RELAWAN JOKOWI  YANG MENJADI KEPALA DESA SAAT INI , ITU YANG MENGGERUDUK JAKARTA !

RELAWAN JOKOWI  YANG MENJADI KEPALA DESA SAAT INI , ITU YANG MENGGERUDUK JAKARTA !

KoranJokowi.com, Bandung : Pilgub DKI Jakarta  tahun 2012, dimenangkan Ir.H. Joko Widodo (Jokowi) – BTP ‘Ahok  > 53% (2,47 juta) dari 6,9 juta DPT. Di Pilpres tahun 2014 Jokowi – JK menang 53,15% (70,9 juta) suara dan Pilpres tahun 2019 Jokowi-KH.Maruf Amin pun menang 55,5% atau > 85,6 juta orang.

Prestasi – prestasi diatas apakah hanya milik Parpol pendukung di ke-3 event akbar itu?, tidak juga. Karena ada andil ‘Relawan’ Non-parpol (Partisan) didalamnya. Jika saja kita ambil angka terkecilnya adalah 25%, asumsi jumlah Relawan Jokowi sejak tahun 2014 hingga saat ini ‘hanya’ 25% maka jumlahnya mencapai > 15 juta Relawan di seluruh Indonesia dan LN.

Mari kita lihat suara Puan Maharani – PDIP saat Pilpres 2019 dengan suara 404.034 suara – Dapil Jateng V maka beliau lolos ke Senayan, Hidayat Nur Wahid – PKS > 281.372 suara Dapil II Jakarta masuk Senayan, Fadli Zon – Gerindra > 230.524 suara Dapil Jabar V masuk Senayan, dsb.

Berikut perolehan suara parpol Pileg 2019:

1. PDI Perjuangan: 27.053.961 suara (19,33 persen)
2. Partai Gerindra: 17.594.839 suara (12,57 persen)
3. Partai Gokar: 17.229.789 suara (12.31 persen)
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 13.570.097 suara (9,69 persen)
5. Partai Nasdem: 12.661.798 suara (9,05 persen)
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 11.493.663 suara (8,21 persen)
7. Partai Demokrat: 10.876.057 suara (7,77 persen)
8. Partai Amanat Nasional (PAN) 9.572.623 suara (6,84 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6,323.147 suara (4,52 persen)

Jika > 15 juta suara Relawan Jokowi dijadikan satu kemudian menjadi parpol politik tahun 2024, selayaknya akan masuk peringkat ke-4 dibawah Golkar, Gerindra dan PDI-P. Itu hitungan emosionalnya.

Kembali ke laptop,

Relawan Jokowi itu banyak yang berada di TNI/Polri, ASN/PNS bahkan hingga tingkat aparatur desa. Maka saat program Nawacita tahun 2014-2019 dan Nawacita jilid II tahun 2019-2024 banyak yang ‘tidak berjalan’ sebagaimana harapan karena ‘kepentingan politik Pilkada hingga Pilkades’ , bahkan ‘di-sengaja’ oknum – oknum tertentu (Jokowi-Hatters) , maka yang rugi adalah para warga desa yang merasakannya langsung.

Jokowi-Hatters itu bukan hanya ada di kota besar, dia menyebar dimana – mana, termasuk juga di TNI-Polri , Eksekutif, Legislatif, Kepala Daerah juga hingga desa terpencil. Bagaimana tidak, beberapa menteri, kepala daerah dan Kepala Desa pun ikut merusak program Presiden Jokowi dengan melakukan korupsi.

Maka disaat banyak Relawan Jokowi yang kebetulan adalah ‘aparatur desa merasa terhambat dalam pengajuan / mendapatkan bantuan Pemerintah dalam segala  program2 Presiden Jokowi di Nawacita II saat ini , kemudian mereka mendatangi pemerintah pusat (KSP, Kementerian, KPK, Mabes Polri,  dsb) apakah itu salah ?, mikir !

Termasuk dalam program PTSL status tanah Register, Bedah Rumah/RTLH, SK Hutan, Mobil perpustakaan keliling, Ambulance, Banper Desa Wisata Kemenparekraf, Sudet Danau untuk irigasi, Sumur bor/pipanisasi desa rawan air, Pupuk Subsidi Langka, Mafia Singkong, infrastruktur jalan, jembatan + PJU, Mobil Internet Desa, dsb.

Masih haruskah mereka kembali ‘urut kacang’ struktur pemerintahan; Kades, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur hingga kementerian/instansi terkait?, sedangkan selama ini mereka ‘ter-dzolimi?, .. ahahahah…(Red-01/Foto.ist)