” APA BENAR ADA 82.468 IBLIS DI KEMENKEU ? “

” APA BENAR ADA 82.468 IBLIS DI KEMENKEU ? “

Koranjokowi.com, OPini :

Minggu lalu kasus Bupati Meranti – Riau, Muhammad Adil yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan memantik perseteruan. Adil mengatakan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.

“Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat,” ujar Adil dalam video berdurasi 1 menit 55 detik yang beredar di sosial media

Pernyataan itu dilontarkan lantaran Adil memprotes soal dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (Migas). Adil menilai daerahnya tak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam dan dana yang diterima daerahnya pun diklaim sangat kecil.

Sontak kalimat ‘Iblis’ ini viral didunia jagat maya, kita pun selaku Relawan Jokowi – Ahok menyayangkan prilaku pejabat publik seperti ini kalau pun (mungkin) Adil sedang stress/depresi. Pemanggilannya oleh Mendagri Tito Karnavian (12/12) lalu cukup membuat suasana gaduh kembali tenang.

Jika Adil menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai ‘iblis atau setan, berarti ada lebih dari 82.400 – an ‘iblis di Kemenkeu?, data ini kami kutip dari pernyataan Menkeu – Sri Mulyani Juni 2022 lalu yang menyatakan jika saat ini jumlah pegawai Kemenkeu RI sekitar 82.468 orang pegawai yang jumlahnya akan berkurang hingga 8000 orang hingga tahun 2029 yad karena pengurangan SDM, proses pensiun dsb. ‘Eheheh..

Suara Relawan Jokowi-Ahok pun serupa dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI – Sufmi Dasco Ahmad yang mengkritik pernyataan Adil yang ‘tidak pada tempatnya, “Saya pikir tidak pada tempatnya sebagai pejabat publik merespon dengan demikian, konstitusi di Indonesia memberikan ruang kepada pejabat publik untuk memberikan kritik atau menyampaikan aspirasi. Namun hal itu tidak dilakukan secara terbuka, setiap kritik yang disampaikan secara terbuka depan publik menunjukkan kurangnya koordinasi antara bupati dan  DPRD di kabupaten tersebut,” ungkapnya.

Juga kita pasti sepakat dengan statemen Politikus senior PDIP -Masinton Pasaribu yang mengatakan  tidak etis diungkapkan sebagai pejabat.  “Bicara tentang NKRI enggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain. Itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar,” jelas Masinton di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (12/12/2022). Menurut dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bisa memberhentikan Muhammad Adil jika terbukti melanggar etika sebagai pejabat negara.

Just Remind,

Muhammad Adil dikabarkan memiliki kendaraan politik baru. Dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusungnya saat Pilbup Meranti lalu, kini Adil disebut telah resmi menyandang status sebagai kader PDIP partai binaan Megawati sejak dua bulan lalu untuk menghadapi Pilgub Riau mendatang.

Bupati Kepulauan Meranti HM Adil Disebut Loncat ke PDI Perjuangan, Kendaraan Nyalon Gubernur Riau?

Hal itu disampaikan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Riau I, Effendy Sianipar saat tiba di Kota Selatpanjang, Selasa (13/9/2022) siang. Ia mengatakan jika Bupati Meranti Muhammad Adil sudah menjadi Kader PDI Perjuangan

Namun hal ini sedikit membingungkan karena pada media (13/12) lalu,  Wakil Ketua PDI Perjuangan Provinsi Riau, Ruslan Tarigan  menilai aksi protes Adil sebagai bentuk memperjuangkan daerah Meranti yang saat ini tertinggal. Apalagi daerah itu berada di pinggiran Bumi Lancang Kuning. “Adil Bupati Meranti, entah sudah masuk di PDIP belum tahu juga karena kartunya kita belum lihat. Belum ada bukti autentik saya lihat (kartu keanggotaan),”

Lalu apa tanggapan Kemenkeu?

Kalau pun sudah hampir sepekan lamanya kasus diatas, Sri Mulyani terus kibarkan bendera ‘Gaspol, sekaligus membersihkan cibiran netizen yang termakan isu ‘iblis’ itu, beberapa hal dapat kita simpulkan sbb :

1.Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja Kabupaten Meranti terbilang masih sangat kecil ketimbang dana yang telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah tersebut.

2.Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti hingga 15 Desember 2022 baru mencapai 63,76%. Padahal dana transfer ke daerah yang disalurkan telah mencapai 94,76%.

“Jadi kita bicara TKD-nya, kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Dirjen  Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mewakili Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12/2022) lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak memeluk anggota keluarga pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018).

3.Khusus untuk pembayaran DBH migas untuk Kabupaten Meranti, pemerintah bahkan telah membayarkan hingga 105% karena harga minyak mentah juga tengah naik. DBH total itu di anggaran Meranti Rp 108 miliar yang sudah direalisasikan itu Rp 208 miliar. ” Ini kan realisasi 2022. Untuk yang Rp 700 miliar itu makanya yang kami tanya datanya itu,” ujar Luky.

4.Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri – Agus Fatoni menambahkan, dengan catatan ini pemerintah daerah harus mengoptimalkan belanjanya untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerahnya, termasuk di Meranti. “Belanja harus maksimal, jangan sampai uangnya ada tetapi belanjanya tidak jalan, ya sama aja. Ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya,” ujarnya.

Jokowi Ulang Tahun Ke-59, Sri Mulyani: Pemimpin Negara yang Amanah

Menurut Agus, anggaran di daerah tak melulu hanya bicara tentang dana transfer ke daerah (TKD) yang diberikan pemerintah, seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dana desa, maupun DBH, tetapi juga tentang realisasi belanja. Rendahnya belanja suatu daerah itu kata dia malah akan menyulitkan daerahnya berkembang dan menghambat penciptaan kesejahteraan pada masyarakat.

‘Paham, Verguso ?

‘Ehehehe…

(Red-01/Foto.ist)

Lainnya,

 

Tentang RedaksiKJ 3342 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan