HARUSKAH PRESIDEN JOKOWI YANG TURUN TANGAN DI KONFLIK LAHAN 13 HEKTAR DESA SAMPALI DELI SERDANG ?, ” COME ON !”
KoranJokowi.com, Kab. Deli Serdang, Sumut :
Lapor ,
Yth Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo,
Yth Bapak Kastaf Presiden RI, Jenderal TNI Moeldoko,
YTh Mendagri Jenderal Tito Karnavian,
Yth SATGAS MAFIA TANAH ,
Rabu, Tgl.28 Juli 2021 pukul 11.15 wib, terjadi lagi konflik agraria diatas Lahan Bekas Exs PTPN2 yang menjadi perebutan para raja” kecil yang masing-masing memiliki kepentingan diatas lahan tersebut,berikut kami sampaikan dari Korwil Koran Jokowi.com sumut. tepatnya di Jl.Damar Wulan Dusun 24, Desa Sampali,Kec Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang
Lahan seluas kurang lebih 13 Ha yang saat ini sedang dalam proses pembangunan perumahan serta dalam pengawasan Exs Ketua PAC PP Percut sei tuan (Sdr Kamirin ) yang menjadi persengketahan banyak pihak hingga melibatkan aparat Kepala Desa Sampali.Pemodal dan Masyarakat, kini telah menjadi perebutan kembali setelah Ketua PAC PP tersebut Diberhentikan,
Konflik persengketahan tanah tersebut melibatkan 3 pihak sekaligus, yaitu : Mantan Ketua PAC PP Sdr Kamirin Dkk, Muklis dkk dan Pihak Pemodal yang melibatkan Plt PAC PP terpilih, Kepala Desa Sampali M.Ruslan yang sempat juga mengeluarkan surat Keterangan silang sengketa diatas tanah Exs HGU PTPN2 dan juga masyarakat yang belum menerima ganti rugi.
Konflik Agraria telah terjadi dini hari,berawal dari salah satu pihak yangg mengaku sebelumnya telah memiliki lahan diobjek tersebut pernah memberi ganti rugi kepada warga 2thn lalu yakni sdr Muklis dan juga sala satu pemodal, namun menurut pernyataannya sekitar 1thn lalu lahan miliknya yang sudah pernah diganti rugi telah dirampas sekitar 6ha oleh pihak sdr Kamirin (saat itu masih Ketua PAC PP Percut),disaat waktu bersamaan warga sekitar lokasi dengan rombongan Ibu-ibu telah muncul dilokasi melawan karena mereka masih punya hak disana karena belum ada proses ganti rugi dari siapapun.
Melihat konflik sengketa lahan yang terjadi saat ini,siapakah pemilik sebenarnya dan siapa yang bertanggung jawab sehingga banyak pihak yang saling mengklaim dan rawan kericuhan apalagi saat pandemi Covid 19 seperti ini untuk tidak ‘berkerumun.
Yang kami sayangkan pihak Pemkab Deli Serdang seolah tutup mata, tidak pernah ada upaya apapun untuk berdiskusi dan mencari solusi. Jangan hadapkan masyarakat dengan TNI-Polri, kami juga kasihan dengan mereka kalau pun mereka dalam posisi sebagai ‘pengawal dan pengaman.
Mengapa Bupati Deli Serdang tidak mengambil inisiatip bertemu langsung semua pihak sesegera mungkin !
MENGAPA KONFLIK HANYA 13 HEKTAR INI DIDIAMKAN?
HARUSKAH PRESIDEN JOKOWI YANG ‘TURUN TANGAN !?
(BudiSG-Team/Foto.ist)
1 Trackback / Pingback