Kabar Kab Kuansing Riau (23), " Sudah 6 Tahun BUMD Kuansing Tidur !? "

Kabar Kab Kuansing Riau (23),

” Sudah 6 Tahun BUMD Kuansing Tidur !? “

KoranJokowi.com, Kab.Kuansing Riau : Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (Perda BUMD) Kabupaten Kuantan Singingi, telah di sahkan pada November 2015 lalu. Namun sayangnya, penyertaan modalnya belum ada hingga kini, sehingga BUMD tidak bisa digunakan buat menambah pemasukan daerah.

Padahal, untuk diketahui, 4 Kabupaten yang sama berdirinya dengan Kuansing , seperti Siak, Pelalawan, Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil), telah memiliki BUMD yang sudah menghasilkan buat menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing Kabupaten itu.

Menelusuri hal tersebut, koranJokowi.Com mencoba menghubungi beberapa Anggota DPRD Kabupaten Kuansing, yang pertama ialah, Wakil Ketua II DPRD kuansing – Jufrizal, namun sayang dirinya belum mengusai permasalahan gagalnya penyertaan modal BUMD itu.

Untuk itu dirinya meminta waktu untuk menjelaskan perihal tersebut. Karena dirinya harus koordinasi dulu dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah BPP yang lebih menguasai permasalahan. ”Saya harus koordinasi dulu sama BPP,” ujar politisi Partai Gerindra ini Senin (27/12/2021).

Sama halnya dengan anggota DPRD lainnya – Pedrios Gusni, ia menyebutkan kalau dirinya juga tidak mengetahui permasalahan tersebut. Malah Ketua DPC Demokrat Kuansing itu, menyuruh koranJokowi.Com menanyakan langsung pihak BPP karena dirinya tidak ikut dalam pembahasan penyertaan modal BUMD tersebut. ”Karena saya tidak ikut dalam Pansus tersebut, Coba langsung aja tanya ke pihak BPP,” pinta Dewan asal pemilihan Kecamatan Singingi ini singkat.

Namun berbeda dengan Wakil Ketua I DPRD Kuansing -Zulhendri, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berani mengungkapkan untuk penyertaan modal BUMD belum pernah dibahas dari tahun 2019 sampai 2021 sekarang, karena uang yang disediakan untuk pembahasan tidak tersedia.

” Tahun ini hanya disediakan dana untuk 4 (Empat) Perda saja, karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Jadi intinya anggaran tidak tersedia untuk membahas pernyataan modal BUMD itu,” sebutnya seraya mengakui Perda BUMD itu sudah ada dari berapa tahun lalu.

Menanggapi penjelasan dari beberapa Anggota DPRD Kuansing itu, membuat Zubirman, salah satu aktivis kemasyarakatan di Kabupaten Kuansing angkat bicara. Menurutnya ini sungguh lucu dan sangat memalukan. Dirinya mengajak warga membayangkan betapa lambannya kinerja Dewan Kuansing dalam hal merealisasikan Perda penyertaan modal BUMD.

Ia menilai jika uang menjadi alasan, itu sangat aneh kesannya. Sebab, di Sekretariat Dewan (Sekwan) selalu dianggarkan setiap tahunnya. Pria yang berprofesi sebagai Pengacara ini juga mempertanyakan untuk apa gunanya Perda BUMD dibuat, jika penyertaan modalnya tidak diurus-urus hingga BUMD menjadi terkatung-katung sejak didirikan pada November 2015 lalu. ”Kalau uang yang jadi alasan, itu sangat lucu dan memalukan. Sejak 2015 BUMD itu sudah didirikan sampai sekarang penyertaan modalnya belum dibuat. Apa saja kerja Dewan-Dewan kita itu. Untuk apa di buat BUMD jika tetap dibiarkan terkatung-katung sampai sekarang,” urai Zubir.

Untuk itu ia meminta agar anggota DPRD Kuansing untuk serius dalam bekerja. Ia pun berharap agar tahun depan para Dewan segera merealisasikan penyertaan modal tersebut, sehingga Kabupaten Kuansing memiliki BUMD yang bisa menambah PAD daerah seperti di Kabupaten lain di Provinsi Riau.

”Kita minta serius lah para Dewan kita itu. Harapan kita penyertaan modal itu bisa direalisasikan tahun depan, sehingga BUMD kita bisa beroperasi untuk menjadi mesin pemasukan pundi-pundi PAD daerah demi kesejahteraan masyarakat Kuansing itu sendiri,” pungkas Zubirman.

(Rwd/foto.ist)