Yusda Setiawan,SH. "KORBAN ASAP KARHUTLA BOLEH LAKUKAN CLASS ACTION?"

Yusda Setiawan,SH.

“KORBAN ASAP KARHUTLA BOLEH LAKUKAN CLASS ACTION?”

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sampai saat ini masih menjadi momok mengerikan yang tak kunjung usai. Berdasarkan data pemantauan satelit terbaru, akumulasi lahan yang terbakar secara nasional telah melonjak drastis hingga menyentuh angka >202.000 – 1,92 juta hektar. Sayangnya, di tengah kepungan kabut asap yang mencekik ini, pemerintah dinilai masih asik dengan teori-teori pencegahan dan retorika di atas kertas, sementara realisasi penegakan hukum dan mitigasi di lapangan masih sangat lamban.

Dampak dari kelambanan ini harus dibayar mahal oleh kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat kini lebih dari 333.000 orang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di berbagai provinsi terdampak, di mana puluhan ribu di antaranya merupakan anak-anak dan balita yang sangat rentan. Akibat buruknya kualitas udara yang masuk dalam kategori berbahaya, beberapa sekolah terpaksa diliburkan demi melindungi para siswa. Aktivitas ekonomi warga lumpuh total, roda harian terganggu, dan hak masyarakat untuk menghirup udara bersih seolah dirampas secara paksa.

Dampak karhutla ini tidak lagi menjadi urusan domestik semata. Kabut asap lintas batas (transboundary haze) kini telah mengarah ke negara-negara tetangga. Bahkan, negara tetangga yang terganggu kabarnya telah mengirimkan nota keberatan resmi karena wilayah udara mereka ikut tercemar dan aktivitas penerbangan serta kesehatan warga mereka turut terancam.

Melihat kerugian materiil, kesehatan, dan sosial yang begitu masif, muncul sebuah pertanyaan besar: Bolehkah masyarakat yang menjadi korban asap karhutla menuntut keadilan secara hukum melalui jalur Class Action? — Jawabannya adalah sangat bisa dan dilindungi oleh hukum.

Di Indonesia, mekanisme GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK atau Class Action diatur secara resmi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002. Selain itu, hak warga negara untuk menggugat terkait kerusakan lingkungan juga dijamin kuat dalam Pasal 91 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Melalui jalur ini, warga tidak perlu maju satu per satu ke pengadilan, melainkan cukup diwakili oleh beberapa orang yang memiliki kesamaan nasib.

Siapa yang Akan Menjadi Tergugat?

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, masyarakat korban asap dapat mengarahkan gugatannya kepada pihak-pihak otoritas negara yang memiliki kewenangan legal. Pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat antara lain:

Presiden Republik Indonesia: Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum nasional, perlindungan warga negara, dan koordinasi lintas kementerian dalam penanggulangan bencana nasional.
Menteri Kehutanan (Menhut): Sebagai otoritas pemegang mandat pengawasan kawasan hutan, pemberi izin konsesi lahan, serta pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan korporasi kehutanan agar tidak melakukan pembakaran.
Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH: Pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian pencemaran udara dan lingkungan hidup secara nasional.
Gubernur di Wilayah Terdampak: Selaku kepala daerah provinsi yang memegang otoritas pengawasan wilayah pertanahan, perkebunan regional, dan komando penanggulangan darurat asap di tingkat provinsi.
Bupati atau Wali Kota Setempat: Pihak yang menerbitkan izin usaha perkebunan lokal di daerahnya dan paling dekat dengan lokasi titik api (hotspot), yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan harian terhadap kepatuhan lingkungan perusahaan di daerahnya.

Namun, untuk mengajukan gugatan Class Action terkait korban asap karhutla, terdapat sejumlah persyaratan formil ketat yang harus dipenuhi di pengadilan, antara lain:

1.Jumlah Anggota Kelompok yang Banyak (Numerosity)Jumlah korban yang mengalami kerugian harus sangat banyak, sehingga tidak efektif dan tidak praktis jika mereka harus mengajukan gugatan secara perorangan.

—- Sebagai gambaran di lapangan, Mahkamah Agung biasanya menganggap jumlah korban di atas 20 atau 30 orang yang memiliki tuntutan serupa sudah cukup untuk memenuhi syarat “banyak orang” ini. Dalam kasus asap karhutla, di mana korbannya mencapai ribuan bahkan jutaan warga dalam satu wilayah, syarat “banyak orang” ini sudah pasti sangat terpenuhi. ——

2.Kesamaan Fakta dan Dasar Hukum (Commonality)

Harus ada kesamaan peristiwa (fakta) dan dasar hukum antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok yang diwakili. Dalam kasus karhutla, faktanya adalah sama-sama terpapar asap akibat kebakaran lahan, dan hukum yang dilanggar adalah hak atas lingkungan hidup yang sehat.

3.Kesamaan Jenis Tuntutan (Typicality)

Tuntutan dari wakil kelompok harus sejenis dengan tuntutan anggota kelompok lainnya. Misalnya, menuntut ganti rugi biaya pengobatan ISPA, pemulihan lingkungan, atau kompensasi kerugian ekonomi selama aktivitas warga lumpuh.

4.Kelayakan Perwakilan (Adequacy of Representation)

Perwakilan kelompok (orang yang maju sebagai penggugat di pengadilan) harus memiliki integritas dan jujur dalam melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, bukan demi keuntungan pribadi.

5.Mekanisme Ganti Rugi dan Pemberitahuan yang Jelas

Gugatan harus memuat definisi kelompok yang jelas secara spesifik, serta usulan mekanisme pendistribusian ganti rugi kepada seluruh korban. Menariknya, anggota kelompok yang diwakili tidak perlu memberikan surat kuasa khusus satu per satu kepada perwakilan kelompok.

Melalui mekanisme Class Action, masyarakat memiliki posisi tawar hukum yang kuat untuk memaksa korporasi nakal pembakar lahan maupun pemerintah yang lalai dalam pengawasan untuk bertanggung jawab penuh atas bencana kemanusiaan ini. Udara bersih adalah hak asasi, dan membiarkan asap terus mengepul tanpa perlawanan hukum berarti membiarkan masa depan kesehatan bangsa ini ikut hangus terbakar.

(Red-01/Foto.ist)

* Yusda Setiawan,SH adalah StafSus Bd.Hukum Koranjokowi.com & #SahabatKPK!

#sahabatKPK! | @squad-sahabatkpk | #fabelismJournalism | #Fabjour

| #RepublikFabeliano | #Gibranism | #DariBandungKitaLawan!

(Seluruh karakter hewan dalam tulisan ini adalah personifikasi satire untuk ikut serta mengkampanyekan antikorupsi)

“When humans fear to speak against corruption, animals take over!”

“Disaat manusia bingung dan takut bicara tentang antikorupsi maka hewan akan ambil alih!”

CATATAN REDAKSI :

Pada kesempatan ini pula. kami, atasnama manajemen dan redaksi Koranprabowo.id , mohon maaf karena sampai saat ini, Sabtu, Tgl. 24 Oktober 2026 sejak hari Sabtu, tgl. 2 Mei 2026 web Koranprabowo.id ‘tidak bisa di-akses / mati total’ karena kelalaian perusahaan penyelenggara layanan (PT. QCI) – yang juga telah diakuinya tgl. 6 Mei 2026 lalu. Maka untuk sementara seluruh informasi teman teman relawan akan kami migrasi/tayangkan disini , di Koranjokowi.com. Somasi sudah 2 kali diabaikan, kita pun telah minta 9 instansi negara ‘ikut perduli akan kasus ini (KSP, Setneg RI, KumHAM, Komdigi, Mabes Polri, Polda Jabar, BPKN dan BPSK) , tenang saja teman – teman. Mohon hindari isu tentang dugaan ada kesengajaan ‘pembunuhan’ terhadap media relawan Prabowo-Gibran, atau dugaan ‘Konspirasi politik. Nyantai aja teman..Semua akan indah pada waktunya. Dan mohon maaf ya atas segala ketidak-nyamanannya.

Ikan Hiu muter – muter, See U Later!