Pilpres 2024 (196), " PDIP, JOKOWI, GIBRAN, PRESIDEN INDEPENDEN & MATADOR"

Pilpres 2024 (196),

” PDIP, JOKOWI, GIBRAN, PRESIDEN INDEPENDEN & MATADOR”

Koranjokowi.com, OPIni:

Disebuah kedai kopi ujung gang sempit , sebut saja ada dua laki laki bernama ADUNG & ADANG. Kopi digelas mereka tampak sisa setengah gelas , minimal mereka telah ada 30-menitan nongki disitu apalagi kue pancongnya pun masih tersisa banyak dipiring. Saya menguping apa yang mereka bicarakan demikian seru dan unik. Ke-2nya dikenal warga sebagai Aktifis Gang Sempit (AGS), Jokowi Lovers, ehehe.

Namun mereka adalah Relawan Jokowi-Ahok Garis Keras asal Jawa Barat yang datang ke DPRD Jakarta tahun 2013 lalu dan menggembok ke-2 gerbang disana bersama teman2 lain sebagai aksi nyata karena ada niat Jokowi-Ahok akan dilengserkan DPRD Jakarta gegara KJP & KJS. Padahal ke-2 orang ini dan teman2nya tidak punya hak pilih di Jakarta waktu lalu, Seperti itulah bagian totalitas dan loyalitas Relawan Jabar, uhuy.

“Yakin Dung, pak Jokowi berkhianat kepada PDIP dengan masuknya Gibran ke Capres Prabowo?”

“Waduh becek amat ya bahasanya, yang jelas bukannya gua mau ngebela Gibran namun apa iya si bocil ini sesongong itu. Gak mungkin lah dia gak ijin ke DPP PDIP”, jawab Adung

“Iya tapi mba Puan bilang Gibran tidak mengundurkan diri hanya bilang mau ikut Capres 2024”

“Lah terus salahnya dimana?, kalau tidak diijinkan seharusnya ambil paksa aja KTA PDIP nya Gibran, atau langsung konfrensi pers jika Gibran ‘dipecat; PDIP kan bisa gitu”

“Ya nggak gitulah”

“Lah terus bijimane dong, kenapa malah setelah Gibran nyapres baru semua ribut?, pake narasi pengkhianat pula”

ADANG terdiam, pura-pura neguk kopinya.

“Adang sejauh apa lu tau soal viralnya Jokowi ambisi presiden 3 periode yang kini menjadi viral lagi?”

“Basi lah Dung, yang jelas itu bukan kemauan ‘Pak Lurah’, siapa yang ngajuin itu baca dan cari digoogle. Yang gue tau itu yang jadi kompor adalah PKB, Golkar, PAN, juga PSI. Pak Jokowi menolak tegas upaya itu termasuk pemunduran Pemilu 2024. Terus kenapa juga sekarang viral?, yakin lu gak ada rekayasa untuk menjatuhkan pak Jokowi”, jawab Adang gantian ngotot

Tiba-tiba ditelevisi ada Breaking News merekapun terdiam di TV itu tampak Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara – Faldo Maldini mengatakan bahwa isu perpanjangan tiga periode yang disebut sebagai permintaan Presiden, merupakan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Faldo juga mengatakan, Dia merasa aneh isu itu diungkit kembali. Menurutnya pihak yang menghembuskan isu tersebut tengah terbelah. Yang jelas, katanya lagi, ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Presiden Jokowi, tapi ada juga yang menghormati pilihan-pilihan politik Presiden dan keluarga.

Disusul kemudian BreakingNews tentang dimana Presiden Jokowi menjawab pertanyaan soal hubungannya dengan Ketum PDIP Hj. Megawati Soekarnoputri khususnya usai Gibran sebagai Bacawapres Prabowo Subianto. Beliau menyebut hubungannya dengan PDIP ataupun Megawati baik-baik saja. Juga saat diminta tanggapan tentang ‘dan tudingan dinasti politik atas hal ini, beliau pun menjawab ringan. “Ya itu kan masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai, tidak apa”

Beliau juga menegaskan semua pemilihan umum baik pilkada, pileg, hingga pilpres dipilih oleh rakyat. Dia mengatakan semua penentuan berada di tangan rakyat.“Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,”

Adung dan Adang manggut – manggut…

“Adung, apa yang lu tahu soal pro-kontra putusan MK yang dianggap memuluskan Pencawapresannya Gibran?”

“Jika itu dianggap ilegal pasti akan ada proses hukumnya, sederhana sajalah. Namun ingat hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebut bisa menurunkan dukungan masyarakat kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dan justru akan menguntungkan Anies Baswedan. Bahkan dengan masuknya Gibran ke Prabowo, suara Prabowo akan nyungsep karena banyak Milenial yang awalnya mendukung Prabowo menjadi sebaliknya, eheheh”, jawab Adung sambil menyuap kue pancongnya.

Tiba tiba Adung membuka HP dan memperlihatkannya kepada Adang,

“Maksud Presiden Independen ini apa Dang?”

“Ini barang haram bagi parpol, maka alergi dibicarakan. Itu bisa saja terjadi, bisa melalui amandemen UUD 1945. khususnya ketentuan Pasal 6A ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945, yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Tapi gak gampang kalau pun syah secara hukum. Kedepan jika Jokowi terus diperlakukan seperti ini kita akan dorong ambil jalur Presiden Independen pasca Ganjar-Mahfud thn.2024-2029, eheheh”

Adang menambahkan, Semuanya tergantung pada konstelasi politik nasional di MPR pada saat pengajuan dan pembahasan. Kalau setiap fraksi dan kelompok anggota (DPD) bersikap tegas, maka pembahasannya akan cepat. Begitu juga sebaliknya.

Ada juga cara lain, ketimbang lewat amandemen UUD 1945 yang prosesnya lebih sulit, bisa dilakukan melalui undang-undang. Jadi di samping ada aturan di konstitusi, ada juga peraturan lain yang dibuat secara tersendiri. Jika banyak penolakan maka jangan berbicara mengenai calon independen. Namun lebih mendorong diterimanya calon non-partai, yaitu capres yang mekanismenya melalui partai, tapi calonnya bukan orang partai.

Pengupingan saya kepada Adung & Adang terhenti karena ada WA masuk , saya pun tertawa lepas sambil guling-guling setelah melihat isi WA itu, berupa video Matador, nih lihat…

Presiden Jokowi pernah mempublish akan ‘Falsafah Jawa yang menjadi peganggannya. Baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun saat memerintah negara Republik Indonesia. Pertama. lamun sira sekti, ojo mateni yang berarti meskipun kamu sakti, jangan sekali-kali menjatuhkan. Kedua , Lamun siro banter, ojo ndhisiki yang berarti meskipun kamu cepat, jangan selalu mendahului. Dan Ketiga adalah Lamun sira pinter ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar,”

Terakhir , waktu lalu, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan PDIP harus hati-hati menyikapi status Gibran sebagai kader PDIP. Karena, dari berbagai survei, approval rating Presiden Jokowi sangat tinggi, bahkan lebih dari 80%.

“Artinya jika PDIP bermanuver dengan memecat Gibran tentu peluang PDIP untuk mendapat kepercayaan dari pendukung Pak Jokowi menjadi rendah, makanya ini berisiko. Bagi publik yang suka Pak Jokowi lalu mereka akan menolak PDIP karena seperti ada miss komunikasi antara keduanya di pilpres 2024. Jadi dengan memecat Gibran sebagai kader PDIP, bisa membuat empati publik”

SEMOGA SEMUA AKAN BAIK BAIK SAJA