#RepublikFabeliano, ” DAFTAR 7 MENTERI YANG AKAN DIPECAT PRESIDEN”

Dikeluarkan : Hari Sabtu, Tanggal: 18 September 2026

Sumber: Kantor Presiden Republik Fabeliano

Untuk: Seluruh Warga Republik Fabeliano & Pembaca KoranJokowi.com

Saudara saudara sekalian,

Sebelum surat ini saya buat, saya TIDAK BUTUH LAPORAN DARI SIAPAPUN karena saya lebih percaya kepada Allah SWT – Tuhan YME, Semua data adalah  hasil pengamatan saya yang obyektif dan jujur. Dan, berdasarkan pemantauan kinerja lapangan, laporan relawan Koranjokowi.com dan #SahabatKPK!. Saya – Presiden Republik Fabeliano , Miss Pussy Noni memutuskan untuk menangguhkan tugas (skors) tujuh menteri berikut dibawah ini  selama 90 hari sejak tanggal pengumuman ini. Selama masa skors, mereka tidak menjalankan wewenang jabatan, tidak menerima tunjangan, dan wajib mengikuti evaluasi terbuka. Jika tidak ada perbaikan nyata dan terukur dalam masa tersebut, proses ini akan mengarah langsung ke PEMECATAN TIDAK HORMAT (PTH), dan ingat kami tidak mengenal HAM, karena kami menggunakan HAH – Hak Asasi Hewan. Berikut detilnya.

• • Alasan Skorsing: Maladministrasi Kronis & Sibuk Pansos Pribadi.
  • Detail Kasus:
    • • Terlalu banyak pansos di media sosial hingga menimbulkan kegaduhan publik yang tidak penting.
      • Menjadi bahan cemoohan dunia internasional karena saat rapat formal lebih sibuk pen-spinning (memainkan pena) dan tertidur di atas meja sidang yang masih berjalan.
      • Komunikasi antar-kementerian tidak dijembatani dengan baik; banyak menteri berjalan sendiri-sendiri tanpa tahu apa yang dilakukan kementerian lain.
      • Disinyalir tidak becus menyaring draf Surat Keputusan (SK) dan perizinan konsesi lahan. Akibat kelalaiannya, dokumen rahasia negara terkait operasi penertiban Satgas PKH bocor ke tangan para cukong kelapa sawit besar sebelum eksekusi lapangan dimulai. Ia juga dituding sengaja memperlambat surat pemecatan pejabat daerah yang terindikasi membekingi mafia.

• • Alasan Skorsing: Disorientasi Intelijen & “Masuk Angin” di Ketinggian.
  • Detail Kasus: Sebagai burung Rajawali berwawasan luas, Mat Koneng harusnya menjadi mata dan telinga Presiden dari hutan,air dan udara yang benar. Namun, ia justru gagal mendeteksi koordinat titik api (hotspot) Karhutla yang semakin meluas dan hanya penuh seremoni Agustus–September 2026. Lebih parah lagi, ia “merem” saat radar mendeteksi kapal-kapal besar melakukan pembuangan limbah beracun dan pencurian pasir laut di perairan luar.

• • Alasan Skorsing: Negosiasi Bawah Tangan & Pembiaran Alih Fungsi Hutan Larangan.
  • Detail Kasus:
    • • Selain gemar pansos di medsos, ia justru memanfaatkan ilmu lutungnya untuk “melompat” dari satu dahan korporasi ke korporasi lain. Bro Lubud diduga menerima gratifikasi baik langsung atau tidak berupa “pisang emas” dari mafia hutan, sehingga meloloskan pemutihan jutaan hektar lahan kelapa sawit ilegal di Sumatra tanpa denda administratif Rp11,4 triliun yang seharusnya disetor ke kas negara.
      • Terlihat kebingungan dan mati kutu saat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin melebar menjadi >202.000 hektar.
      • Lemah dalam manajemen bencana taktis, belajar dari rekam jejak buruk sejak tahun 2025 (Sumatera-Aceh), Gempa NTT 2026, hingga bencana Gunung Anak Krakatau.
      • Tidak punya agenda serius maupun empati untuk menyelamatkan lebih dari 1 triliun serangga hutan yang musnah akibat Karhutla 2026.

• • Alasan Skorsing: Penyebaran Informasi Menyesatkan (Gaslighting) & Komunikasi Publik yang Buruk.
  • Detail Kasus: Di tengah kepungan kabut asap yang mencekik rakyat dan krisis air irigasi, Boy Beo bukannya meredakan situasi, tetapi hanya bisa meniru kata-kata manis para pengusaha. Di hadapan media, ia menyebut langit yang hitam karena asap sebagai “mendung romantis pembawa berkah” dan mengklaim urusan mafia air sudah selesai, padahal petani hilir masih menjerit kehausan. Ia juga membiarkan kegaduhan para menteri lain yang membuat jumpa pers acak-kadut hingga memicu gelombang jumpa pers “klarifikasi” yang memalukan.
  • Dia juga dianggap ‘tutup-mata’ atas kerugian masyarakat akibat penipuan digital yang telah  mencapai Rp9,1 triliun.Bahkan gagal menjaga data masyarakat sehingga bocor kemana-mana dan gagal menghalau serangan Judol dan Pinjol yang merugikan negara >Rp.500 triliun.

