Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum , Deputi V/KSP.RI – (8), " STANDING APPLAUS UNTUK KANTOR STAF PRESIDEN & PAPUA - PAPUA BARAT"

Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum , Deputi V/KSP.RI – (8), ” STANDING APPLAUS UNTUK KANTOR STAF PRESIDEN & PAPUA – PAPUA BARAT”

Pasca pembacaan materi ‘Resiliensi Masyarakat Indonesia Menghadapi Pandemi COVID-19 , yang disampaikan oleh ibu Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia di acara Festival Ham tahun 2021. Kamis, 18 November 2021, Semarang, Jawa Tengah.

Moderator, Prita Laura, mantan Jurnalis Metro-TV yang kini menjabat selaku Tenaga Ahli Madya KSP ini kemudian membuka sesi tanya-jawab. Dan saya mendapat nomor urut 2, berikut pertanyaannya:

1.Mewakili Relawan khususnya yang ada di Papua kami berterima-kasih karena pemerintahan Presiden Jokowi demikian besar atensinya sejak menjabat Presiden 2014 kepada saudara saudara kami di Papua dan Papua Barat. Pembenahan infrastruktur hingga daerah terpencil, pembangunan Tol Trans Papua > 3400 Km, BBM Satu harga, Dana Pembangunan hingga Rp. 85,7 trilyun , Anggaran PON Papua > Rp.10,4 trilyun dsb adalah bukti nyata itu

2.Namun masih saja banyak pihak yang ‘meng-under estimate kinerja tersebut, bahkan Amnesty Internasional menyebutnya jika Presiden Jokowi telah Gagal dalam penegakan HAM di Papua

3.Pandemi Covid 19 telah cukup meluluh-lantakan ekonomi social budaya kita semua juga di Papua, muncul kemudian dikotomi OPA – Orang Papua Asli dan Non-OPA dalam hal penanganan dan pelayanan, apalagi disertai data bahwa kasus positip Covid 19 untuk Non-OPA cukup tinggi yaitu > 84% dan OPA hanya 16%

Apa tanggapan ibu atas hal diatas?

JAWABAN

Pemerintahan Presiden Jokowi demikian serius dan fokus dalam penegakan pelanggaran HAM di Papua khususnya yang terjadi di masa lalu, dimana ‘Leading sectornya adalah Kemenpolhukam dan kami ikut serta didalamnya dengan kementerian dan instansi terkait. Persoalan di Papua pastinya ditangani dengan baik apalagi Papua menjadi sorotan dunia internasional, ditangai dengan baik secara bersama dan kolaborasi antara pusat, daerah, Papua dan Papua Barat dsb.

Upaya upaya itu sudah dilakukan lama khususnya di periode Presiden Jokowi tahun 2015 telah dibuat gugus tugas terpadu dengan Leading Sector Kemenpolhukam tahun 2018 , ini semua sedang terus berproses. Kita bicara tentang bukti, hukum acara dsb, semua berproses. Kita prioritaskan bagaimana para korban mendapatkan keadilan.

Adapun muncul isu adanya dikotomi antara OPA – Orang Papua Asli dan Non-OPA dalam penanganan Pandemi Covid 19. Ketika kita bicara OPA, ini berkaitan dengan,presentasi bagaimana kebijakan afirmasi yang kita lakukan kepada saudara saudara kita di Papua. Ini untuk menyamakan bagaimana persepsi dan kebijakan afirmasi OPA dan Non-Papua khususnya dalam Pandemi Covid 19.

Kalau tentang pelayanan , tidak ada bedanya, semua sama. Hanya mungkin ada beberapa saudara kita khususnya yang dipedalaman yang masih harus terus kita sosialisasikan dengan lebih baik lagi. Ini memang tidak mudah untuk saudara saudara kita yang tinggal di pegunungan , jauh dari kota, rawan konflik, dsb. Kita bisa lakukan itu semua secara bersama sama.

Kita butuh sosok sosok pemuka agama dari gereja – gereja , kepala suku, tetua adat dsb untuk membantu semua itu. Memang tidak mudah, ini semua diawali bagaimana merubah persepsi, merubah kepercayaan, untuk menggeser dan menempatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka semua.

Dukungan dan bantuan mama – mama Papua, sosok milenial pun cukup punya andil untuk itu sebagaimana yang selama ini pemerintah lakukan.

Kita pun bagi dalam beberapa daerah dan karakter lokal, mislanya suka dengan tidak suka, argumen sederhana , penjelasan yang komunikatif dengan Bahasa lokal yang disampaikan para pemuka agama, kepala suku, tetua adat, mama papua dan milenial Papua lah yang punya andil bagaimana kemudian angka kasus Covid di Papua dapat diminimalkan, sebagaimana harapan pemerintah dan kita semua.

Kita lihat saja vaksin 1 dan 2 telah terserap lebih dari 86%, termasuk jumlah kasusnya pun lambat laun menurun signifikan di Papua yang sembuh lebih dari 32.052 di Papua Barat yang sembuh lebih dari 22.744.

“Semua secara bersama-sama telah bekerja-sama dalam penegakan pelanggaran HAM masa lalu dan pencegahan Covid 19, kita pastinya akan lakukan yang terbaik, Insyaallah, terima-kasih”, pungkasnya

Setelah menutup, para hadirin memberikan ‘aplaus meriah’ sebagian bahkan ada yang ‘Standing applause’ kepada Mba Dhani – Panggilan akrab kami kepada beliau yang juga Tim Pengarah, Tim Monitoring Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019 – Sekarang. Juga seorang peneliti dari LIPI dan pengamat militer serta pertahanan

-BERSAMBUNG-

(Red-01/Foto.ist)