyarakat kepada kami juga besar, ndan. Bagaimana kami menjawab nanti?”, kata saya lagi.

“Mas, dengan ditayangkannya hal seperti ini di KoranJokowi.com, pastinya ini salah satu jawaban dan bukti jika mas Didik dan teman teman di Prov. Jatim telah melakukan dengan baik amanah yang diberikan”, jawab Pimpinan lagi.

“Maaf Pimpinan, ijin salah, PIlpres 2014 suara Presiden Jokowi di kab Bojonegoro memang kalah , hanya sekitar 352.307 suara, namun di Pilpres 2019 kita menang dengan sekitar 560.000 suara, atau 67% dari 1,04 juta pemilih. Ini menandakan masyarakat menginginkan perubahan atas kinerja Pemkab Bojonegoro, Prov. Jatim umumnya.  Kita berharap itu terealisasi di tahun 2019-2024 ini, pimpinan.  Namun sepertinya masih jauh panggang dari api, abu abu. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan kasus korupsi paket proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang tidak jelas kelanjutannya sejak awal tahun 2021 lalu…”, sela saya

“Soal dugaan korupsi Disdik itu wewenang Polda, percayakan saja, kita kawal.  Untuk harapan masyarakat Kab Bojonegoro yang menginginkan clean and clear goverment, itu juga tugas kita semua. Proporsi, Profesional & Ber-keadilan, itu saja. Saya berharap juga agar tim KoranJokowi.com Prov. Jatim terus men-support Polda Jatim yang saat ini fokus dalam Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Aman Nusa II Polda Jawa Timur dengan  membuka  layanan pengaduan secara online untuk Pandemi Covid 19″, jawab pimpinan

“Di nomor berapa, pimpinan?”

“Kalau tidak salah di nomor 082232781177  ya”

“Siap..”

Dilanjutkan  pimpinan, mungkin saat ini Pemkab Bojonegoro sedang sibuk dengan upaya mencapai  target Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). Dimana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selama ini  dilakukan dengan sistem manual menuju sistim – digitalisasi. Dalam dunia swasta dikenal dengan ‘Shock-culture, keterkejutan budaya, dari terbiasa  budaya manual menuju digital salah satunya. Pastinya banyak yang belum siap, Presiden Jokowi jauh hari telah mengingatkan para ASN/PNS bahwa membangun bukan sekedar infrastruktur tapi juga sumber daya manusia. SDM bisa bersumber dari ASN yang memiliki kapasitas yang terasah.

“Siap Pimpinan, ijin salah, masyarakat masih trauma dengan adanya kasus Samsul Hadi , Inspektur Inspektorat Kab. Bojonegoro yang kemudian divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya  November 2019 lalu 5 tahun penjara dan denda Rp.200 juta, kok bisa ya dia melakukan itu !”, kata saya.

“Samsul Hadi itu oknum, tidak bisa kita generalisasi, dan itu kasus lama. Memang betul itu tindakan tidak terpuji karena penyalahgunaan wewenang dalam audit internal oleh Inspektorat Bojonegoro tahun anggaran 2015 – 2017 sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Bentuk penyalahgunaan wewenang itu dengan cara penetapan RKA tidak sesuai standar SBU yang ditetapkan. Kerugian negara itu tidak hanya dinikmati oleh tersangka, namun juga beberapa stafnya. Total anggaran negara yang dinikmati pribadi oleh tersangka sebesar kurang lebih Rp 500 juta. Dan itu adalah oknum, mas. Tidak mewakili sekitar 8.494 orang  ASN/PNS di Pemkab. Bojonegoro lho !”, kemudian pimpinan pamit menutup seluler.

Saya dan tim terdiam, kalau pun tidak puas hati.

‘Maaf pimpinan…..

Ahahahaha…

(Didik WN/Tim/Foto.ist)