• • Alasan Skorsing: Tragedi Kemanusiaan Massal, Kelalaian Fatal MBG, dan Pembiaran Mafia Air Limbah.
  • Detail Kasus:
    • • Mencoreng muka kabinet dengan membiarkan lebih dari 48.000 anak hewan pesisir dan anak nelayan mengalami keracunan massal akibat minimnya pengawasan program Makan Bergizi Gratis Khusus Hewan (MBGKH)  bahkan disinyalir  kerap ‘main-mata’ dengan para yayasan/penyedia dapur  dalam hal produksi dan aset.
      • KopDesa, Mbah Rebon kurang ‘recheck atas laporan dibawahnya sehingga terlihat manajemen datanya ‘acak-kadut,Banyak titik yang tercatat berada di kawasan hutan, sungai, tengah laut, hingga area pemakaman dan samping jurang. Mbah Rebon dianggap lalai melaksanakan perintah presiden, bahwa disetiap desa pasti ada kantor desa seharusnya KopDes bisa menggunakan lahan desa jika sulit maka pilihannya bangun satu lantai diatas kantor desa, atau kantor desa pindah dilantai 2. Pembiayaan pun akan lebih minim dibanding membangun diatas lahan lain.
      • KopNelayan, Banyak pengurus koperasi nelayan dipilih hanya berdasarkan ketokohan di kampung, bukan karena kompetensi manajemen bisnis atau keuangan. Hal ini memicu risiko salah kelola (mismanagement) bahkan hingga kasus penggelapan dana. Saat musim tangkap sepi (cuaca buruk), nelayan kesulitan membayar angsuran pinjaman ke koperasi. Sehingga akan terjebak kembali ke ‘tengkulak.
      • Dinilai minim kemampuan public-speaking di ruang publik. Bukannya melakukan introspeksi manajemen dan kinerja jajarannya, ia malah lebih kerap melemparkan kesalahan kepada orang tua, guru/sekolah, relawan, wartawan, dan LSM.

• • Alasan Skorsing: Sindikat Sertifikat Ganda & Penggelapan Lahan Transnasional.
  • Detail Kasus: Sejak menjabat,  kasus /konflik agararia tidak berkurang bahkan sebaliknya, diduga dia tersandera oleh korporasi yang selama ini kerap  ‘membelikan pulsa’.
  • Dia juga   “seolah diam atau mendiamkan”  terkait dengan skandal korupsi pengurusan HGB-Hak Guna Bangunan sehingga merugikan negara lebih dari Rp.1,3 triliun.
  • Dua kali dia tidak hadir saat dipanggil Presiden Miss Pussy Noni melalui tim satgas anti mafia tanah

• • Alasan Skorsing: Kebuntuan Program Perlindungan, Sanksi Tebang Pilih, dan “Kentut Hukum” yang Mandul.
  • Detail Kasus:
    • • Hewan-hewan yang tergusur, terluka, terlantar, atau kehilangan habitat akibat keserakahan mafia belum mendapat perlindungan cepat dan layak. Posisi ini seharusnya menyuarakan mereka yang miskin,  tidak bisa berbicara karena mereka merupakan prioritas untuk diberikan keadilan hukum.
      • Rencana pemulihan dan penempatan hewan terlantar sama sekali tidak ada yang terlihat nyata secara fisik di lapangan. Padahal, Presiden Miss Pussy Noni telah menyiapkan anggaran jumbo sebesar >Rp500 triliun untuk membangun RUMAH KASIH HEWAN TERLANTAR KARHUTLA yang bekerja sama dengan UNA (United Nations of Animals).

1. 1. Selama 90 hari, ke-7 menteri tinggal di barak khusus tepi rawa hutan terdalam tanpa Hp, wifi, alat elektronik, pencabutan iuran BPJS dari negara, jatah beras hanya 5Kg/hari, dan tidak ada besuk keluarga.
   2. Tugas jabatan menteri yang dinonaktifkan akan dipegang sementara oleh tim penilai yang ditunjuk langsung oleh Presiden.
   3. Masing-masing menteri wajib menyerahkan laporan kemajuan (progress report) per 3 hari sekali.
   4. Dilarang melakukan komunikasi apapun dengan anggota Kabinet yang aktif
   5. Warga dan relawan dapat mengirimkan masukan, bukti tambahan, dan keluhan secara terbuka melalui kanal khusus di KoranJokowi.com.
   6. Pada akhir masa skors, saya  akan memutuskan tiga opsi: kembali menjabat, dipindahkan ke posisi lain, atau diberhentikan (dengan hormat maupun tidak dengan hormat).
   7. Bagi menteri yang kemudian ditetapkan korupsi kalau pun satu rupiah maka akan langsung  DIHUKUM MATI dan dimakamkan dirawa.Ingat republik ini tidak mengenal HAM, karena kita hanya tunduk kepada HAH – Hak Asasi Hewan.