MIMPI PRESIDEN JOKOWI DAN AZAS TIGOR NAINGGOLAN TENTANG KAWASAN DANAU TOBA ITU SAMA !?
KoranJokowi.com, Bandung : Kawasan Toba dikelilingi oleh 8 kabupaten , yaitu : Kabupaten Simalungun, Toba Samosir (Tobasa), Samosir, Humbang Hasundutan (Humbahas), Pakpak Bharat, 
Dairi, Karo dan Tapanuli Utara. Maka membangun Kawasan Danau Toba harus terintegrasi , bukan sektoral. Selama ini itu yang terjadi disana. Harapan Presiden Jokowi untuk menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KDT/KSPN) sepertinya hanya akan menjadi mimpi, karena terlihat yang optimal hanya Kemenparekraf dan KemenPUPR saja, support kementerian lain masih lemah. Demikian Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H, aktifis senior idola saya saat dihubungi (Selasa,9/12) lalu melalui seluler.
Bang Tigor, demikian panggilan akrab saya kepadanya ini adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), bahkan Relawan Jokowi menyebutnya sebagai ‘Musuh be-buyutannya Anies Baswedan’. Kali ini dia tidak bicara tentang kisruhnya permintaan naiknya anggaran DPRD Kota Jakarta, banjir Jakarta, keruwetan Jakarta, menaiknya angka Covid 19 kota Jakarta dan lainnya lagi. Namun kali ini Bang Tigor menyempatkan waktunya kepada KoranJokowi.com bicara tentang mimpi Presiden Jokowi dan mimpinya terhadap Kawasan Danau Toba (KDT).
“Di Sumatera utara maupun daerah lain peran swasta dalam infratruktur khususnya jalan raya ini lebih berkualitas dilakukan swasta atau BUMN dibanding Pemda setempat, di KDT lihat saja hasil dari PLTA Asahan, sampai saat ini jalan yang dibuatnya termasuk kualitas aspal dan pengerjaannya membuahkan hasil maksimal. Kalau pun telah puluhan tahun, namun aspalnya masih dibilang licin, padat”, demikian bang Tigor kelahiran Medan, 9 Pebruari 1965 lalu.
KDT sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi, tambah Bang Tigor bukan saja perbaikan dan pembangunan infrastruktur, destinasi wisata, SDM, tapi juga lingkungan. Harus terintegrasi baik produknya, SDM, kemasan, dan brandnya. Sehingga mempunyai diferensiasinya dengan destinasi lain sehingga kalau wisatawan datang ke Indonesia itu efek dan resultnya akan berbeda-beda.
Bali beda, Solo beda, Yogja beda, Mandalika beda, juga ke KDT. Tapi sepertinya program KDT ini jalan ditempat ya, kemana itu Kementan, Kemenhub, Kemenkop-UKM, dan lainnya?, semangat dan visi misi presiden Jokowi tidak ter-delivery dan disupport Menko terkait kan?. KDT itu dikelilingi 8 kabupaten, setiap permasalahan harus cepat diselesaikan. Di Kabupaten Karo para petani Jeruk sedang ditimpa masalah hama lalat yang merusak panen jeruk, dan banyak masalah lain yang seharusnya langsung di-eksekusi pusat. Titik – titik macet sepanjang Berastagi itu apa solusinya?, pelebaran bahu jalan juga pembatasan jam truk – truk besar juga penting disana. Termasuk PJU-nya minim itu.
“Apa benar pengoperasian Bus Damri disekitar KDT itu juga karena ada peran abang?”, tanya KoranJokowi.com.
“Ya tidak begitulah, saya hanya menyampaikan ide – ide saja, dan kebetulan Perum Damri menyambut baik, itu saja. Ada jugalah peran yang lain, bukan saya saja”, jawab Bang Tigor S1 Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jurusan Hukum Internasional UKI Jakarta pada tahun 1989 dan Master Ilmu Politik dari Universitas Nasional, Jakarta, 2004 lalu.
Apapun, kini layanan Perum Damri telah banyak memberikan kehidupan lebih baik dari sebelumnya bagi masyarat karena telah terbangun 8 trayek layanan perjalanan dari bandara Silangit. Dengan rute, Silangit-Ajibata, Silangit-Tarutung, Silangit-Dolok Sanggul , Ajibata-Pematang Siantar ,Teluk Nibung-, Pelayanan Shuttle Balige , Pelayanan Shuttle dan Pelayanan Shuttle Tapanuli.
“Satu hal mimpi saya sebagaimana mimpi Presiden Jokowi di KDT sana adalah cepat terealisasinya layanan transportasi publik massal seperti kereta api, sehingga distribusi dan transportasi masyarakat akan lebih baik lagi, termasuk hasil pertanian masyarakat akan cepat tiba di pelabuhan bahkan di bandara . Hotel resto dan sebagainya di KDT itu masih acuh atas sampah, timbunan sampah cukup mengganggu pemandangan. Jangan karena alasan Covid 19 banyak karyawan yang dirumahkan maka sampah pun terabaikan. Lalu bagaimana itu bantuan untuk para UMKM di KDT apa berjalan baik?”, katanya lagi.
Diakhir pembicaraan, Bang Tigor kembali mengingatkan bahwa menjadikan KDT sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional bukanlah perkara sederhana, kalau pun Presiden Jokowi mengucurkan anggaran APBN sekitar Rp.3,5 trilyun untuk membenahi dan membangun KDT yang terintegrasi lintas sektor ini jika tidak di-support seluruh Kementerian dan instansi terkait dengan hal itu maka KDT itu tidak akan jadi apa – apa.’Waduh..!! (Red-01/Foto.ist)
3 Trackbacks / Pingbacks