12.041 KELUARGA PENERIMA BLT DAN 314 POSKO GUGUSTUGAS DI KAB.LAMTENG KAPAN DIAUDIT !?
Koran Jokowi.com, Kab.Lamteng : Jumlah kampung / desa di kabupaten Lampung tengah (Lamteng) pada 2021 tercatat sebanyak 314 ,10 kelurahan dan 28 kecamatan, dan dari jumlah kampung yang menerima Dana desa, ada sekitar 12.041 kepala keluarga yang masuk daftar penerima Bantuan langsung tunai (BLT),dan 314 kampung mendapat anggaran posko covid19 yang berasal dari Dana desa DD.
Sesuai arahan presiden Jokowi , BLT maupun anggaran penanggulangan Covid19 ditujukan kepada keluarga yang terdampak akibat Covid 19 juga pembiayaan keperluan pelayanan didesa desa termasuk anggaran posko gugus tugas. Gegara covid19 perekonomian secara umum mengalami penurunan imbasnya kepada masarakat miskin atau berpenghasilan rendah mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
Kebijakan presiden yang mengalihkan pos anggaran yang semula tidak dianggarkan di APBN maupun APBD terutama di 2020 ini, kiranya jangan disalah gunakan atau diselewengkan, kalau tidak mau berurusan dengan hukum .
Saya selaku Stafsus Koranjokowi.com Kab.Lamteng yang bekerja sama dengan warga masyarakat bertugas untuk ‘mengawal itu semua, terkait penerapan program dana desa , terutama BLT disejumlah kampung dilampung tengah.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun Koranjokowi.com dari banyak sumber informasi ada indikasi terjadi penyelewengan anggaran terutama anggaran desa yang bersumber dari DD,seperti Dana gugus tugas yang rata rata perkampung menganggarkan minimal Rp. 50 juta .Jika jumlah kampung di Lampung tengah sebanyak 314 kampung dikali Rp 50 juta saja nilainya sangat fantastis, belum lagi dana BLT, PKT,Bundes,dan lain nya.
Semua program tersebut rentan untuk dikorupsi ,mengingat pihak pengawas kecamatan dan pihak PMK kabupaten tidak melakukan pemantauan secara serius, karena kebanyakan hanya memeriksa adminitrasi SPJ dan sering melakukan perubahan perubahan Apbk Anggaran pendapatan dan belanja kampung dan SPJ ,sementara pengecekan dilapangan nyaris tidak dilakukan hanya percaya kepada laporan dari tim pelaksana kampung dan pendamping kecamatan.
Hingga Agustus 2021 dan BLT baru cair satu kali yakni untuk bulan Januari- April sebesar Rp 120 ribu sedangkan pencairan BLT tahap II entah kapan cairnya .Dilampung tengah pada Juli lalu ada rotasi jabatan eselon II termasuk kedis PMK dirotasi ke Ass 1 ,sedangkan Kadis PMK belum ada gantinya sampai berita ini ditulis, akibat dari semua itu program DD terkendala belum ada nya pengganti Kadis PMK .
Lalu kapan slogan kampanye ‘LAMPUNG TENGAH BERJAYA terealisasi, sebagaimana yang kerap dinyatakan bupati Musa Ahmad ?
(Farizal/Suko)
1 Trackback / Pingback