" BYE BYE TEGE-UPEPE JAKARTA, SAMPAI JUMPA SEBAGAI TGUPP PRESIDEN ANIES KE-2024 "

” BYE BYE TEGE-UPEPE JAKARTA,

SAMPAI JUMPA SEBAGAI TGUPP PRESIDEN ANIES KE-2024 “

Koranjokowi.com, OPini :

Sejak tahun 2019 lalu anggaran operasional atau gaji 67 orang anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). terbilang fantastis, yakni mencapai Rp.14 – 19,8 miliar , bahkan saat Covid 19 tahun 2020 lalu saat hak tunjangan PNS DKI dipotong 50% , TGUPP binaan Gubernur Anies Baswedan ini hanya dipotong 25%. Ada diskriminasi sehingga membuat PNS lainnya ‘mengernyitkan dahi dan sumpah – serapah.

Kini saat Prov. DKI Jakarta dijabat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sejak 17 Oktober 2022 lalu, TGUPP pun ‘dibubarkan’, berarti APBD hemat antara Rp.14 – 19 milyaran, kan gitu ya?, para PNS pastinya ‘tepuk – tangan’ atas kebijakan ini. ‘Ehehehe.

Menurut Heru, langkahnya yang tak menggunakan TGUPP ini merupakan keputusan pribadinya. Heru lebih memilih memaksimalkan peran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan ini Heru berharap akan lebih memperkuat asisten, tenaga ahli, asisten ahli.

Heru seolah menangkap apa keinginan Relawan Jokowi – Ahok bahkan keresahan publik agar Heru segera resmi membubarkan TGUPP yang justru dinilai telah merusak Jakarta. Dan ini diperkuat oleh pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kepada pers yang mengatakan, “TGUPP harus hilang, itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia yang banyak merugikan,” ucapnya di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9/2022) lalu

Sayang statemen Edi ini dianggap ‘ngeles bahkan publik mempertanyakan apakah DPRD selama ini memang tidak mampu menolak TGUPP versi Anies atau bagaimana , lalu siapa yang menyetujui anggaran2 TGUPP sejak tahun 2019 lalu, apakah ini memang kuasa Anies semata sehingga DPRD dianggap ‘angin lalu?, mengapa tidak dipertanyakan saat LPJ tahun 2020 dan tahun 2021 lalu?

Hal lain penunjukan Heru ini pastinya menjadi pro-kontra,dianggap berpotensi menciptakan politik identitas baru lah, inilah, itulah. Sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif PARA Syndicat – Ari Nurcahyo kepada Pers (27/10) lalu,“Jokowi memilih PJ penggant Anies Baswedan yakni Budi Hartono. Kemudian Budi Hartono mengesankan gimik-gimik antitesa Anies Baswedan,” katanya.

Ari mencontohkan, Budi Hartono mengganti orang-orangnya Anies Baswedan. Kemudian layanan pengaduan warga yang dulu ada di masa Jokowi-Ahok dihidupkan kembali. ‘Eheheheh.

‘Ngga apa, namanya juga bersuara.

Mumpung ingat, ini masih ada pertanyaan lain dari Relawan Jokowi – Ahok mengenai kebijakan Anies yang hanya mempercantik trotoar pusat kota saja sedangkan daerah pinggiran demikian ‘terlupakan. Semoga Heru dapat ‘mengevaluasi kebijakan itu. BUkankah banjir selama 3 tahun ini karena banyak saluran dipinggiran yang ‘tidak maksimal?

Kita juga pasti masih ingat pastinya kalau pun TGUPP ada pula di era Gub.Jokowi namun TGUPP waktu itu ibarat wadah bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI yang mau pensiun, tidak ikut campur dan di-ikut-sertakan dalam kebijakan pemprov. Masa sih?, Iya lah… ‘Eheheheh.

GOODBYE TGUPP JAKARTA SAMPAI JUMPA SEBAGAI TGUPP PRESIDEN ANIES KE – 2024 MENDATANG,

KOK KE- 2024?, IYA … PRESIDEN RI KE – 2024 MENDATANG.

OJO NESU,

‘EHEHEHE…

(Red-01/Foto.ist)