Kabar Lampung – (44), PARA KADES PROTES PERPRES 104/2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN DANA DESA , BAGAIMANA DI KAB. LAMTENG ?

Kabar Lampung – (44), PARA KADES PROTES PERPRES 104/2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN DANA DESA , BAGAIMANA DI KAB. LAMTENG ?

Koran jokowi.com. Kab. Lamteng : Didalam pasal 5 ayat 4 dalam peraturan presiden nomer 104 tahun 2021, tentang rincian anggaran dana desa tahun 2022 berisikan anggaran DD 2022 diatur sesuai kebutuhan masarakat dimasa pandemi covid19.Didalam perpres tersebut 40% dari dana desa tahun 2022 akan diperuntukan untuk bantuan langsung tunai kepada masarakat yang terdampak ,dan antisipasi pada tahun depan karna tidak ada kepastian sedangkan ,20% dialokasikan bidang ketahanan pangan dan 8% untuk penaggulangan covid19.

Terkait hal tersebut sejumlah kepala desa se Indonesia yang tergabung dalam organisasi APDESI pada 15 Desember lalu melakukan unjuk rasa di beberapa daerah termasuk di Jakarta.Beberapa kepala desa saat ditemui koran jokowi.com.menganggap apa yang dilakukan oleh rekan mereka itu bentuk aspirasi dari sebagian kepala desa yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang sudah dituangkan dari hasil musren desa dan sudah dipinalkan menjadi RAPBDes.

Dengan adanya peraturan presiden nomer 104/2021 terutama di pasal 5 ayat 4 sangat bertentangan dan perlu perbaikan kembali, jika Perpres itu tetap diberlakukan ,ujar kepala kampung di kecamatan Trimurjo.Tak hanya itu salah satu PJs kepala kampung di Pujo dadi kecamatan Trimurjo – Candra,menyikapi apa yang dilakukan para kepala desa yang berunjuk rasa itu hak mereka, “Saya berkeyakinan tidak semua kepala desa sepakat dengan mereka , dan saya menyarankan kepada rekan kepala desa kita harus tahu karena negara itu yang mengatur presiden kita tetap taat dan harus kita dukung”

Hal senada juga dikatakan kepala kampung Sidowaras kecamatan Bumiratu nuban Subakir,menurut dia apa yang dilakukan rekan rekan APDESI itu murni aspirasi mereka,sebagai rekan kami sangat berharap tidak ada pemaksaan apalagi kita harus memaksa presiden untuk membatalkan Perpres tersebut itu bukan hal mudah.Kita selaku perpanjangan pemerintahan di tingkat bawah kita harus tetap loyal terhadap keputusan presiden terangnya.Saat ditanya terkait penolakan dari sejumlah kades di beberapa daerah saya secara pribadi tidak sejalan selain kita menghamburkan biaya untuk berdemontrasi hasilnya belum tentu dikabulkan pungkasnya.

(Farizal/Foto.ist)

Lainnya,