" YAYASAN ANUGERAH INSAN RESIDIVIST PELOPOR KEMANUSIAAN NARAPIDANA !? "

” YAYASAN ANUGERAH INSAN RESIDIVIST PELOPOR KEMANUSIAAN NARAPIDANA !? “

Koranjokowi.com, OPIni:

Berdiri pada tahun 2018 Yayasan Anugrah Insan Revidivist (AIR) merupakan sebuah Lembaga Kesejahtaraan Sosial yang berkontribusi dalam membangun narapidana yang aktif, kreatif, dan produktif Yayasan AIR memiliki program pembinaan terhadap narapidana agar dapat mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuh Hak Asasi Manusia, membangun emphaty masyarakat agar tidak memandang negative terhadap narapidana, memberikan program penyuluhan yang berkaitan dengan pemberdayaan, motivasi dan pelatihan serta Yayasan
juga menyalurkan potensi yang dimiliki warga binaan pemasyarakatan sesuai minat dan bakatnya baik
terhadap anak maupun dewasa. Di umurnya yang ke -5 di tahun ini Yayasan AIR mempunyai VISI untuk dapat bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan dapat membangun jaringan cabang Yayasan di seluruh pelosok
Indonesia untuk lebih memudahkan dalam pelayanan dan pembinaan mantan Warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

” Dalam usianya ke-5 tahun (2018-2023), saat ini tercatat lebih dari 3000 orang anggota YAIR diseluruh Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bali. Inshaallah akhir tahun 2023 akan ada di 33 provinsi”, demikian Ketum YAIR – Asep Djuheri kepada Koranjokowi.com melalui Budi D.Ginting – StafSus Koranjokowi.com. yang juga Wkl.Ketua YAIR Kab.Deli serdang Sumatera utara.

Antoni Tarigan selaku Ketua YAIR Kab. Deli serdang menambahkan bahwa Sasaran Program YAIR adalah Narapidana dan Mantan Narapidana : Narkotika dan Umum, Penyalahguna Narkotika, Orang Dengan HIV/AIDS dan yang terdampak, LGBT, Pekerja Sex dsb. Oleh karena itu YAIR hadir sebagai lembaga yang menyuarakan kebutuhan Narapidana dan Mantan Narapidana diseluruh Indonesia.

Kisah pedih perlakuan yang mungkin saja dialami para anggota YAIR saat ‘di-kampus’ tentu menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan dan hak asasi manusia yang dielu-elukan, namun semua itu terbalik kenyataannya dan hanya mereka dan Alah yang tahu bahwa banyak ketidak-adilan dalam beberapa hal disana.

Ini pastinya bertolak-belakang dengan hikayat bagaimana semua agama pun menghormati mereka baik disaat sedang dalam ‘kampus’ maupun usai bebas, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW usai Perang Badar. Rasul berpesan agar memperlakukan mereka dengan baik. “Janganlah berbuat jahat kepada mereka,”sabdanya.

Keluhuran nilai yang disampaikan semua agama khususnya Islam, mengajak semua pihak dapat memperlakukan para napi dengan baik. Dan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW konon menarik simpati dan mendatangkan hidayah bagi para kafir Quraisy. Salah satunya ialah Tsamamah bin Atsal. Ia tertangkap dalam peperangan Badar lalu ditawan di Masjid Nabawi. Ia diperlakukan sangat manusiawi. Makan dan minumnya terjamin. Bahkan, Rasulullah SAW rutin menegurnya selama tiga hari berturut-turut. Akhirnya, Tsamamah dilepaskan, bersahabat dekat dengan Rasulullah SAW dan banyak ceritera indah kemudian seterusnya.

Apapun, YAIR telah membuka mata dan hati banyak orang, baik para alumni kampus yang bertebaran diseluruh Indonesia khususnya yang dirasakan lebih dari 3000 anggotanya maupun instansi terkait dengan itu.

Presiden Jokowi pun mempunyai semangat yang sama sebagaimana kemudian beliau menanda-tangani UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dimana ada 99 pasal dalam UU tersebut yang ditanda-tangani pada 3 Agustus 2022

Pada pasal 2 ayat b, yang mengatakan, “Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan (c). c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”

Bahkan jauh hari, tepatnya sekitar Mei 2018 lalu, Presiden Jokowi pun menanggapi dengan tegas mengenai pro-kontra mantan napi koruptor dan urusan pemilu, beliau mengatakan bahwa para mantan narapidana termasuk mantan napi kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Ini menjadi pukulan telak bagi KPU yang melarang mantan napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019. Dan presiden Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan narapidana.

Hal lain, Presiden Jokowi sempat dianggap ‘konyol, karena membebaskan sekitar 38.820 lebih napi tahanan sebagai salah satu upaya mencegah dampak penyebaran Covid-19. Mereka berasal dari 525 UPT Pemasyarakatan. Rinciannya, 36.641 narapidana dibebaskan melalui program asimilasi sedangkan 2.181 narapidana lainnya dibebaskan lewat program integrasi. Namun itu semua akhirnya berakibat baik, kalau pun tidak populer karena musuh musuh politik presiden Jokowi menganggap itu tetap konyol.

Mereka yang tidak pernah merasakan bagaimana menderitanya dalam penjara, jauh dari orang tua, istri, anak – anak, dsb. Apapun mereka berterima-kasih atas keputusan presiden Jokowi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dan atas ini pula para narapidana ini telah ikut menghemat biaya negara hingga lebih dari Rp.260 milyar.

Merekalah para narapidana yang juga punya andil dalam menekan angka pandemi Covid 19 dan ikut menghemat biaya negara karena saat itu negara fokus dan butuh anggaran kesehatan yang mencapai lebih dari Rp.400 trilyun.

“Apa betul YAIR akan melaksanakan JAMBORE RESIDIVIST 2023 ?”,

tanya saya kepada Antoni

“Sedang dibicarakan di internal”

(Red-01/BudiDG/Foto.ist)